HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Cari Blog Ini

Berdalih Biar Tentram, Polda Sumut Hentikan Sementara Penanganan Kasus Makar

By On Juni 14, 2019

Rakyat Bicara-Polda Sumut menghentikan sementara penanganan kasus makar. Langkah itu diambil dengan alasan menciptakan ketentraman di tengah masyarakat.
"Sementara ini cooling down dulu. Biar tenang, biar tentram. Masyarakat tenang, masyarakat merasa nyaman, sementara ini kita rem semua," sebut Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Andrianto, seusai Apel Konsolidasi TNI/Polri di Lapangan Benteng, Medan, Kamis (13/6).
Saat ditanya nasib kelanjutan kasus yang dihentikan sementara itu, Agus menyatakan pihaknya masih fokus menciptakan kenyamanan di masyarakat. "Kasusnya? ya sudah taruh saja dulu," ucapnya.

Sebelumnya penyidik Polda Sumut telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan makar ini. Keduanya yakni Rafdinal, tokoh Muhammadiyah yang juga Wakil Ketua GNPF Sumut, dan Zulkarnain yang merupakan Sekretaris GNPF Sumut.

Kasus dugaan makar ini dikabarkan terkait rangkaian kegiatan dan pawai obor menjelang Ramadan yang digelar di sekitar Jalan Brigjen Katamso-MT Haryono-Jalan Sisingamangaraja, Medan, beberapa waktu lalu. Kedua tokoh itu diduga mengeluarkan pernyataan terkait perbuatan makar.

Rafdinal dijemput paksa dari rumahnya pada Senin (27/5) siang, setelah 2 kali mangkir dari panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumut. Zulkarnain juga diamankan pada hari yang sama.

Namun, pada Jumat (31/5), Polda Sumut menangguhkan penahanan terhadap Rafdinal dan Zulkarnain. Perkembangan terkini, penanganan kasus itu dihentikan sementara.(mr/rb)

Ini Respons Humas Polda Sumut "Tidak Ada Tangkap Lepas Dilakukan Polsek Percut Sei Tuan

By On Juni 14, 2019

Rakyat Bicara-Ramainya pemberitaan tangkap lepas pengguna maupun pengedar narkoba yang dilakukan Polsek Percut Sei Tuan, Polda Sumut angkat bicara.

"Tidak ada tangkap lepas seperti pemberitaan yang beredar,"kata Humas Polda Sumut, Kamis (13/6/2019) saat disambangi di ruang kerjanya, Kamis (13/6/2019).

Dengan adanya pemberitaan tersebut, sambungnya, pihak kepolisian dari Polsek Percut Sei Tuan memanggil orangtua yang bersangkutan (yang diduga ditangkap lepas).

"Setelah kita mintai keterangan orangtuanya, tidak ada mengaku memberikan uang Rp30 juta kepada polisi. Jadi tidak benar itu tangkap lepas,"terang pria dengan melati dua dipundaknya ini.
Mangantar Pardamean Nainggolan menceritakan peristiwa itu terjadi pada 26 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 WIB. Saat itu personil Polsek Percut Sei Tuan melakukan penggerebekan di satu cakruk di Desa Kolam.

Begitu personil tiba di lokasi itu, akunya, sejumlah pemuda berlarian dari cakruk. Sedangkan seorang pemuda bernama Riki tidak melarikan diri.

Selanjutnya, kata Nainggolan, petugas menggeledah badan Riki namun tidak ditemukan bukti baik narkoba maupun benda lain yang melanggar hukum namun petugas menemukan plastik klip kecil kosong di seputaran cakruk yang berjarak 2 meter dari Riki.

Kemudian Riki diamankan dan dibawa ke Polsek. Sesampainya di Polsek Riki diinterogasi dan dari hasil interogasi pemuda itu menjelaskan bahwa dirinya tidak ada keterlibatan dengan narkotika dan oleh penyidik menghubungi keluarganya dan meminta untuk datang esok harinya.

Selanjutnya pada 27 Mei 2019 pukul 16.00 WIB Riki diserahkan atau dikembalikan kepada pihak keluarga dengan tidak ada memberikan mahar apapun.

"Kita mintai keterangan Kapolseknya. Dan inilah kronologisnya,"terang Nainggolan seraya menyatakan bila memang ada informasi seperti ini, coba benar-benar dikonfirmasi.(trb/rb)

Turut Berdukacita

By On Juni 02, 2019

Rakyat Bicara-Warga besar PT. Selecta Ayu Media bersams empat Media Online,  Selecta News, co.id Cendana Net News.co.id Sorot Bolamata.co.id Rakyat Bicara.id.
Turut Berdukacita atas berpulangnya Ibu Negara Ani Yudhoyono, dari bapak Presiden RI ke - 6 Susilo Bambang Yodhoyono, hari ini tanggal 1Juni 2019 di Singapure. Dari Direktur PT dan Pemred,  TM Fauzie, MS di Medan.(red)

Prabowo-Sandi Lampirkan 34 Link Berita Sebagai Bukti Gugatan ke MK

By On Mei 26, 2019

Rakyat Bicara-Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi melampirkan link berita sebagai alat bukti dalam gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sebelumnya dalam laporan dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di Pilpres 2019 ke Bawaslu, BPN juga melampirkan bukti link berita. Pada akhirnya, gugatan itu ditolak Bawaslu karena bukti yang diajukan lemah.

Namun demikian, BPN tetap memasukkan 34 link berita media online dalam gugatannya ke MK, salah satunya dari kumparan.

Seperti yang terlihat dalam gugatan yang diunggah di laman MK, lampiran link berita yang dijadikan bukti BPN itu untuk membuktikan adanya kecurangan yang masif oleh Jokowi. 
Kecurangan yang masif itu yang disebut dilakukan kubu Jokowi-Ma'ruf yakni adanya penyalahgunaan APBN dan program kerja pemerintah, ketidaknetralan aparatur negara dalam hal ini polisi dan intelijen. 
Lalu adanya penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, pembatasan kebebasan media dan pers, serta diskriminasi perlakuan dan penegakan hukum.

Salah satu lampiran berita dari kumparan dijadikan BPN sebagai alat bukti bahwa ada penyalahgunaan APBN dan program pemerintah untuk kepentingan Jokowi di Pilpres 2019. 

Link berita kumparan yang dimaksud yakni soal Jokowi yang menaikkan gaji PNS dan pensiunan. 
Dari seluruh link berita yang termuat dalam gugatan itu, Prabowo-Sandi menilai ada penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Jokowi-Ma'ruf. 
"Penyalahgunaan kekuasan tersebut dapat dilakukan karena Jokowi juga adalah Presiden yang masih menjabat dan menghadirkan paslon 01 yang menyalahgunakan fasilitas, anggaran lembaga dan aparatur negara untuk kemenangannya," bunyi gugatan Prabowo-Sandi. 
Sebelumnya usai mendaftarkan gugatan ke MK pada Jumat (24/5) malam, Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, mengatakan penolakan gugatan TSM oleh Bawaslu karena alasan prosedural. BW- sapaannya- menyebut Bawaslu saat itu belum memeriksa substansi isi gugatannya. 
BW juga menyatakan saat itu Bawaslu bukan menolak gugatan TSM, melainkan tidak menerimanya. Menurut BW menolak dan tidak menerima merupakan dua hal yang berbeda. 
BW berharap MK kali ini bisa lebih memeriksa TSM secara substansial. 
"Kami mencoba mendorong MK bukan sekedar Mahkamah Kalkulator yang bersifat numerik, tapi memeriksa betapa kecurangan itu semakin dahsyat. Itu sebabnya di publik ada berbagai pernyataan yang menjelaskan ini adalah pemilu terburuk di Indonesia yang terjadi sejak Indonesia berdiri," tegasnya.(tlm/rb)

Polisi Ungkap Pelaku Rusuh Jakarta Dibayar Rp300 Ribu Per Hari

By On Mei 23, 2019

Rakyat Bicara-Sebanyak 300 lebih pelaku aksi unjuk rasa ricuh telah diamankan pihak kepolisian. Ratusan pelaku tersebut diamankan dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung pada 21 dan 22 Mei kemarin.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan, ratusan pelaku tersebut mayoritas berasal dari luar Jakarta.
"Mayoritas berasal dari Jawa Barat dan Banten," ujar Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 23 Mei 2019.
Selain dari luar Jakarta, para pelaku yang sudah ditetapkan tersangka ini merupakan preman asal Tanah Abang yang dibayar. Rata-rata pelaku ini dibayar Rp300 ribu per harinya.
"Sisanya itu betul preman Tanah Abang. Preman Tanah Abang yang dibayar. Rp300 ribu per hari. Sekali datang dikasih duit," katanya.
Ratusan tersangka ini, lanjut Dedi, masih dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Penyidik masih menyelidiki peran masing-masing tersangka. Dari hasil penyelidikan tersebut, nantinya akan diketahui aktor intelektual dalang kericuhan aksi kemarin.
"Biar pemeriksaan tuntas dulu nanti akan ketemu aktor intelektualnya," ujarnya.
Penyidik juga masih mendalami dalang atau pemasok petasan yang digunakan massa aksi yang terlihat tak ada habisnya saat digunakan.
"Akan didalami semuanya dari mana dia dapat petasan itu, kemudian siapa yang memerintahkan mereka menggunakan petasan itu dalam rangka untuk provokasi, itu juga bisa membahayakan keselamatan bagi masyarakat maupun aparat keamanan," katanya.(vv'rb) 

Kiprah Ustaz Arifin Ilham, Pernah Serukan Tak Hujat Ahok hingga Jadi Penjamin seorang Tersangka

By On Mei 22, 2019

Rakyat Bicara-Di tengah hiruk pikuk aksi demonstrasi yang menolak hasil Pemilu 2019 di tanah air, kabar duka datang dari Malaysia.
Ustaz Muhammad Arifin llham yang sedang menjalani perawatan di penang dikabarkan meninggal dunia akibat penyakit kanker yang diderita selama ini.
Kabar duka ini pertama kali disampaikan putra sulungnya Muhammad Alvin Faiz lewat akun instagramnya @alvin_411.
Menjelang tengah malam, misalnya, "Arifin Ilham" menjadi salah satu trending topic di Twitter.

Ustadz Arifin Ilham dan Ustadz Yusuf Mansur.
Ustadz Arifin Ilham dan Ustadz Yusuf Mansur.

Sosok Arifin juga tak dapat dipisahkan begitu saja dengan keriuhan politik kontemporer.
Suara serak-serak basahnya saat melantunkan zikir merupakan bagian dari sejumlah aksi yang melibatkan umat terkait kontestasi politik dalam tiga tahun terakhir.
Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pun memerlukan menjenguk saat Arifin menjalani perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.(ttp/rb/edi)

Ketua Dpp Namora Panaluan Situmorang Lumban Nahor Se Indonesia Tolak Aksi People Power

By On Mei 18, 2019

Rakyat Bicara-Ketua Dpp Namora Panaluan Situmorang Lumbannahor Se Indonesia Jhonson Situmorang ,SH menyerukan kepada kaum pemuda dan masyarakat untuk menolak gerakan people's power yang disampaikan pendukung pasangan calon Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, karena hal itu dinilai bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan asas demokrasi Pancasila.

"Dengan adanya isu isu terkait rencana gerakan people s power saya menyatakan menolak tegas dan tidak setuju dengan rencana itu, karena selain rentan terjadi perpecahan, cara-cara ini juga tidak baik,"kata jhonson situmorang,SH saat dihubungi oleh awak media, sabtu (18/05/19). 

Jhonson juga menegaskan bahwa Indonesia adalah negara berasaskan demokrasi dan berpegang teguh pada UUD 1945,negara kita menjunjung etika, berketuhanan yang maha esa dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, segala bentuk yang berkaitan dengan masalah kebangsaan dan keumatan, sudah diatur melalui ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dimuka hukum kita semuanya sama, 

Bila ada hal yang dinilai menyimpang, segala sesuatunya hendak diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku, tidak mesti dengan cara menggerakkan massa. 

"Jadi, mari kita salurkan aspirasi kita melalui jalur yang sesuai dengan konstitusi, bukan dengan gerakan 'people power'," Tegasnya

Dijelaskannya lagi,  people power itu  jelas tidak sesuai dengan asas demorasi di negara kita  ini, untuk itu saya  meminta semua pihak menahan diri, tidak memperkeruh suasana yang sudah kondusif ini. "Kita hormati keputusan KPU, mari kita tunggu hasil rekapitulasi di KPU, harus kita ketahui bahwa gerakan people power juga akan berpotensi memicu perpecahan bangsa dan antar sesama anak bangsa." pungkasnya.(mdc/rb)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *