HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Cari Blog Ini

Jokowi Lantik 781 Perwira TNI dan Polri di Istana Merdeka

By On Juli 17, 2019

Sorot Bola Mata-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Inpsektur Upacara Prasetya Perwira (Praspa) TNI dan Polri Tahun 2019 di Istana Merdeka, Jakarta. Ada 781 calon perwira yang dilantik Jokowi.

Upcara Praspa TNI dan Polri tersebut berlangsung di halaman Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019). 

Pelantikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 53 TNI tahun 2019, dan Nomor 54 Polri tahun 2019 Tentang Pengangkatan Taruna dan Taruni Akmil dan Akpol Menjadi Perwira TNI dan Perwira Kepolisian RI. 

Sebelum dilantik, Jokowi mengambil sumpah para calon perwira TNI dan Polri tersebut. 

"Bahwa saya akan memenuhi kewajiban perwira dengan sebaik-baiknya terhadap bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945," kata Jokowi yang diikuti para prajurit TNI dan Polri tersebut.


"(Khusus Perwira TNI) Bahwa saya akan menegakkan harkat dan martabat perwira serta menjunjung tinggi sumpah prajurit dan Sapta Marga," ucap anggota TNI.

"(Khusus Perwira Polri) Bahwa saya akan menegakkan harkat dan martabat perwira serta menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya," demikian perwira Polri.

"(Seluruh Perwira) Bahwa saya akan memimpin anak buah dengan memberi suri tauladan, membangun Karsa serta menuntun pada jalan yang lurus dan benar. 

Bahwa saya akan rela berkorban jiwa raga untuk membela nusa dan bangsa," demikian ucap seluruh perwira yang dilantik.

Untuk diketahui, yang dilantik dari Akmil sebanyak 259 terdiri dari putra 244 orang dan putri 15 orang. Mereka berasal dari Akademi Angkatan Laut (AAL) dengan rincian putra 103 orang dan putri 14 orang dengan jumlah seluruhnya 117. 


Dari Akademi Angkatan Udara (AAU), putra 90 orang dan putri 9 orang dengan total jumlah 99 orang. Sementara itu, dari Akademi Kepolisian (Akpol) semuanya berjumlah 306 orang yang terdiri dari putra sebanyak 256 orang dan putri 50 orang.

Sementara itu, peraih Adhi Makayasa dari Akmil bernama Fajar M Al Farouk yang berasal dari Korps Penerbang Angkatan Darat. Fajar lahir di Bondowoso pada 12 September 1996. Dia adalah putra purnawirawan TNI AD Kasiyadi.

Dari AAL, peraih Adhi Makayasa bernama Ariz Pama Yudhaprawira dari korps pelaut yang lahir di Jakarta, 30 Juli 1997. Ayahnya merupakan seorang prajurit TNI AL bernama Sumarto.

Dari AAU, peraih Adhi Makayasa bernama M Ihza Nurrabanni dari Korps Teknik. Ihza lahir di Sleman pada 26 Agustus 1996. Ayahnya berprofesi sebagai PNS guru, Sukijo.

Sedangkan peraih Adhi Makayasa dari Akpol yakni Muhammad Idris yang lahir di Jorong Mudiak Lawe, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan.(dn/rb)

BNN Tembak Mati Pengedar Narkoba 81 Kg Sabu di Asahan, 13 Tersangka Ditangkap

By On Juli 04, 2019

ASAHAN,Rakyat Bicara-Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menembak mati salah satu pengedar narkoba yang menyelundupkan 81 kg sabu dan 102.657 butir pil ekstasi di Kabupaten Asahan.

Petugas terpaksa memberikan tindakan tegas dan terukur lantaran pelaku melawan dan berusaha melarikan diri saat hendak ditangkap.

Selain menembak mati satu tersangka, petugas BNN juga melumpuhkan satu tersangka jaringan narkoba lainnya. Total ada 13 tersangka pengedar narkotika yang ditangkap.

Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Pol Arman Depari mengatakan, pengungkapan kasus narkoba ini berawal dari laporan masyarakat yang diterima BNN pada Selasa (2/7/2019) terkait adanya penyelundupan narkoba menggunakan speedboat di perairan Tanjung Balai.

“Dari informasi tersebut, petugas BNN kemudian melakukan penyelidikan dan kemudian mencurigai sebuah mobil Innova hitam dengan nopol BK 1430 HG," kata Arman Depari, Kamis (4/7/2019).

Saat mobil tersebut keluar, petugas mencegatnya di kawasan perlintasan kereta api, Simpang Warung, Kisaran. Saat digeledah, petugas menemukan sabu dan ekstasi yang disimpan didalam ban dalam mobil.

"Petugas juga berhasil mengamankan dua orang yang bernama Adi Putra alias Tison dan Ardiansyah alias Yuni," kata Arman.

Dari pengakuan kedua tersangka, kata dia, mereka mengaku masih menyimpan sabu di sebuah rumah di Lubuk Palas, Asahan. “Dari rumah itu, kita amankan satu ban mobil yang berisi sabu dan kita tangkap seorang tersangka atas nama Fadli," ujar Arman.

Dari penangkapan itu, petugas mengidentifikasi pelaku lainnya yang diketahui membawa mobil Honda Jazz nopol BK 1004 di Batubara.

Menurut Arman, saat dikejar petugas dihalangi mobil Avanza nopol BK 1321 KIJ. "Kita kembali tangkap dua orang yakni Hanafi dan Amiruddin,” ucapnya.

Petugas BNN kembali mengembangkan penyelundupan narkoba pada Rabu (3/7/2019) sekitar pukul 01.30 WIB. Petugas kembali menangkap dua pelaku lainnya yakni, Zul dan Nazar di kawasan perkebunan Kelapa Sawit, Teluk Dalam, Asahan. Dari penangkapan kedua pelaku, petugas berhasil megetahui keberadaan pelaku lainnya di wilayah Kabupaten Deliserdang.

Saat tengah melakukan penyelidikan di kawasan Jalan perhubungan, Lau Dendang, Medan Tembung, petugas BNN dihalangi-halangi anggota jaringan narkoba di Batubara. "Bukannya berhenti, mobil tersebut kemudian berusaha melarikan diri dengan menabrak dan melukai petugas," kata Arman.

Petugas selanjutnya memberikan tembakan peringatan ke pengendara mobil tersebut. "Namun peringatan tersebut tidak dihiraukan sehingga petugas memberikan tindakan tegas dan terukur ke mobil tersebut.

Kita tangkap tiga orang yakni Sulaiman, M Yusuf, dan M Yasin. Tersangka M Yasin meninggal dunia, sedangkan M Yusuf mengalami luka pada betis kiri," beber Arman.

Petugas kembali berhasil menangkap satu tersangka lainnya, Tarmizi alias Geng di Gang Riski, Bandar Klippa, Percut Sei Tuan, Deliserdang. “Ada 13 tersangka berikut dengan barang bukti aksi kejahatan yang sudah kita amankan," ujarnya.(rb/ffs)

Serangan Bom Mobil dari Militan Taliban di Afghanistan, 16 Orang Tewas

By On Juli 03, 2019

Rakyat Bicara-Taliban diklaim telah meledakkan sebuah bom mobil dengan kekuatan besar di sebuah area di Kabul, Afghanistan, yang terdapat gedung-gedung militer dan pemerintah. Enam belas orang terbunuh, kata kementerian dalam negeri negara itu kepada Al Jazeera yang dikutip pada Selasa (2/7/2019).

Bom meledak saat jam sibuk pada pagi hari, ketika jalan-jalan dipenuhi orang, melukai 105 di antaranya, termasuk 51 anak-anak dan 5 wanita, menurut keterangan dari otoritas pemerintah pada Senin kemarin.

Mohammad Karim, seorang pejabat polisi yang berada di lokasi serangan, menyebut bom meledak dari sebuah truk bermuatan barang, di luar gedung kementerian pertahanan.

Setidaknya ada 5 militan Taliban di dalam kendaraan tersebut. Tiga di antaranya dilaporkan terlihat berlari ke sebuah bangunan tinggi yang terletak di dekat departemen teknik dan logistik kementerian pertahanan.

Atas serangan ini, polisi kemudian meluncurkan tembakan ke arah mereka dan pertempuran senjata berlangsung lebih dari 7 jam.

"Bentrokan berakhir dengan kematian kelima penyerang," kata juru bicara kementerian dalam negeri Nasrat Rahimi, seraya menambahkan bahwa lebih dari 210 orang diselamatkan selama operasi.

Pengakuan Taliban

Taliban mengaku bertanggung jawab atas serangan itu, kata juru bicara Zabuhullah Mujahid yang mengatakan dalam sebuah pernyataan, bahwa kelompok ini menyerang "pusat logistik dan teknik" dari kementerian pertahanan.

Keterangan tersebut lebih lanjut mengatakan, ledakan bom mobil menyebabkan "jatuhnya banyak korban pada sejumlah warga sipil," tetapi sebenarnya sasaran serangan itu adalah militer, bukan penduduk biasa.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), LSM yang bekerja di Afghanistan, dan pemerintah, semuanya mengkritik Taliban karena menyebabkan korban sipil, termasuk anak-anak.

"Saya sedang tidur ketika saya mendengar suara dentuman keras. Segera setelah itu, atap kamar saya ambruk menimpa saya, membuat saya terluka," kata Ikram, seorang saksi mata, kepada Al Jazeera.

"Hanya 100 meter jauhnya, saya melihat dari jendelaku, tentara Taliban mengebom lebih banyak dan menembak pula. Nenek dan ibu saya juga terjebak di bawah puing-puing setelah atap rumah kami menimpa mereka," lanjutnya.

Saksi lain, Ismatullah Amanzai, menyatakan bahwa temannya meninggal dalam salah satu ledakan yang terjadi di dekat garasi rumah dia.

"Saya mencoba meneleponnya ketika ledakan itu terjadi, tetapi dia tidak mengangkat panggilan saya, kami mengetahui dari petugas rumah sakit bahwa dia meninggal karena terluka parah," ujar Amanzai.

Setidaknya 51 anak-anak dari 2 sekolah yang terletak di dekat lokasi ledakan, terluka karena terkena pecahan kaca, kata Nooria Nazhat, juru bicara kementerian pendidikan.

"Anak-anak ini berada di ruang kelas ketika ledakan itu menghancurkan jendela-jendela kaca sekolah. Semua yang terluka dibawa keluar dari sekolah mereka," imbuh Nazhat.

Warga Afghanistan mengecam serangan Taliban tersebut di media sosial, lantaran banyak warganet yang membagikan foto-foto bocah yang terluka.

Dalam pernyataannya, kementerian pendidikan menyebut 5 sekolah rusak sebagian, dan meminta "semua pihak yang terlibat dalam pertempuran untuk menjamin keselamatan siswa, guru, dan staf sekolah".

Onno van Manen, Direktur Save the Children's Afghanistan, menegaskan bahwa 80 persen kematian anak terkait konflik di Afghanistan disebabkan oleh senjata peledak.

"Afghanistan adalah salah satu tempat paling berbahaya di dunia untuk seorang anak," ucapnya. "Mereka, sekali lagi, harus menanggung penderitaan ini selama hampir dua dekade konflik di Afghanistan."(Ipc/rb)

Dukung Usulan Kapolri, Komisi III: Sejak Awal Berdiri KPK Ada Unsur Polri dan Kejaksaan

By On Juni 30, 2019

Rakyat Bicara-Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavianmengharapkan ada anggota Polri berada di jajaran KomisionerKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023.

Adanya anggota Polri sebagai komisioner di komisi antirasuah itu, dinilai dapat membantu menegakkan hukum di bidang pemberantasan korupsi.

Menanggapi pernyataan dari mantan kapolda metro jaya itu, anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil menilai keberadaan unsur Polri dan Kejaksaan di kursi pimpinan KPK masih sangat dibutuhkan untuk pemberantasan korupsi pada masa mendatang.

"Mengapa demikian? Karena KPK lembaga projustisia, lembaga penegak hukum. Oleh karenanya, pimpinan KPK harus diisi orang-orang yang paham seluruh proses penegakan hukum," kata Nasir Djamil, Jumat (28/6/2019).

Untuk itu, dia mendorong, figur-figur terbaik dari Polri dan Kejaksaan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan (capim) KPK.

Namun, politisi PKS itu mengingatkan ada beberapa kriteria Capim KPK yang harus dipahami.

Salah satu diantaranya seleksi tetap merujuk pada undang-undang yang ada, terutama undang-undang yang mengatur tentang KPK.

"Disitu ada beberapa item dan Pansel (panitia seleksi,-red) harus mengaitkan apakah kriteria itu cocok atau tidak dengan semangat azas pembentukan KPK. Sehingga, Pansel nantinya dapat memilih calon pimpinan KPK yang sesuai dengan kriteria itu," ujarnya.

Selama ini sejak awal berdirinya KPK, kata dia, polisi dan jaksa sudah ada di barisan penyidik. Bahkan, kata dia, pimpinan KPK selama ini juga ada yang berasal dari unsur Polri dan Kejaksaan.

Pada periode sebelumnya, terdapat nama Inspektur Jenderal (Irjen) PolBasaria Panjaitan. Basaria merupakan perempuan pertama yang terpilih menjadi komisioner KPK RI.

"Tentu saja dengan adanya Polri dan Jaksa di tubuh pimpinan KPK, maka akan sangat memudahkan bersinergi dengan kedua institusi tersebut," tambah Nasir.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavianberharap ada anggota Polri dalam jajaran komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi( KPK) periode 2019-2023.

Menurut dia, tidak ada larangan bagi anggota Polri untuk mengikuti proses seleksi calon pimpinan KPK. Dengan adanya anggota Polri sebagai komisioner, Tito berharap dapat membantu kerja KPK memberantas korupsi di seluruh daerah.

"Kita berharap saya sebagai pimpinan Polri ada unsur Polri di dalam komisioner KPK, kenapa? untuk kerja sama, karena KPK menurut saya akan sulit untuk menangani semua persoalan kasus korupsi atau pencegahan korupsi yang ada di seluruh Indonesia yang sangat luas ini," kata Tito saat ditemui di ruang Rupatama Markas Besar Kepolisian RI (Mabes Polri), Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2019).(tbn/rb)

Polri Ungkap Kasus Korupsi Pengadaan BBM PLN Senilai RP 188 Miliar

By On Juni 29, 2019

Rakyat Bicara-Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri menangkap tersangka berinisial NP dalam kasus pengadaan bahan bakar minyak (BBM) jenis high speed diesel (HSD) atau solar PT PLN pada Tahun Anggaran 2010. Selain mengamankan tersangka, aparat juga menyita barang bukti sebesar Rp 173 miliar.
“Kami mengutamakan penyelamatan aset negara diakibatkan tindak pidana korupsi, sehingga negara dirugikan. Penyitaan yang disampaikan hari ini bukan hanya uang, tapi termasuk aset-aset lainnya,” kata Direktur Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri, Kombes Pol Djoko Purwanto, di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019)
Dia menjelaskan kasus korupsi pengadaan BBM tersebut bermula saat NP selaku direktur Energi Primer bertemu dengan HW yang menjabat presiden direktur PT Trans-Pacific Petrochemical lndotama (PT TPPI) untuk membahas pasokan kebutuhan PT PLN atas BBM jenis HSD. NP memerintahkan panitia pengadaan PT PLN pada 2010 untuk memenangkan Tuban Konsorsium PT TPPI. Mereka dijadikan pemasok BBM jenis HSD untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Tambaklorok di Semarang, Jawa Tengah, serta; PLTGU Belawan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
“Tuban Konsorsium ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk Lot II PLTGU Tambaklorok dan Lot IV PLTGU Belawan, walaupun tidak layak dan tidak memenuhi syarat,” ungkap Djoko.
Selanjutnya, kontrak lelang tersebut berlaku dari 10 Desember 2010 hingga 2014 selama empat tahun. Akan tetapi, pada 2011, Tuban Konsorsium tidak mampu memasok BBM jenis solar tersebut sehingga akhirnya kontrak diputus. “Karena itu, PT PLN harus mencari pemasok BBM baru untuk menganti sehingga PT PLN harus membayar lebih mahal dari nilai kontrak dengan Tuban Konsorsium,” ujarnya.
Dari kejadian tersebut, PT PLN diduga mengalami kerugian hingga Rp188 miliar. Menurut Djoko, berkas perkara tersangka NP sudah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung berdasarkan surat nomor B-104 /F.3/Ft.1/12/2018 tanggal 14 Desember 2018.
Berkas perkara meliputi keterangan 60 saksi, saksi ahli pengadaan barang/jasa LKPP, ahli keuangan negara, ahli hukum tata negara dan administrasi, ahli hukum perusahaan korporasi, dan ahli penghitungan kerugian negara BPKRI. Selain itu, dalam berkas juga dilampirkan serta keterangan tersangka NP dan barang bukti sebesar Rp173 miliar.
Pasal yang disangka terhadap NP yakni Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.(ini/rb)

MK: Surat Pemberitahuan Pembacaan Putusan Sengketa Hasil Pilpres Sudah Dikirim ke Pihak Berperkara

By On Juni 25, 2019

Rakyat Bicara-PihakMahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan membacakan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden-Wakil Presiden pada Kamis 27 Juni 2019.

Juru Bicara MK, Fajar Laksono, mengatakan pihaknya sudah melayangkan surat kepada para pihak berperkara.

Upaya pemberian surat dimaksudkan untuk memberitahu para pihak berperkara mengenai tanggal pembacaan putusan.

Adapun, para pihak berperkara tersebut, yaitu pihak pemohon, tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, pihak termohon, yaitu KPU RI, pihak terkait yaitu tim kuasa hukum Joko Widodo-Maruf Amin, dan Bawaslu RI.

"Surat pemberitahuan panggilan sudah disampaikan via email tadi sekitar jam 14.15 wib. Kepada para pihak ya. Kepada pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu," kata Fajar Laksono, Senin (24/6/2019).

Dia menjelaskan, pengiriman surat pemberitahuan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Menurut dia, sidang di MK harus memberitahukan para pihak berperkara.

"Artinya tak sekonyong-konyong MK siap hari ini kemudian mk menggelar sidang hari ini juga.

Tidak bisa begitu, karena ini hukum acara para pihak sudah diberitahukan secara patut," kata dia.

Setelah mengirimkan surat, dia menambahkan, para pihak berperkara sudah mengonfirmasi akan memenuhi undangan sidang tersebut.

"(Pengiriman surat,-red) siang tadi. Artinya, hari ini sudah terinformasikan melalui surat itu bahwa para pihak sudah mengetahui dan akan hadir pada tanggal 27 Juni," tambahnya.

Sebelumnya, Pihak Mahkamah Konstitusi(MK) menetapkan jadwal pembacaan putusan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden-Wakil Presiden, pada Kamis (27/6/2019).

Jadwal dan tahapan sidang sengketaPilpres 2019

 Sidang perdana penyelesaian sengketa Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 akan digelar besok, Jumat (14/6/2019).

Sidang perdana penyelesaian sengketa Pilpres digelar di GedungMahkamah Konstitusi.

Agenda sidang perdana penyelesaian sengketa Pilpres 2019 yakni mendengarkan permohonan dari pihak pemohon.

Sehingga dalam sidang tersebut akan dihadirkan pemohon, termohon, pihak terkait, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Jadi pemohon akan diundang dipanggil ke MK termasuk juga termohon. Agendanya mendengarkan permohonan pemohon," ujar juru bicara MK, Fajar Laksono, Kamis (13/6/2019) dilansir awak med

Adapun pihak pemohon dalam sidang sengketa Pilpres 2019 adalah tim hukum pasangan calon presiden dan wakil presidwn nomor urut 02 Prabowo-Sandi.

Pihak termohon dalam kasus sengketaPilpres 2019 ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sedangkan pihak terkait yang dimaksudkan adalah tim hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf.

Jika besok sidang pertama baru digelar, kapan sengketa Pilpres 2019 selesai?

Rangkaian sidang sengketa Pilpres 2019akan berlangsung hingga 28 Juni 2019.

Setelah sidang perdana digelar, MK akan melakukan sidang pemeriksaan atau pembuktian.

Setelah pemeriksaan atau pemeriksaan selesai, hakim akan melakukan rapat permusyawaratan untuk memutuskan hasilnya.

Adapun rangkaian dan jadwal sidang sengketa Pilpres 2019 adalah sebagai berikut:

14 Juni 2019

Sidang pemeriksaan pendahuluan dan penyerahan perbaikan jawaban dan keterangan.25-27 Juni 2019

Rapat permusyawaratan Hakim

28 Juni 2019

Sidang pengucapan putusan.

28 Juni-2 Juli 2019

Penyerahan salinan putusan dan pemuatan laman.

Adapun hakim yang memiliki kuasa untuk menentukan hasil dari penyelesaian sengketa Pilpres 2019 terdiri dari 9 Hakim Konstitusi.

Berikut 9 hakim yang ditunjuk untuk menangani Perkara Perselisiahn Hasil Pemilihan Umum (PHPU), dilansir Kompas.com.

1. Anwar Usman

Anwar merupakan KetuaMahkamah Konstitusi saat ini.

Anwar pernah memegang sejumlah jabatan di Mahkamah Agung, di antaranya menjadi Asisten Hakim Agung mulai dari 1997 – 2003.
Kemudian berlanjut dengan menjadi Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung selama 2003 – 2006.

Kemudian, pada 2005, Anwar diangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dengan tetap dipekerjakan sebagai Kepala Biro Kepegawaian.

2. Aswanto

Aswanto merupakan Wakil KetuaMahkamah Konstitusi saat ini.

Aswanto tercatat pernah menjadi Ketua Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan, pada Pemilu 2004.

Kemudian, menjadi Koordinator Litbang Perludem Pusat pada 2005.

Aswanto juga menjadi anggota Forum Peningkatan Pembinaan Demokratisasi Penegakan Hukum dan HAM, pada 2006.

Aswanto juga pernah menjadi Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, pada 2007 dan Ketua Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Barat, pada 2008-2009.

3. Arief Hidayat

Arief Hidayat mulai menjabat sebagai Hakim Konstitusi pada 1 April 2013.

Arief pernah menjadi anggota Tim Assesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan anggota Tim Penilai Angka Kredit Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud.

4. Wahiduddin Adams

Wahiduddin pernah menjabat Ketua Dewan Perwakilan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) selama tiga tahun.

Selain itu, ia sempat menjadi anggota Dewan Penasihat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.

Kemudian, menjadi Ketua Bidang Wakaf dan Pertanahan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Wakil Sekretaris Dewan Pengawas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Wahiduddin juga pernah menjabat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, pada 2010-2014.

5. I Dewa Gede Palguna

Palguna pernah menjadi anggota MPR RI periode 1999- 2004, sebagai utusan daerah.

Palguna menjadi salah satu pelaku sejarah ketika MPR RI mengamandemen UUD 1945.

Sebelum masa jabatannya usai, pada tahun 2003, Palguna dicalonkan DPR RI menjadi hakim konstitusi dan terpilih menjadi hakim konstitusi periode pertama sekaligus yang termuda.

Palguna kembali menjadi hakim konstitusi pada 2014.

Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara dan Panitia Seleksi menghubungi Palguna untuk menjadi hakim konstitusi dari unsur Presiden.

6. Suhartoyo Hakim

Pada 17 Januari 2015, Suhartoyo mengucap sumpah di hadapan Presiden sebagai Hakim Konstitusi.

Suhartoyo yang merupakan hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar itu terpilih menjadi Hakim Konstitusi menggantikan Ahmad Fadlil Sumadi yang habis masa jabatannya.

Suhartoyo terpilih menjadi Wakil ketua PN Kotabumi pada 1999.

Kemudian menjadi Ketua PN Praya pada 2004.

Selanjutnya, ia menjadi Wakil Ketua PN Pontianak pada 2009, Ketua PN Pontianak pada 2010, Wakil Ketua PN Jakarta Timur pada 2011, serta Ketua PN Jakarta Selatanpada 2011.

7. Manahan M P Sitompul

Manahan Malontinge Pardamean Sitompul terpilih menggantikan Hakim Konstitusi Muhammad Alim yang memasuki masa purna jabatan April 2015.

Sebelumnya, Manahan merupakan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

Pada 2002, dia dipercaya menjadi Ketua PN Simalungun.

Pada 2003, ia dimutasi menjadi hakim di PN Pontianak dan pada 2005 diangkat sebagai Wakil Ketua PN Sragen.

Pada 2007, ia dipercaya sebagai Ketua PN Cilacap.

Setelah itu, Manahan diangkat menjadi Hakim Tinggi Manado, pada 2010.

8. Saldi Isra

Pada 11 April 2017, Guru Besar Hukum Tata Negara Saldi Isra dilantik menggantikan Patrialis Akbar sebagai Hakim Konstitusi.

Tahun 2010 ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas.

Saldi juga dikenal sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Unand yang memperhatikan isu-isu ketatanegaraan. Ia juga terlibat aktif dalam gerakan antikorupsi di Indonesia.

9. Enny Nurbaningsih

Enny Nurbaningsih terpilih menggantikan Maria Farida Indrati sebagai Hakim Konstitusi perempuan di Indonesia.

Enny tercatat pernah menjadi Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Enny ikut membentuk Parliament Watch bersama-sama dengan Ketua MK periode 2008 – 2013 Mahfud MD pada 1998.

Enny juga memiliki rekam jejak karier yang beragam di bidang hukum.

Beberapa di antaranya seperti, Staf Ahli Hukum DPRD Kota Yogyakarta, Kepala Bidang Hukum dan Tata Laksana UGM, Sekretaris Umum Asosiasi Pengajar HTN-HAN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Legal consultant di Swisscontact hingga menjadi penasihat pada Pusat Kajian Dampak Regulasi dan Otonomi Daerah.(jubir/mk/tnc/rb)

Pelaku Pembunuhan Sadis Dibekuk Polres Asahan

By On Juni 22, 2019

ASAHAN,Rakyat bicara-Petugas Satuan Reskrim Polres Asahan berhasil membekuk pelaku pembunuhan sadis yang terjadi di Desa Alang Bonbon Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan, Minggu (16/6/2019) lalu. 

Tersangka yang diketahui bernama Den Fauji alias Aden (22) warga Dusun II Desa Bangun Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan ini dibekuk di salah satu rumah kosong di kawasan rumahnya, Senin (17/6/2019) sore.

"Aden berhasil ditangkap dari hasil koordinasi dengan pihak keluarganya. Senin (17/6/2019) sore, pihak keluarga Aden menghubungi anggota dan memberikan informasi bahwasanya pihak keluarga akan menyerahkan Aden kepada Polisi," terang Kapolres Asahan AKBP Faisal F Napitupulu didampingi Wakapolres Kompol M Taufik, Kasat Reskrim AKP Ricky Pripurna Atmaja dan Kanit Idik I Sat Reskrim Polres Asahan Ipda Mulyoto saat menggelar di Polres Asahan, Selasa (18/6/2019). 

Dikatakan Faisal, pelaku tega membunuh temannya sendiri yang bernama Riswansyah Efendi Siahaan (28) warga Dusun VI, Desa Alang Bon Bon, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan karena pelaku sempat menggadaikan satu unit handphone dan 1 buah klewang berukuran sedang kurang lebih 1 meter panjangnya dan pelaku mau menebus kembali barang gadaian itu.

"Korban meminta kepada pelaku untuk mengembalikan uang hasil gadaian itu dilebihkan sekitar Rp200.000. 

Merasa tidak terima, pelaku mencari korban di tempat hiburan Keyboard (orgen tunggal). 

Pelaku yang datang bersama temannya itu kemudian bertemu dengan korban di Warung Miso. 

Saat itu pelaku dan korban sempat bertengkar mulut dan saling tolak. Pada saat itulah pelaku mengeluarkan pisau lalu melakukan pembunuhan tersebut," ungkap mantan Kasubdit III/Jahtanras Ditreskrimum Polda Sumatera Utara tersebut.(fs/rb)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *