HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Cari Blog Ini

Di Rapat Pleno Khusus MPR, Panglima Bicara Penyebab Gesekan TNI-Polri

By On Februari 28, 2019

Rakyat bicara.-Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berbicara soal gesekan TNI-Polri. Dia mengungkapkan sejumlah hal yang menjadi penyebab gesekan TNI-Polri.

"Terkait pemisahan TNI/Polri. Sebetulnya saya tidak ingin memberikan tanggapan karena bukan porsi saya memberikan evaluasi. Tapi saya memberikan pandangan saja kenapa adanya gesekan antara TNI/Polri," kata Hadi.

Hal itu disampaikan saat Hadi menjadi pembicara dalam rapat pleno khusus Lembaga Pengkajian MPR, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/2/2019). Tema rapat adalah 'Pembahasan Pertahanan Keamanan dan Wilayah Negara'.Dia menyebutkan setidaknya ada 5 hal yang menjadi penyebab persoalan tersebut.

"Penyebab pertama gesekan adalah adanya provokasi. Karena TNI/Polri punya kekuatan besar. TNI punya hampir 480 ribu, Polri 440 ribu. Itu sangat besar. Maka saya memprakarsai sinergi TNI/Polri untuk mempersatukan dan menyosialisasikan di tataran bawah tidak ada benturan. Hasilnya sangat baik. Sekarang benturan turun sangat tajam," ujar Hadi.

Penyebab kedua, kata Hadi, adalah mental oknum yang tidak baik. Kemudian, ketiga adalah disiplin oknum yang rendah.

"Selanjutnya mental oknum yang tidak baik. Karena biasanya terjadi di tempat dan waktu yang tidak seharusnya. Seperti di diskotek jam 12 malam. Kalau di markas ya, tidak akan," tuturnya.

"Penyebab ketiga adalah disiplin oknum yang rendah. Jadi masalah tidak dilaporkan ke komandannya," imbuh Hadi.

Selain itu, ia juga menyebut kesenjangan kesejahteraan antara personel TNI dan Polri jadi salah satu penyebab gesekan. Terakhir, kerap ada tugas yang tumpang tindih antara TNI/Polri.

"Berikutnya adalah kesenjangan kesejahteraan. Ini terkait perbedaan tunjangan yang diterima prajurit TNI dan personel Polri. Ini sudah ada upaya sosialisasi," ujar Hadi.


Dalam kesempatan itu, Hadi juga memastikan terkait netralitas TNI dalam politik. Selain itu, ia membahas tentang peradilan militer dan sinergi penanganan bencana.

"Untuk hak politik memilih dan dipilih, TNI menyadari bahwa hak tersebut merupakan hak setiap warga negara. Namun demikian TNI menyadari kepentingan bangsa dan negara lebih besar daripada hak politik tersebut," kata Hadi.

"Oleh karenanya, meski aturannya menyatakan prajurit TNI tidak menggunakan hak untuk memilih atau dipilihnya bersifat tidak permanen, TNI telah memutuskan untuk belum menggunakan hak politik tersebut sampai batas yang belum diputuskan," tegasnya.

Dalam rapat pleno khusus ini, hadir Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Gubernur Lemhanas Agus Widjojo. Selain itu, juga ada Wakil Ketua MPR Mahyudin dan Ketua Lembaga Pengkajian MPR Rully Chairul.(dtn/rb/red)

Jangan Salah Sebut, Bandara Soetta Berada di Tangerang-Banten!

By On Februari 27, 2019

Rakyat bicara.-Pengucapan kalimat selamat datang di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Jakarta, berubah menjadi di Tangerang, Banten. Hal ini menyusul dikeluarkannya surat edaran dari Angkasa Pura (AP) II kepada semua maskapai.

Dalam surat edarannya, dijelaskan bahwa keberadaan Bandara Soekarno-Hatta berlokasi di Tangerang, Banten, bukan di Jakarta. Jika selama ini disebut Cengkarang, Jakarta, akibat dari ketidak tahuan dan kekeliruan bandara. 

"Buat surat edaran kepada semua airline dan pihak lainnya, kalau Bandara Soekarno-Hatta bukan di Cengkareng, tapi di Tangerang," kata Presiden Director PT Angkasa Pura II Budi Karya Sumadi, Kamis (28/1/2016). 

Ditambahkan dia, dalam isi surat edaran itu disebutkan agar semua maskapai penerbangan mengubah penyampaian kalimat selamat datang dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng, Jakarta menjadi Tangerang, Banten.(s. Alif/snc/red)

Catatan Keuangan untuk Irwandi Yusuf Disamarkan

By On Februari 25, 2019

Rakyatbicara.-Uang yang diduga sebagai gratifikasi untuk Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf tidak dicatat sebagai penerimaan untuk yang bersangkutan. Melainkan dicatat sebagai biaya konstruksi proyek dermaga Sabang, Aceh.

"Iya (faktanya uang bukan untuk biaya konstruksi)," kata Karyawan PT Ninda Karya Bayu Ardhianto saat diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa Irwandi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 25 Februari 2019.

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) kemudian kembali menegaskan apakah dalam laporan tahunan, pengeluaran uang untuk Irwandi dicatat sebagai biaya konstruksi. Lagi-lagi Bayu menjawab hal yang sama.

"Di laporan jadi biaya konstruksi, enggak muncul (penerimaan untuk Irwandi)," ujar Bayu.

Dalam perkara ini, Gubernur Aceh periode 2007-2012, Irwandi bersama orang kepercayaannya yakni Izil Azhar didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp32.454.500.000. Uang itu diterima melalui Board of Management (BoM) PT Nindya Karta- PT Tuah Sejati Joint Operation (JO).

Rinciannya ialah pada 2008 Irwandi terima Rp2,917 miliar, pada 2009 sebanyak Rp6,937 miliar, 2010 senilai Rp9,57 miliar dan 2011 sejumlah Rp13,03 miliar.

Uang puluhan miliaran itu diduga berasal dari Dana Biaya Konstruksi dan Operasional Proyek Pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Aceh yang dibiayai APBN. Proyek itu senilai Rp700 miliar.

Irwandi tidak melaporkan penerimaan uang tersebut kepada KPK. Padahal, gratifikasi yang diterima penyelenggara negara harus dilaporkan sebelum 30 hari sejak diterima.

Atas perbuatannya, Irwandi dijerat pasal 12B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.(mdc/rb/red)

4 Simpatisan Prabowo Subianto yang Beralih Mendukung Joko Widodo (Jokowi)

By On Februari 16, 2019

Rakyatbicara.-Kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno pun berlomba-lomba mencari dukungan.
Namun seiring waktu, tak hanya mendapat dukungan, kedua pasangan tersebut juga kehilangan dari para pendukungnya.
Seperti Prabowo Subianto mulai ditinggal pendukungnya. Dari mulai petinggi partai politik, mantan kepala daerah hingga gubernur.Dukungan mereka didasarkan pada berbagai alasan. Sebagian dari mereka pernah memiliki kedekatan dengan Prabowo maupun menjadi bagian dari tim pemenangan pada Pilpres 2014.
Siapa saja mereka? Berikut awak media, rangkum seperti dikutip dari Kompas.com:
1. Yusril Ihza Mahendra

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra saat acara Silaturahmi Nasional keluarga besar DPP ASPATAKI di Ballroom Hotel Santika, Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi, Rabu (30/1/2019).
Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra saat acara Silaturahmi Nasional keluarga besar DPP ASPATAKI di Ballroom Hotel Santika, Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi, Rabu (30/1/2019).

Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra kini beralih mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin. 
Saat ini Yusril menjadi pengacara Jokowi-Ma'ruf. Sedangkan pada Pemilu 2014, Yusril menjadi saksi ahli dari pihak Prabowo-Hatta dalam sidang sengketa hasil pemilu.
Meski bersedia menjadi pengacara Jokowi-Ma'ruf, Yusril menegaskan bahwa ia tidak bergabung dalam tim kampanye nasional.(wkl/rb/red)

Kapolri-Menlu Lepas 322 Personel Pasukan Perdamaian PBB ke Afrika

By On Februari 14, 2019

Rakyatbicara.-Sebanyak 322 anggota Polri yang tergabung dalam Formed Police Unit(FPU) Misi Perdamaian PBB mengikuti upacara pelepasan yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Tito berharap eksistensi Polri di PBB dapat membawa nama baik Indonesia.

"Mohon doa restu dari seluruh bangsa Indonesia agar anggota Polri yang saat ini diberi amanat dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, dan kembali ke Indonesia dalam keadaan selamat dan membawa nama baik bangsa dan institusi," kata Tito di Rupatama, Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (14/2/2019).

Berdasarkan pantauan awak media, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi turut hadir dalam upacara ini dan ikut melepas para peacekeeper. 

Retno menjelaskan, ratusan anggota Polri itu akan dikirim untuk menjalankan misi di dua negara konflik, yaitu Sudan (United Nations African Mission In Darfur/UNAMID) dan Republik Afrika Tengah (Multi-Dimensional Integrated Stabilization Mission in Central African Republic/MINUSCA).

Dia juga menerangkan, 140 personel, di antaranya 14 polwan, akan dikirim ke Bangui, Ibu Kota Afrika Tengah; dan sebanyak 180 personel, di antaranya 15 polwan, akan dikirim ke Darfur, Ibu Kota Sudan.

"Terdiri atas satu satgas FPU yang akan berangkat ke MINUSCA, Central Africa, jumlahnya adalah 140 personel, 14 adalah polwan dan ini merupakan satudeployment baru," jelas Retno dalam kesempatan yang sama.

"Yang kedua adalah satu satgas FPU UNAMID, rotasi tapi tidak hanya rotasi, tetapi upgrade rotasi karena jumlah sebelumnya 140 personel sekarang menjadi 180 personel ada penambahan 40 orang," sambung Retno.

Satgas FPU di Darfur Sudan dikepalai oleh AKBP Henzly Moningkey dan Satgas FPU di Bangui dipimpin oleh AKBP FX Arendra Wahyudi. 


Diketahui, untuk UNAMID, Polri telah mengirimkan pasukan peacekeeper-nya setiap tahun, sejak 2008.

FPU UNAMID sendiri menjalani pelatihan di Pusat Pelatihan Multifungsi Polri di Cikeas, Bogor, selama 6 bulan. 

Pelatihan yang dijalani para peacekeeper UNAMID meliputi pelatihan kemampuan taktikal seperti teknik dasar kepolisian, SWAT,core predeployment training, mengemudikan kendaraan, dan specialize training material dari PBB serta command staff

Mereka juga dituntut mampu berbahasa Inggris dan Prancis serta bela diri.

Begitu pula FPU MINUSCA, yang dilatih selama 12 bulan di tempat yang sama. FPU MINUSCA mendapat pelatihan kesehatan, psikologi, informasi dan teknologi, bahasa asing Inggris dan Prancis, serta mengemudi dan menembak.

"Kita sangat bangga bahwa peacekeeperIndonesia selama ini telah membawa nama baik Indonesia di luar negeri. 

Dan kita berhasil duduk di dalam anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, salah satunya karena faktor kontribusi kita dalam peacekeeping operation," pungkas Retno.(dtn/rb/red)

Di HUT Satpam ke-38, Kapolri Wacanakan Bangun Universitas Keamanan

By On Februari 11, 2019

Rakyatbicara.-Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyampaikan wacana pembangunan Universitas Keamanan. Menurut Tito, sektor keamanan merupakan hal penting namun ilmu pengetahuan tentang keamanan masih minim di Tanah Air.

"Sektor keamanan sangatlah penting, hampir semua instansi atau perusahaan membutuhkan jasa pengamanan. Namun ilmu maupun pengetahuan khusus tentang keamanan masih banyak diperoleh di luar negeri. Kapolri berpendapat sudah saatnya kita membangun sendiri Universitas Keamanan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/2/2019).
Tito menganalogikan pola pikir masyarakat tentang keamanan sama dengan kesehatan. Di mana masih kurangnya kesadaran akan keamanan.
"Kapolri menyampaikan bahwa menciptakan atau menjaga situasi keamanan sama seperti menjaga kesehatan. Ketika penyakit belum datang, kondisi kesehatan sering diabaikan. Namun ketika penyakit telah datang, maka segala cara dilakukan untuk segera sembuh, sampai rela mengeluarkan biaya banyak," ujar Iqbal mengutip pernyataan Tito.

Tito menyatakan hal tersebut dalam acara perayaan HUT Satpam ke-38 di Auditorium STIK-PTIK, Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, siang tadi. Hal itu disampaikan dia di depan ratusan satpam yang hadir.

Mengawali acara, Tito mengajak semua orang yang hadir untuk mengheningkan cipta, mengenang sosok Jenderal Purnawirawan Awaloedin Djamin, yang merupakan Bapak Pendiri Satpam.

Tito kemudian juga menyinggung penilaian orang tentang pekerjaan satpam yang tak jarang dianggap sebagai pekerjaan kelas dua. Menurut dia, satpam adalah pekerjaan yang luar biasa.

"Memang terkadang profesi keamanan seringkali dianggap sebagai second classdan situasi aman juga masih dianggap sebagai 'take it for granted', yang seakan-akan bisa terjadi begitu saja tanpa harus diupayakan, padahal keamanan adalah sebuah situasi yang harus diupayakan," tutur Tito.

"Satpam bukan pekerjaan biasa, namun sebuah pekerjaan mulia dan luhur yang turut andil membantu Polri dalam menjaga keamanan negara. Selama 38 tahun berdiri, satpam telah banyak melakukan aksi-aksi nyata di bidang keamanan, namun seringkali luput dari perhatian publik maupun perhatian kita," sambung Tito.

Terakhir, Tito berharap satpam harus bisa turut serta dalam menjaga situasi kondusif dalam pengamanan Pemilu 2019. "Bersama-sama dengan TNI-Polri menciptakan pemilu yang aman dan damai," ucap dia.(dtn/rb/red)

Ketua DPD Demokrat Maluku Utara Dukung Jokowi-Ma'ruf Amin

By On Februari 04, 2019

Rakyatbicara.-Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara Hendrata Theis menyatakan dukungannya kepada pasangan calon Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Dukungan tersebut ia sampaikan melalui deklarasi bersama sembilan kepala daerah di Maluku Utara yang menyatakan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf di Rumah Aspirasi Jokowi-Ma'ruf, Menteng, Jakarta, Minggu (3/2/2019).

Sebagai Ketua Partai Demokrat Maluku Utara, Hendrata menilai Jokowi harus memimpin satu periode lagi sebab membangun Indonesia tak cukup hanya lima tahun.

"Tujuan kita mencari pemimpin yang terbaik, bukan sekadar yang baik, tapi yang terbaik. Banyak pekerjaan beliau (Jokowi) yang harus diteruskan. Karena itu, kami nyatakan sikap mendukung sepenuhnya agar beliau memimpin untuk lima tahun lagi," kata Hendrata melalui keterangan tertulis, Minggu (3/2/2019).

Ia mengaku tak khawatir sikap politiknya berbeda dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat yang telah memberikan dukungan resmi kepada pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Ia meyakini SBY akan menghormati pilihan politiknya yang berbeda dengan sikap partai.
"Saya memiliki Ketum, senior kami Pak SBY. Sikap politik saya ini demi Indonesia. Berbeda sikap politik, tapi kami punya hak menyampaikan sikap politik. Sikap berbeda, tapi punya tujuan untuk Indonesia lebih baik," lanjut Hendrata.(kpc/rb/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *