HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Cari Blog Ini

Prabowo-Sandi Lampirkan 34 Link Berita Sebagai Bukti Gugatan ke MK

By On Mei 26, 2019

Rakyat Bicara-Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi melampirkan link berita sebagai alat bukti dalam gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sebelumnya dalam laporan dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di Pilpres 2019 ke Bawaslu, BPN juga melampirkan bukti link berita. Pada akhirnya, gugatan itu ditolak Bawaslu karena bukti yang diajukan lemah.

Namun demikian, BPN tetap memasukkan 34 link berita media online dalam gugatannya ke MK, salah satunya dari kumparan.

Seperti yang terlihat dalam gugatan yang diunggah di laman MK, lampiran link berita yang dijadikan bukti BPN itu untuk membuktikan adanya kecurangan yang masif oleh Jokowi. 
Kecurangan yang masif itu yang disebut dilakukan kubu Jokowi-Ma'ruf yakni adanya penyalahgunaan APBN dan program kerja pemerintah, ketidaknetralan aparatur negara dalam hal ini polisi dan intelijen. 
Lalu adanya penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, pembatasan kebebasan media dan pers, serta diskriminasi perlakuan dan penegakan hukum.

Salah satu lampiran berita dari kumparan dijadikan BPN sebagai alat bukti bahwa ada penyalahgunaan APBN dan program pemerintah untuk kepentingan Jokowi di Pilpres 2019. 

Link berita kumparan yang dimaksud yakni soal Jokowi yang menaikkan gaji PNS dan pensiunan. 
Dari seluruh link berita yang termuat dalam gugatan itu, Prabowo-Sandi menilai ada penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Jokowi-Ma'ruf. 
"Penyalahgunaan kekuasan tersebut dapat dilakukan karena Jokowi juga adalah Presiden yang masih menjabat dan menghadirkan paslon 01 yang menyalahgunakan fasilitas, anggaran lembaga dan aparatur negara untuk kemenangannya," bunyi gugatan Prabowo-Sandi. 
Sebelumnya usai mendaftarkan gugatan ke MK pada Jumat (24/5) malam, Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, mengatakan penolakan gugatan TSM oleh Bawaslu karena alasan prosedural. BW- sapaannya- menyebut Bawaslu saat itu belum memeriksa substansi isi gugatannya. 
BW juga menyatakan saat itu Bawaslu bukan menolak gugatan TSM, melainkan tidak menerimanya. Menurut BW menolak dan tidak menerima merupakan dua hal yang berbeda. 
BW berharap MK kali ini bisa lebih memeriksa TSM secara substansial. 
"Kami mencoba mendorong MK bukan sekedar Mahkamah Kalkulator yang bersifat numerik, tapi memeriksa betapa kecurangan itu semakin dahsyat. Itu sebabnya di publik ada berbagai pernyataan yang menjelaskan ini adalah pemilu terburuk di Indonesia yang terjadi sejak Indonesia berdiri," tegasnya.(tlm/rb)

Polisi Ungkap Pelaku Rusuh Jakarta Dibayar Rp300 Ribu Per Hari

By On Mei 23, 2019

Rakyat Bicara-Sebanyak 300 lebih pelaku aksi unjuk rasa ricuh telah diamankan pihak kepolisian. Ratusan pelaku tersebut diamankan dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung pada 21 dan 22 Mei kemarin.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan, ratusan pelaku tersebut mayoritas berasal dari luar Jakarta.
"Mayoritas berasal dari Jawa Barat dan Banten," ujar Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 23 Mei 2019.
Selain dari luar Jakarta, para pelaku yang sudah ditetapkan tersangka ini merupakan preman asal Tanah Abang yang dibayar. Rata-rata pelaku ini dibayar Rp300 ribu per harinya.
"Sisanya itu betul preman Tanah Abang. Preman Tanah Abang yang dibayar. Rp300 ribu per hari. Sekali datang dikasih duit," katanya.
Ratusan tersangka ini, lanjut Dedi, masih dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Penyidik masih menyelidiki peran masing-masing tersangka. Dari hasil penyelidikan tersebut, nantinya akan diketahui aktor intelektual dalang kericuhan aksi kemarin.
"Biar pemeriksaan tuntas dulu nanti akan ketemu aktor intelektualnya," ujarnya.
Penyidik juga masih mendalami dalang atau pemasok petasan yang digunakan massa aksi yang terlihat tak ada habisnya saat digunakan.
"Akan didalami semuanya dari mana dia dapat petasan itu, kemudian siapa yang memerintahkan mereka menggunakan petasan itu dalam rangka untuk provokasi, itu juga bisa membahayakan keselamatan bagi masyarakat maupun aparat keamanan," katanya.(vv'rb) 

Kiprah Ustaz Arifin Ilham, Pernah Serukan Tak Hujat Ahok hingga Jadi Penjamin seorang Tersangka

By On Mei 22, 2019

Rakyat Bicara-Di tengah hiruk pikuk aksi demonstrasi yang menolak hasil Pemilu 2019 di tanah air, kabar duka datang dari Malaysia.
Ustaz Muhammad Arifin llham yang sedang menjalani perawatan di penang dikabarkan meninggal dunia akibat penyakit kanker yang diderita selama ini.
Kabar duka ini pertama kali disampaikan putra sulungnya Muhammad Alvin Faiz lewat akun instagramnya @alvin_411.
Menjelang tengah malam, misalnya, "Arifin Ilham" menjadi salah satu trending topic di Twitter.

Ustadz Arifin Ilham dan Ustadz Yusuf Mansur.
Ustadz Arifin Ilham dan Ustadz Yusuf Mansur.

Sosok Arifin juga tak dapat dipisahkan begitu saja dengan keriuhan politik kontemporer.
Suara serak-serak basahnya saat melantunkan zikir merupakan bagian dari sejumlah aksi yang melibatkan umat terkait kontestasi politik dalam tiga tahun terakhir.
Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pun memerlukan menjenguk saat Arifin menjalani perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.(ttp/rb/edi)

Ketua Dpp Namora Panaluan Situmorang Lumban Nahor Se Indonesia Tolak Aksi People Power

By On Mei 18, 2019

Rakyat Bicara-Ketua Dpp Namora Panaluan Situmorang Lumbannahor Se Indonesia Jhonson Situmorang ,SH menyerukan kepada kaum pemuda dan masyarakat untuk menolak gerakan people's power yang disampaikan pendukung pasangan calon Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, karena hal itu dinilai bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan asas demokrasi Pancasila.

"Dengan adanya isu isu terkait rencana gerakan people s power saya menyatakan menolak tegas dan tidak setuju dengan rencana itu, karena selain rentan terjadi perpecahan, cara-cara ini juga tidak baik,"kata jhonson situmorang,SH saat dihubungi oleh awak media, sabtu (18/05/19). 

Jhonson juga menegaskan bahwa Indonesia adalah negara berasaskan demokrasi dan berpegang teguh pada UUD 1945,negara kita menjunjung etika, berketuhanan yang maha esa dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, segala bentuk yang berkaitan dengan masalah kebangsaan dan keumatan, sudah diatur melalui ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dimuka hukum kita semuanya sama, 

Bila ada hal yang dinilai menyimpang, segala sesuatunya hendak diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku, tidak mesti dengan cara menggerakkan massa. 

"Jadi, mari kita salurkan aspirasi kita melalui jalur yang sesuai dengan konstitusi, bukan dengan gerakan 'people power'," Tegasnya

Dijelaskannya lagi,  people power itu  jelas tidak sesuai dengan asas demorasi di negara kita  ini, untuk itu saya  meminta semua pihak menahan diri, tidak memperkeruh suasana yang sudah kondusif ini. "Kita hormati keputusan KPU, mari kita tunggu hasil rekapitulasi di KPU, harus kita ketahui bahwa gerakan people power juga akan berpotensi memicu perpecahan bangsa dan antar sesama anak bangsa." pungkasnya.(mdc/rb)

Profil 9 Anggota Pansel KPK Pilihan Jokowi

By On Mei 18, 2019

Rakyat Bicara-Presiden Joko Widodo sudah membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (pansel Kpk). Tim itu terdiri dari sembilan orang yang akan bertugas menyaring dan memilih calon pimpinan KPK kepada presiden.
“Mereka akan bekerja hingga terbentuknya pimpinan KPK periode 2019-2023,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, melalui keteranang pers, Jumat, 17 Mei.
Berikut adalah profil singkat sembilan nama pansel yang ditunjuk Jokowi:
1.Yenti Garnasih
Yenti Garnasih didapuk menjadi ketua pansel calon pimpinan KPK. Ini adalah kali kedua ia menjadi pansel KPK. Sebelumnya dia adalah anggota tim 9 Srikandi Jokowi, sebutan tim pansel pada 2015 yang semua anggotanya perempuan.
Yneti adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Ia dikenal sebagai ahli hukum pertama soal tindak pidana pencucian uang dari Indonesia. Tak heran ia kerap dipanggil sebagai saksi persidangan, misalnya dalam kasus mafia pajak Gayus Tambunan dan kasus TPPU kes pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Bahasyim Assyifie.
2 Indriyanto Seno Adji
Jokowi memilih Indriyanto Seno Adji menjadi wakil ketua tim pansel pimpinan KPK mendampingi Yenti. Anak mantan Ketua Mahkamah Agung Oemar Seno Adji ini sudah malang melintang di dunia hukum Indonesia sebagai advokat. Ia pernah menjadi pengacara mantan Presiden Soeharto dan pengacara mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh dalam kasus korupsi.
Rekam jejaknya itu memunculkan protes dari pegiat antikorupsi tatkala dirinya ditunjuk menjadi pelaksana tugas pimpinan KPK, bersama Taufiequrachman Ruki dan Johan Budi pada 2015. Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menilai penunjukan Indriyanto tidak tepat lantaran dinilai anti-KPK. Setelah purnatugas, KPK pernah meminta masukannya terkait keabsahan panitia angket KPK di DPR saat pengusutan kasus korupsi e-KTP. Saat ini, Indriyanto menjadi anggota pakar dalam tim gabungan kasus teror Novel Baswedan bentukan polri.
3 Harkristuti Harkriswono
Sama seperti Yenti, Harkristuti juga pernah menjabat sebagai anggota pansel capim KPK pada 2015. Tuti-panggilan akrabnya-adalah seorang akademisi juga birokrat. Tuti menjabat sebagai guru besar hukum pidana di Universitas Indonesia. Dan ia juga punya jabatan di Kementerian Hukum dan HAM.
Tuti menjabat sebagai Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkumham selama 8 tahun. Pada September 2014, ia didapuk menjadi Dirjen Administratif Hukum Umum. Enam bulan berselang, Menkumham Yasonna Laoly merotasinya ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nuansa politis kental dalam rotasi itu lantaran banyak kepengurusan partai politik, seperti PPP dan Golkar bergolak ketika Tuti menjabat Dirjen AHU.
Sebagai pakar hukum, Tuti masuk dalam Tim Panitia Kerja Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KPK kerap menyorot rencana revisi RKUHP itu lantaran khawatir kewenangannya akan dilemahkan dengan masuknya UU Tipikor dalam RKUHP. Tuti dalam satu kesempatan menyangkal anggapan itu.
4 Hamdi Muluk
Hamdi Muluk adalah Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Bidang keahliannya yaitu psikologi politik. Ia menulis buku Mozaik Psikologi Politik Indonesia. Dalam bukunya, pria kelahiran Sumatera Barat 53 tahun silam itu membahas budaya politik di Indonesia dan prilaku elit politik. Selain di dunia psikologi, ia juga aktif dalam kegiatan survei politik. Ia menjabat sebagai anggota dewan etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia.
5. Marcus Priyo Gunarto
Ia adalah ahli hukum dari Universitas Gadjah Mada. Disertasinya mengambil topik hukum pajak dan retribusi. Selain pengamat hukum, Marcus juga anggota tim revisi RKUHP. Selain itu, ia pernah menjadi saksi ahli persidangan, salah satunya dalam sidang praperadilan kasus mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan.
6. Hendardi
Hendardi adalah pendiri sekaligus Ketua Setara Institute. Setara Institute itu lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang HAM, isu keberagaman dan toleransi. Namanya kerap dikutip media saat menanggapi mulai dari isu Pemilu 2019 hingga Reuni 212 dan Ijtima Ulama.
Sebelum mendirikan Setara, Hendardi aktif di Lembaga Bantuan Hukum dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Saat ini, ia menjabat sebagai penasihat Kapolri Jenderal Tito Karnavian di bidang HAM. Sama seperti Indriyanto, Hendardi juga menjadi anggota pakar tim gabungan kasus teror Novel Baswedan bentukan Tito.
7. Al Araf
Al Araf merupakan Direktur Imparsial, LSM yang berfokus pada isu HAM dan reformasi TNI-Polri. Ia kerap mengkritisi kebijakan pemerintah pada isu tersebut, misalnya saat Jokowi berencana memasukan perwira TNI aktif ke kementerian atau rencana TNI menjadi pengajar di sekolah. Ia juga menolak pelibatan TNI dalam penanganan terorisme.
Pada 2012, Al Araf dinonaktifkan sebagai pengajar di Universitas Pertahanan, lantaran mengkritik kebijakan Kementerian Pertahanan dalam pembelian pesawat Sukhoi dan tank Leopard. Isu korupsi yang pernah ia soroti menyoal sektor pertahanan, yaitu pembelian alat utama sistem senjata.
8. Diani Sadia Wati
Diana Sadia Wati menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Hubungan Kelembagaan. Ia juga mantan anggota 9 Srikandi Jokowi yang menyeleksi calom pimpinan KPK pada 2015. Alumnus Fakultas Hukum UI ini pernah menjadi anggota Lembaga Sertifikasi Profesi KPK yang memberikan masukan kepada pegawai internal KPK.
9. Mualimin Abdi
Saat ini, Mualimin menjabat Direktur Jenderal HAM Kemenkumham. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Penyiapan dan Pembelaan Persidangan Kemenkumham. Karena posisinya, doktor ilmu pemerintahan ini selalu mewakili Menkumham dalam setiap pengujian UU di Mahkamah Konstitusi.(tnc/rb)

PENERIMAAN CPNS 2019 TERBARU, Menpan-RB Ungkap 100 Ribu Lowongan, Juni Ini Seleksi Pegawai P3K/PPPK

By On Mei 12, 2019

Rakyat bicara-Kabar gembira bagi Anda yang ingin mengabdi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K/PPPK.
Info terbaru disampaikan Menpan RB Syafruddin.
PROSES penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 segera dibuka.
Rencananya, rekrutmen calon abdi negara dibuka pada triwulan ketiga, atau tepatnya Oktober mendatang.
Formasi CPNS untuk tahun ini juga cukup banyak, yakni 100.000 lowongan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin mengatakan, jadwal pembukaan seleksi CPNS memang belum ditetapkan secara resmi.
Namun, diperkirakan sekitar Oktober 2019.
"Itu nanti untuk triwulan ketiga 2019," ujarnya kepada wartawan, usai acara Musrembangnas, Jakarta, Kamis (9/5/2019).(tnc/rb/edi)

PD Buka Komunikasi ke Jokowi, Gerindra Ingatkan Etika Politik

By On Mei 05, 2019

Rakyat bicara-Partai Demokrat menyatakan membangun komunikasi politik merupakan hak mereka karena berkoalisi itu sifatnya taktis. Partai Gerindra tak mempermasalahkan manuver Demokrat sembari mengingatkan soal etika.

"Menanggapi pernyataan Bang Andi Arief bahwa Demokrat berhak membangun komunikasi politik tentu kami hormati dan tentunya kami juga tidak akan melarang-melarang kalau pihak Demokrat ingin membangun komunikasi dengan pihak sebelah karena itu merupakan haknya teman-teman Demokrat," kata anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, kepada wartawan, Minggu (5/5/2019).

"Partai Gerindra tidak akan memaksa-maksa parpol-parpol dalam Koalisi Adil dan Makmur untuk tetap bertahan dalam koalisi. Kami tidak akan meminta-minta juga agar parpol tertentu untuk terus bertahan. 

Karena berkoalisi tentu harus punya rasa kebersamaan dan semangat perjuangan yang sama," imbuh dia. Andre lalu memerinci maksud etika politik yang menurutnya harus dijunjung Demokrat. Andre meminta Demokrat berkomunikasi dengan koalisi saat ini, yaitu koalisi Indonesia Adil Makmur. Dia lantas mengungkit suatu peribahasa.

"Kalau ada yang ingin pindah itu hak mereka. Tapi dalam etika politik tentu harus ada komunikasi terdahulu kepada koalisi. Sesuai dengan peribahasa, 'Datang Tampak Muka, Pulang Tampak Punggung'. Kita memulai dengan baik-baik tentu mengakhiri dengan baik-baik pula," ucap Andre.

Andre tak ingin berspekulasi dengan sikap politik Partai Demokrat, terlebih setelah pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Komandan Kogasma PD Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. 

Bagi Andre, fokus mereka saat ini adalah mengawal C1, rekapitulasi berjenjang dari kecamatan sampai nasional dan juga mengumpulkan seluruh bukti dugaan kecurangan pemilu.

Soal permintaan Andi Arief agar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi membuka ruang komunikasi dengan AHY, Andre menegaskan ruang itu selalu terbuka. Menurutnya, Sekjen PD Hinca Pandjaitan masih rutin bertemu dengan pimpinan partai koalisi lain.

"Saya rasa ruang komunikasi selalu terbuka untuk Mas AHY baik ke BPN. Kan teman-teman Demokrat hampir tiap hari ada di BPN, seperti Bang Hinca juga rutin rapat dengan Sekjen Koalisi. Kapan pun Mas AHY mau komunikasi pintu selalu terbuka untuk Mas AHY," ucap Andre.(ndc/rb)

Cekcok Di Jalan Pancing Saat Macet,Fadli Ditikam Andrean

By On Mei 02, 2019

Rakyat bicara-Ilham Fadli Piliang (20) menjalani perawatan intensif di RS Haji Medan setelah ditusuk, Kamis (2/5/2019).

Panit Reskrim Polsek Percutseituan, Ipda Supriadi mengatakan, Kamis sore, korban yang mahasiswa melintas bersama rekannya di dekat kampus Universitas Negeri Medan menuju ke Jalan Pancing.

"Jadi karena jalan tersebut macet, korban bersama temannya menggeber-geber sepeda motornya.

Diduga mendengar suara sepeda motor tersebut, pelaku yang mengendarai mobil Toyota Avanza juga menggeber," jelasnya.

"Teman korban memukul kaca spion mobil. Usai mukul spion, korban bersama temannya langsung melarikan diri ke arah MMTC.

Pelaku pun mengejar korban.

Sesampainya di Komplek MMTC, mobil tersangka memepet sepeda motor korban dan turun dari mobil," ungkap Supriadi, Jumat (3/5/2019).

Baca: Pelajar SMK di Medan Labuhan Tewas Ditikam Setelah Bilang Mata Kau Itu

Baca: Simpan Ganja 21 Kg di Kos, Mahasiswa USU Ini Diciduk Polisi

Baca: Selalu Minta Dijemput, Pria Ini Malah Dibelikan Mobil oleh Teman-temannya

Lebih lanjut dijelaskan Supriadi, sempat cekcok, pelaku bernama Andrean Panjaitan memukul teman Fadli.

Fadli berusaha menolong rekannya dan ternyata malah diserang oleh pelaku.

"Si pelaku langsung menusuk punggung korban dengan menggunakan pisau, kemudian pelaku melarikan diri," ungkapnya.

Begitu mendapat laporan, jelas Supriadi, petugas langsung melakukan penyelidikan dan mengecek keberadaan korban.

"Kami berhasil mengamankan pelaku.

Andrean ini juga merupakan seorang mahasiswa di salah satu universitas di kota Medan.

Pelaku disangkakan pasal 170 Yo 351 KUHP dengan ancaman lima tahun penjara," terangnya.(mft/rb)

Ketua KPK Tunggu Hasil Pemeriksaan Internal Terkait Kedeputian Penindakan

By On Mei 01, 2019

Rakyat Bicara-Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Agus Rahardjo mengaku sudah menugaskan Kedeputian Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) untuk menangani keluhan pegawai terkait Kedeputian Penindakan KPK.

Hal itu menyusul keberadaan petisi pegawai soal potensi hambatan dalam penanganan kasus. Petisi itu berjudul, "Hentikan Segala Bentuk Upaya Menghambat Penanganan Kasus".

Dalam petisi tersebut disebutkan bahwa jajaran di Kedeputian Penindakan KPK belakangan ini mengalami kebuntuan dalam mengurai dan mengembangkan perkara sampai ke tingkat pejabat yang lebih tinggi, kejahatan korporasi, maupun ke tingkatan tindak pidana pencucian uang.

"Jadi kalau itu kemarin ada rapim (rapat pimpinan), rapim itu memutuskan, itu diperiksa, dilakukan pemeriksaan oleh Deputi Pengawas Internal. KPK memberikan 10 hari kepada Deputi Pengawas Internal," kata dia di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/4/2019).
Menurut Agus, selama proses di PIPM masih berjalan, pimpinan belum bisa menentukan keputusan apapun.

Agus juga pernah mengatakan, PIPM juga diminta mencari bukti-bukti valid terkait keluhan pegawai yang tertuang di petisi tersebut.

"Tolong ada bukti-bukti yang valid, bukti-bukti yang konkret. Ya, jadi kita nunggu kerja PIPM lagi. Kan semuanya kan harus ada fakta yang benar," ujar dia.

Sebelumnya, petisi pegawai KPK itu mengungkap 5 poin yang berbunyi sebagai berikut: terhambatnya penanganan perkara pada ekspose tingkat kedeputian, tingginya tingkat kebocoran dalam pelaksanaan penyelidikan tertutup.

Lalu, tidak disetujuinya pemanggilan dan perlakuan khusus terhadap saksi, tidak disetujui penggeledahan pada lokasi tertentu dan pencekalan, dan adanya pembiaran atas dugaan pelanggaran berat.(kpc/rb)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *