HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Cari Blog Ini

Mobil Tangki BBM ilegal Bebas Masuk Ke Gabion Belawan

By On Januari 21, 2020

Belawan, Rakyat Bicara- Mobil Tangki Transportir bermuatan 5 ribu liter BBM bebas masuk ke Gabion Belawan, mobil tangki yang disebut-sebut diduga angkut BBM ilegal itu penuhi kebutuhan kapal ikan yang dipesan pengusaha ikan Gabion Belawan. Senin siang (20/1/2020).
Pantauan awak media di lapangan, sejumlah mobil tangki warna putih biru kapasitas 5 ribu liter BBM diantaranya BK 8616 BS masuk ke gudang Horas Gabion Belawan. Rumor yang berkembang mobil tangki transpotir bertuliskan Pertamina tersebut angkut BBM tidak melalui APMS ataupun SPDN, peruntukan BBM yang diangkut mobil tangki tersebut diyakini bermasalah.
Selain mobil tangki BK 8658 EP, mobil tangki biru putih BK 8816 BS kapasitas 5 ribu liter juga angkut BBM untuk kepentingan kapal ikan milik pengusaha Gabion Belawan, ironisnya lintas mobil tangki yang disebut warga angkut BBM yang diduga ilegal tersebut melewati Markas Polres Pelabuhan Belawan.
“BBM untuk kebutuhan kapal ikan di Gabion Belawan bersumber dari APMS dan SPDN ataupun Koperasi yang peruntukannya husus untuk nelayan, diluar dari itu BBM yang diangkut mobil tangki dapat dikatakan ilegal. Jika penegak hukum terus membiarkan mobil tangki tersebut bebas masuk Gabion Belawan tentunya dapat merugikan pemasaran produk Pertamina,” kata  pekerja di Gabion Belawan berinisial BS (53).
Pihak gudang Horas Gabion Belawan melalui Security berinisial RIS ketika dikonfirmasi wartawan di Pos jaga, Senin siang (20/1/2020) membenarkan masuknya BBM yang diangkut mobil tangki transpotir.
Menurut Security BBM tersebut untuk kapal ikan pukat teri.
“BBM itu bukan untuk perusahaan kami, tapi untuk kapal ikan pukat teri yang numpang sandar di sini, kalau kami paling untuk mesin genset saja, itupun setahun sekali,” kata RIS.
Ketika ditanya asal BBM yang diangkut, RIS berkilah. “Soal itu kami tidak tahu, pengurusnya sudah pulang,” ujar RIS seraya menyebutkan pemilik kapal ikan pukat teri tersebut.(rb/red)

Pemerintah Perkuat Tol Laut dengan Jilid II, Ini Langkahnya

By On Januari 19, 2020

JAKARTA, Rakyat Bicara-Kebijakan tol laut diperkuat dengan berbagai langkah. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menyiapkan berbagai strategi melalui standarisasi dan transparansi biaya logistik.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Kemenhub, Wisnu Handoko menjelaskan bahwa pihaknya telah merencanakan untuk melaksanakan sosialisasi ke berbagai daerah terutama di Wilayah Indonesia Timur salah satunya untuk mensosialisasikan kembali program tol laut jilid II.
"Jilid II ini tentunya harus berbeda dibandingkan dengan sebelumnya, saya selalu mengatakan bahwa tol laut ini adalah laboratorium logistik kita, karena disana kita bisa memperbaiki sistem logistik kita agar dapat berjalan dengan baik," ungkapnya dalam keterangan, Jumat 17/1/2020).
Dia mengatakan sudah menyiapkan strategi peningkatan pemanfaatan program tol laut logistik khususnya di tahun 2020 melalui 5 aspek, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), Digitalisasi, Kapal, Pelabuhan dan Sistem Logistik.
Pertama, terkait SDM, dia mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah, gerai maritim dan rumah kita, serta menggelar Bimbingan Teknis IMRK (Informasi Muatan Ruang Kapal) dan aplikasi LCS (Logistic Comunication System).
Kedua yaitu aspek digitalisasi. Ia mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan tracking, IMRK-LCS-Phiniship, Data Analisis Zebrax, serta dengan Gojek dan Grab.
"Terkait isu digitalisasi, kami sudah bekerjasama dan berdiskusi dengan berbagai aplikasi, termasuk dengan Gojek dan Grab yang juga sangat tertarik," sambungnya.
Selain itu, terdapat aspek penambahan kapal, dimana dilakukan juga penambahan trayek, pola subsidi, kepastian jadwal kapal, menggunakan Kapal Negara, BUMN, dan Swasta. Sedangkan untuk aspek sistem logistik, Ia berusaha untuk meningkatkan transparansi harga.
"Kuncinya adalah bagaimana transparansi biaya kemudian bagaimana kita standarisasi biaya supaya ada suatu kepastian, dan dari sisi kami bagaimana performa kapal ini bisa kita jaga begitu juga pelabuhan," kata Wisnu.
Kepala Seksi Tramper dan Pelayaran Rakyat, Hasan Sadili juga turut menjelaskan manfaat kehadiran tol laut, yaitu menjamin ketersediaan barang pokok dan penting lainnya sehingga dapat mengurangi disparitas harga pada daerah tujuan tol laut, terwujudnya konektivitas logistik barang sehingga bisa mencapai ke daerah T3P, serta ketersediaan kapal yang terjadwal dan teratur untuk dapat mengangkut barang pokok dan barang penting lainnya.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa pelaksanaan angkutan barang di laut (tol laut) setiap tahunnya meningkat. Dimulai dari tahun 2016 program tol laut dilayani 6 kapal untuk 6 trayek dengan 3 pelabuhan pangkal dan 40 pelabuhan singgah.
Pada tahun 2017, program tol laut ini meningkat dengan 13 kapal dan 13 trayek dengan pelabuhan pangkal dan singgah masih tetap. Sedangkan pada tahun 2018, meningkat menjadi 19 kapal dan 18 trayek ditambah dengan 3 pelabuhan transhipment dan pangkal, serta 55 pelabuhan singgah.
Selanjutnya, pada tahun 2019 pelayanan program tol laut meningkat dengan 19 kapal dan 20 trayek dengan penambahan menjadi 4 pelabuhan pangkal, 5 pelabuhan transhipment dan 72 pelabuhan singgah.
"Pada tahun 2020 ini, Ditjen Perhubungan Laut memiliki rencana penambahan dari setiap aspek program tol laut menjadi 26 kapal yang terdiri dari 14 kapal negara, 5 kapal milik PT. Pelni, 5 kapal PT. ASDP dan 2 kapal swasta dengan jumlah trayek sebanyak 26, 3 pelabuhan pangkal, 6 pelabuhan transhipment dan 90 pelabuhan singgah," kata Hasan.
Sedangkan bagi kebijakan pengembangan dan peningkatan pengawasan terhadap bahan pokok dan penting, Kemenhub mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi harga barang kebutuhan pokok, meningkatkan pengawasan pelaku usaha distribusi barang kebutuhan pokok, dan meningkatkan koordinasi untuk pengawasan barang bahan pokok dan penting dengan Pemerintah Daerah.(rb/bs)

Kemenhub Sepakat Tarif Ojek Online Ditentukan Pemda

By On Januari 15, 2020

Jakarta, Rakyat Bicara-Perwakilan massa aksi Ojek Online Nusantara Bergerak dengan Kementerian Perhubungan RI sepakat soal pembahasan tarif ojek online akan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing kota atau provinsi bukan bersifat zonasi.
"Alhamdulillah Dirjen Perhubungan Darat setuju untuk mengembalikan tarif ke daerah dan sesuai daerah masing-masing. Artinya Gubernur atau Walikota akan menentukan tarif ojek online masing-masing," kata Ketua Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Kalimantan Timur Fadel Balher yang menjadi salah satu perwakilan dari massa aksi Ojol Nusantara di depan Kementerian Perhubungan RI, Rabu.
Menguatkan pernyataan Fadel, Ketua GARDA Igun Wicaksono mengatakan dengan adanya kesepahaman terkait tarif bersama Pemerintah maka kesejahteraan pengemudi ojek daring di Indonesia diharapkan dapat meningkat.
Lebih lanjut Igun mengatakan jika penyesuaian tarif dilakukan berdasarkan kemampuan masing- masing daerah baik di tingkat kota maupun provinsi maka akan ada kesesuaian pendapatan yang diinginkan oleh para pengemudi ojek daring.
"Zonasi itu ada yang ngerasa ketinggian atau kerendahan. Kalau disesuaikan dengan per provinsi artinya sudah disesuaikan dengan pendapatan masyarakat di daerah itu," kata Igun.
Selain membahas sistem tarif, para perwakilan aksi ojek online Nusantara Bergerak itu pun berbincang mengenai UU yang dirancang khusus bagi para pengemudi ojek online.
Tidak hanya itu, mereka juga meminta Kemenhub RI untuk mengurus salah satu aplikator ojek online bernama 'Maxim' yang sering ditemukan melanggar tarif yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan 348/2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Untuk Aplikasi.
Nantinya para perwakilan dari aksi Ojek Online Nusantara Bergerak akan mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum bersama komisi V DPR RI untuk membahas UU khusus bagi kemitraan Pengemudi Ojek Online pada 9 Februari 2020.
Saat ini para perwakilan Ojek Online Nusantara Bergerak bertemu dengan perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP) untuk menyampaikan keluhan serupa.(rb/tp) 

Kominfo Ajak Manfaatkan Medsos Untuk Bela Negara

By On Januari 14, 2020

Rakyat Bicara- Kementerian Komunikasi dan Informatika mengajak warga yang tinggal di perbatasan, termasuk Kota Batam Kepulauan Riau, memanfaatkan media sosial dan teknologi informasi untuk membela negara, dengan menyebarkan informasi positif yang benar.
 
“Bagaimana mencerdaskan kehidupan masyarakat, bagaimana menyadarkan kita punya negara, punya cita-cita yang harus diperjuangkan sampai titik daerah penghabisan,” kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Widodo, di Batam, Jumat (20/12/2019).
 
Bela negara di perbatasan, bisa berbentuk dengan menyebarkan rasa cinta Tanah Air melalui media sosial. Karena tantangan di daerah perbatasan adalah membandingkan dengan Negara Jiran.
 
“Kalau di Jawa ‘wang sinawang’, rumput tetangga lebih hijau. Ini tantangan kita, mari menyatakan sikap kita sebagai warga negara,” kata dia.
Bela negara juga bisa dilakukan dengan menjaga citra bangsa di media sosial, begitu juga di Batam.
 
Banyak orang membayangkan Batam adalah kota yang indah, dan citra itu yang harus dijaga. Jangan sampai isu di medsos mempengaruhi kondisi di Batam, sehingga Batam dibayangkan menjadi daerah yang negatif.
 
“Batam adalah wajah pertama kita. Batam terkenal, sejak kecil saya mengenal Batam kota yang indah, jangan sampai isu medsos, membuat sepi, suasana negatif. Ini tantangan kita,” kata dia.
 
Dalam kesempatan itu, ia juga mengajak konten kreator membuat tayangan yang positif dan benar.
 
Kominfo kini juga tengah menyiapkan konten yang memberikan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjadi warga negara yang baik.(rb/kominfo)

BNPB: Abu Vulkanik Erupsi Taal Volcano di Filipina Tak Sampai ke Indonesia

By On Januari 13, 2020

Jakarta, Rakyat Bicara-Gunung Api Taal (Taal Volcano) di Filipina mengalami erupsi dan menyemburkan abu vulkanik. Erupsi tersebut dipastikan tidak berdampak ke Indonesia.

Berdasarkan keterangan dari Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Agus Wibowo, Senin (13/1/2020), kolom abu vulkanik dari erupsi Gunung Api Taal terpantau menjauhi wilayah Indonesia menuju arah timur laut atau mengarah ke Samudra Pasifik dari kawah yang terletak di tengah Danau Taal. Hal itu terpantau di pengamatan BNPB melalui InaWARE.

Berdasarkan laporan otoritas resmi Filipina, kolom abu teramati dengan ketinggian sekitar 1 kilometer dari kawah utama. Pihak Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina (Phivolcs) mengatakan abu erupsi jatuh ke wilayah yang paling dekat dengan kawah, meliputi Tagaytay, Batangas, dan Cavite.

Debu vulkanik tersebut juga menyelimuti Silang dan Amadeo di Cavite dan Calamba serta Santa Rosa dan San Pedro City di Provinsi Laguna. Sejumlah sekolah di regional Calabarzon, Luson Tengah, dan Metro Manila diliburkan demi alasan keselamatan dan kesehatan.

Menurut Badan Pengurangan Risiko dan Manajemen Bencana Alam Filipina, sekitar 6000 penduduk telah dievakuasi ke Batangas, dan paling banyak berasal dari San Nicolas, Balete dan Talisay. Hingga sejauh ini belum ada laporan mengenai korban jiwa. 

Selain itu erupsi Gunungapi Taal juga membuat Bandara Internasional Ninoy Aquino ditutup sementara dan semua penerbangan dibatalkan demi alasan keamanan dan keselamatan.

KBRI Manila telah menerbitkan imbauan ke seluruh WNI di Filipina terkait erupsi Taal Volcano ini. Nomor hotline disediakan bagi WNI yang membutuhkan evakuasi.

"Kami Menghimbau kepada seluruh WNI untuk mematuhi peringatan bencana yang disampaikan oleh pemerintah lokal Filipina," demikian keterangan KBRI Manila seperti dikutip dari Facebook-nya.(rb/dn)

Penggugat Sebut Lampu Motor Jokowi Mati, Polisi: Itu Ranah Sidang

By On Januari 11, 2020

Jakarta, Rakyat Bicara- Mabes Polri enggan berkomentar mengenai gugatan uji materi dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta, Eliadi Hulu dan Ruben Saputra Hasiholan Nababan terhadap sejumlah pasal di Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) ke Mahkamah Konstitusi. Eliadi dan Ruben bahkan menyinggung Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam gugatannya.
"Gugatannya di MK, biarkan diselesaikan di sana," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Raden Prabowo Argo Yuwono saat dihubungi, Sabtu, 11 Januari 2020.
Kedua mahasiswa mengajukan pengujian Pasal 107 Ayat 2 dan Pasal 239 Ayat 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ. Gugatan diajukan karena sang penggugat, Eliadi Hulu ditilang polisi karena tidak menghidupkan lampu sepeda motor saat berkendara.
Dalam gugatannya, Eliadi menyatakan ditilang oleh Polantas di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur pada Senin, 8 Juli 2019 pukul 09.00. Ia yang saat itu ingin berkendara menuju kampus disangkakan melanggar Pasal 239 Ayat 2 UU LLAJ karena berkendara tanpa menyalakan lampu sepeda motor.
Di saat yang sama, Eliadi mengunduh aturan UU LLAJ. Ia bingung dengan manfaat dari frasa menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari. Apalagi, penilangan dilakukan pada pagi hari, pukul 09.00 WIB.
"Artinya petugas tidak berhak melakukan penilangan terhadap pemohon 1 (Eliadi)," bunyi gugatan itu.
Di BAB III gugatan ihwal alasan-alasan lain mengajukan permohonan uji pasal, Eliadi dan rekannya menyinggung perbuatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurut penggugat, sang Presiden pada Ahad, 4 November 2018 pukul 06.20 mengemudi sepeda motor di Jalan Sudirman, Kebun Nanas, Tangerang, Banten tanpa menyalakan lampu utama.
"Namun tidak dilakukan penindakan langsung (tilang) oleh pihak Kepolisian. Hal ini telah melanggar asas kesamaan di mata hukum (equality before the law) yang terdapat pada Pasal 27 UUD 1945," tulis penggugat.
Ditanya soal peristiwa Jokowi naik motor itu, Argo mengatakan tak bisa berkomentar. "Itu ranah sidang," kata dia.(rb/red)

Judi Tembak Ikan Di Tanjung Morawa Memiliki Izin, Penegak Hukum Basmi Praktek Judi

By On Januari 10, 2020

Deliserdang, Rakyat Bicara-Pantauan awak media di lokasi judi ikan di Tanjung Morawa,  jalan Pahlawan, Deli serdang, Sterlihat ramai dikunjungi warga. (11/1/2020).
Ternyata tempat tersebut adalah tempat perjudian tembak ikan sudah satu bulan beroperasi.
Dalam swakelola judi tersebut, dikawal oleh oknum Berbadan Tegap dan Berambut Cepak. Menurut keterangan warga perjudian Tembak ikan tersebut sudah bebas beroperasi seperti genting malaysia. 
Saat wartawan menyambangi tempat tersebut terlihat jelas bahwa ada sejumlah mobil pribadi dan Sepeda Motor parkir di depan ruko berlantai 2 lebih dengan dipasangi teratak yang terbuat dari fiber.
Menurut keterangan Masyarakat atau warga setempat bahwa tempat tersebut merupakan tempat judi tembak ikan yang selalu ramai dikunjungi oleh para masyarakat dari luar lokasi.
Saat awak media mencoba mengkonfirmasi langsung melalui pesan singkat WhatsApp kepada Kasatreskrim Polresta Deliserdang, Sumatera Utara via telpon WhatsApp, beliau mengatakan bahwa ”Sudah saya cek itu, ada ijin dari Dinas Pariwisata” jawabnya.
Sementara masyarakat sekitar lokasi judi tembak ikan, menyayangkan pemberian izin tersebut dari Dinas Pariwisata. 
Masyarakat sangat keberatan beroperasinya tempat judi ikan tersebut tanpa ada tindakan dari penegak hukum.
Warga yang berdomisli berdekatan di wilayah itu berharap pihak penegak hukum dapat menindak dan membasmi praktek judi yang berada di jalan Pahlawan Tanjung Morawa tersebut, karena bisa merusak generasi muda.

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *