HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Cari Blog Ini

Dukung Usulan Kapolri, Komisi III: Sejak Awal Berdiri KPK Ada Unsur Polri dan Kejaksaan

By On Juni 30, 2019

Rakyat Bicara-Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavianmengharapkan ada anggota Polri berada di jajaran KomisionerKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023.

Adanya anggota Polri sebagai komisioner di komisi antirasuah itu, dinilai dapat membantu menegakkan hukum di bidang pemberantasan korupsi.

Menanggapi pernyataan dari mantan kapolda metro jaya itu, anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil menilai keberadaan unsur Polri dan Kejaksaan di kursi pimpinan KPK masih sangat dibutuhkan untuk pemberantasan korupsi pada masa mendatang.

"Mengapa demikian? Karena KPK lembaga projustisia, lembaga penegak hukum. Oleh karenanya, pimpinan KPK harus diisi orang-orang yang paham seluruh proses penegakan hukum," kata Nasir Djamil, Jumat (28/6/2019).

Untuk itu, dia mendorong, figur-figur terbaik dari Polri dan Kejaksaan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan (capim) KPK.

Namun, politisi PKS itu mengingatkan ada beberapa kriteria Capim KPK yang harus dipahami.

Salah satu diantaranya seleksi tetap merujuk pada undang-undang yang ada, terutama undang-undang yang mengatur tentang KPK.

"Disitu ada beberapa item dan Pansel (panitia seleksi,-red) harus mengaitkan apakah kriteria itu cocok atau tidak dengan semangat azas pembentukan KPK. Sehingga, Pansel nantinya dapat memilih calon pimpinan KPK yang sesuai dengan kriteria itu," ujarnya.

Selama ini sejak awal berdirinya KPK, kata dia, polisi dan jaksa sudah ada di barisan penyidik. Bahkan, kata dia, pimpinan KPK selama ini juga ada yang berasal dari unsur Polri dan Kejaksaan.

Pada periode sebelumnya, terdapat nama Inspektur Jenderal (Irjen) PolBasaria Panjaitan. Basaria merupakan perempuan pertama yang terpilih menjadi komisioner KPK RI.

"Tentu saja dengan adanya Polri dan Jaksa di tubuh pimpinan KPK, maka akan sangat memudahkan bersinergi dengan kedua institusi tersebut," tambah Nasir.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavianberharap ada anggota Polri dalam jajaran komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi( KPK) periode 2019-2023.

Menurut dia, tidak ada larangan bagi anggota Polri untuk mengikuti proses seleksi calon pimpinan KPK. Dengan adanya anggota Polri sebagai komisioner, Tito berharap dapat membantu kerja KPK memberantas korupsi di seluruh daerah.

"Kita berharap saya sebagai pimpinan Polri ada unsur Polri di dalam komisioner KPK, kenapa? untuk kerja sama, karena KPK menurut saya akan sulit untuk menangani semua persoalan kasus korupsi atau pencegahan korupsi yang ada di seluruh Indonesia yang sangat luas ini," kata Tito saat ditemui di ruang Rupatama Markas Besar Kepolisian RI (Mabes Polri), Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2019).(tbn/rb)

Polri Ungkap Kasus Korupsi Pengadaan BBM PLN Senilai RP 188 Miliar

By On Juni 29, 2019

Rakyat Bicara-Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri menangkap tersangka berinisial NP dalam kasus pengadaan bahan bakar minyak (BBM) jenis high speed diesel (HSD) atau solar PT PLN pada Tahun Anggaran 2010. Selain mengamankan tersangka, aparat juga menyita barang bukti sebesar Rp 173 miliar.
“Kami mengutamakan penyelamatan aset negara diakibatkan tindak pidana korupsi, sehingga negara dirugikan. Penyitaan yang disampaikan hari ini bukan hanya uang, tapi termasuk aset-aset lainnya,” kata Direktur Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri, Kombes Pol Djoko Purwanto, di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019)
Dia menjelaskan kasus korupsi pengadaan BBM tersebut bermula saat NP selaku direktur Energi Primer bertemu dengan HW yang menjabat presiden direktur PT Trans-Pacific Petrochemical lndotama (PT TPPI) untuk membahas pasokan kebutuhan PT PLN atas BBM jenis HSD. NP memerintahkan panitia pengadaan PT PLN pada 2010 untuk memenangkan Tuban Konsorsium PT TPPI. Mereka dijadikan pemasok BBM jenis HSD untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Tambaklorok di Semarang, Jawa Tengah, serta; PLTGU Belawan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
“Tuban Konsorsium ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk Lot II PLTGU Tambaklorok dan Lot IV PLTGU Belawan, walaupun tidak layak dan tidak memenuhi syarat,” ungkap Djoko.
Selanjutnya, kontrak lelang tersebut berlaku dari 10 Desember 2010 hingga 2014 selama empat tahun. Akan tetapi, pada 2011, Tuban Konsorsium tidak mampu memasok BBM jenis solar tersebut sehingga akhirnya kontrak diputus. “Karena itu, PT PLN harus mencari pemasok BBM baru untuk menganti sehingga PT PLN harus membayar lebih mahal dari nilai kontrak dengan Tuban Konsorsium,” ujarnya.
Dari kejadian tersebut, PT PLN diduga mengalami kerugian hingga Rp188 miliar. Menurut Djoko, berkas perkara tersangka NP sudah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung berdasarkan surat nomor B-104 /F.3/Ft.1/12/2018 tanggal 14 Desember 2018.
Berkas perkara meliputi keterangan 60 saksi, saksi ahli pengadaan barang/jasa LKPP, ahli keuangan negara, ahli hukum tata negara dan administrasi, ahli hukum perusahaan korporasi, dan ahli penghitungan kerugian negara BPKRI. Selain itu, dalam berkas juga dilampirkan serta keterangan tersangka NP dan barang bukti sebesar Rp173 miliar.
Pasal yang disangka terhadap NP yakni Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.(ini/rb)

MK: Surat Pemberitahuan Pembacaan Putusan Sengketa Hasil Pilpres Sudah Dikirim ke Pihak Berperkara

By On Juni 25, 2019

Rakyat Bicara-PihakMahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan membacakan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden-Wakil Presiden pada Kamis 27 Juni 2019.

Juru Bicara MK, Fajar Laksono, mengatakan pihaknya sudah melayangkan surat kepada para pihak berperkara.

Upaya pemberian surat dimaksudkan untuk memberitahu para pihak berperkara mengenai tanggal pembacaan putusan.

Adapun, para pihak berperkara tersebut, yaitu pihak pemohon, tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, pihak termohon, yaitu KPU RI, pihak terkait yaitu tim kuasa hukum Joko Widodo-Maruf Amin, dan Bawaslu RI.

"Surat pemberitahuan panggilan sudah disampaikan via email tadi sekitar jam 14.15 wib. Kepada para pihak ya. Kepada pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu," kata Fajar Laksono, Senin (24/6/2019).

Dia menjelaskan, pengiriman surat pemberitahuan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Menurut dia, sidang di MK harus memberitahukan para pihak berperkara.

"Artinya tak sekonyong-konyong MK siap hari ini kemudian mk menggelar sidang hari ini juga.

Tidak bisa begitu, karena ini hukum acara para pihak sudah diberitahukan secara patut," kata dia.

Setelah mengirimkan surat, dia menambahkan, para pihak berperkara sudah mengonfirmasi akan memenuhi undangan sidang tersebut.

"(Pengiriman surat,-red) siang tadi. Artinya, hari ini sudah terinformasikan melalui surat itu bahwa para pihak sudah mengetahui dan akan hadir pada tanggal 27 Juni," tambahnya.

Sebelumnya, Pihak Mahkamah Konstitusi(MK) menetapkan jadwal pembacaan putusan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden-Wakil Presiden, pada Kamis (27/6/2019).

Jadwal dan tahapan sidang sengketaPilpres 2019

 Sidang perdana penyelesaian sengketa Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 akan digelar besok, Jumat (14/6/2019).

Sidang perdana penyelesaian sengketa Pilpres digelar di GedungMahkamah Konstitusi.

Agenda sidang perdana penyelesaian sengketa Pilpres 2019 yakni mendengarkan permohonan dari pihak pemohon.

Sehingga dalam sidang tersebut akan dihadirkan pemohon, termohon, pihak terkait, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Jadi pemohon akan diundang dipanggil ke MK termasuk juga termohon. Agendanya mendengarkan permohonan pemohon," ujar juru bicara MK, Fajar Laksono, Kamis (13/6/2019) dilansir awak med

Adapun pihak pemohon dalam sidang sengketa Pilpres 2019 adalah tim hukum pasangan calon presiden dan wakil presidwn nomor urut 02 Prabowo-Sandi.

Pihak termohon dalam kasus sengketaPilpres 2019 ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sedangkan pihak terkait yang dimaksudkan adalah tim hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf.

Jika besok sidang pertama baru digelar, kapan sengketa Pilpres 2019 selesai?

Rangkaian sidang sengketa Pilpres 2019akan berlangsung hingga 28 Juni 2019.

Setelah sidang perdana digelar, MK akan melakukan sidang pemeriksaan atau pembuktian.

Setelah pemeriksaan atau pemeriksaan selesai, hakim akan melakukan rapat permusyawaratan untuk memutuskan hasilnya.

Adapun rangkaian dan jadwal sidang sengketa Pilpres 2019 adalah sebagai berikut:

14 Juni 2019

Sidang pemeriksaan pendahuluan dan penyerahan perbaikan jawaban dan keterangan.25-27 Juni 2019

Rapat permusyawaratan Hakim

28 Juni 2019

Sidang pengucapan putusan.

28 Juni-2 Juli 2019

Penyerahan salinan putusan dan pemuatan laman.

Adapun hakim yang memiliki kuasa untuk menentukan hasil dari penyelesaian sengketa Pilpres 2019 terdiri dari 9 Hakim Konstitusi.

Berikut 9 hakim yang ditunjuk untuk menangani Perkara Perselisiahn Hasil Pemilihan Umum (PHPU), dilansir Kompas.com.

1. Anwar Usman

Anwar merupakan KetuaMahkamah Konstitusi saat ini.

Anwar pernah memegang sejumlah jabatan di Mahkamah Agung, di antaranya menjadi Asisten Hakim Agung mulai dari 1997 – 2003.
Kemudian berlanjut dengan menjadi Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung selama 2003 – 2006.

Kemudian, pada 2005, Anwar diangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dengan tetap dipekerjakan sebagai Kepala Biro Kepegawaian.

2. Aswanto

Aswanto merupakan Wakil KetuaMahkamah Konstitusi saat ini.

Aswanto tercatat pernah menjadi Ketua Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan, pada Pemilu 2004.

Kemudian, menjadi Koordinator Litbang Perludem Pusat pada 2005.

Aswanto juga menjadi anggota Forum Peningkatan Pembinaan Demokratisasi Penegakan Hukum dan HAM, pada 2006.

Aswanto juga pernah menjadi Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, pada 2007 dan Ketua Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Barat, pada 2008-2009.

3. Arief Hidayat

Arief Hidayat mulai menjabat sebagai Hakim Konstitusi pada 1 April 2013.

Arief pernah menjadi anggota Tim Assesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan anggota Tim Penilai Angka Kredit Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud.

4. Wahiduddin Adams

Wahiduddin pernah menjabat Ketua Dewan Perwakilan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) selama tiga tahun.

Selain itu, ia sempat menjadi anggota Dewan Penasihat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.

Kemudian, menjadi Ketua Bidang Wakaf dan Pertanahan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Wakil Sekretaris Dewan Pengawas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Wahiduddin juga pernah menjabat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, pada 2010-2014.

5. I Dewa Gede Palguna

Palguna pernah menjadi anggota MPR RI periode 1999- 2004, sebagai utusan daerah.

Palguna menjadi salah satu pelaku sejarah ketika MPR RI mengamandemen UUD 1945.

Sebelum masa jabatannya usai, pada tahun 2003, Palguna dicalonkan DPR RI menjadi hakim konstitusi dan terpilih menjadi hakim konstitusi periode pertama sekaligus yang termuda.

Palguna kembali menjadi hakim konstitusi pada 2014.

Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara dan Panitia Seleksi menghubungi Palguna untuk menjadi hakim konstitusi dari unsur Presiden.

6. Suhartoyo Hakim

Pada 17 Januari 2015, Suhartoyo mengucap sumpah di hadapan Presiden sebagai Hakim Konstitusi.

Suhartoyo yang merupakan hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar itu terpilih menjadi Hakim Konstitusi menggantikan Ahmad Fadlil Sumadi yang habis masa jabatannya.

Suhartoyo terpilih menjadi Wakil ketua PN Kotabumi pada 1999.

Kemudian menjadi Ketua PN Praya pada 2004.

Selanjutnya, ia menjadi Wakil Ketua PN Pontianak pada 2009, Ketua PN Pontianak pada 2010, Wakil Ketua PN Jakarta Timur pada 2011, serta Ketua PN Jakarta Selatanpada 2011.

7. Manahan M P Sitompul

Manahan Malontinge Pardamean Sitompul terpilih menggantikan Hakim Konstitusi Muhammad Alim yang memasuki masa purna jabatan April 2015.

Sebelumnya, Manahan merupakan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

Pada 2002, dia dipercaya menjadi Ketua PN Simalungun.

Pada 2003, ia dimutasi menjadi hakim di PN Pontianak dan pada 2005 diangkat sebagai Wakil Ketua PN Sragen.

Pada 2007, ia dipercaya sebagai Ketua PN Cilacap.

Setelah itu, Manahan diangkat menjadi Hakim Tinggi Manado, pada 2010.

8. Saldi Isra

Pada 11 April 2017, Guru Besar Hukum Tata Negara Saldi Isra dilantik menggantikan Patrialis Akbar sebagai Hakim Konstitusi.

Tahun 2010 ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas.

Saldi juga dikenal sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Unand yang memperhatikan isu-isu ketatanegaraan. Ia juga terlibat aktif dalam gerakan antikorupsi di Indonesia.

9. Enny Nurbaningsih

Enny Nurbaningsih terpilih menggantikan Maria Farida Indrati sebagai Hakim Konstitusi perempuan di Indonesia.

Enny tercatat pernah menjadi Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Enny ikut membentuk Parliament Watch bersama-sama dengan Ketua MK periode 2008 – 2013 Mahfud MD pada 1998.

Enny juga memiliki rekam jejak karier yang beragam di bidang hukum.

Beberapa di antaranya seperti, Staf Ahli Hukum DPRD Kota Yogyakarta, Kepala Bidang Hukum dan Tata Laksana UGM, Sekretaris Umum Asosiasi Pengajar HTN-HAN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Legal consultant di Swisscontact hingga menjadi penasihat pada Pusat Kajian Dampak Regulasi dan Otonomi Daerah.(jubir/mk/tnc/rb)

Pelaku Pembunuhan Sadis Dibekuk Polres Asahan

By On Juni 22, 2019

ASAHAN,Rakyat bicara-Petugas Satuan Reskrim Polres Asahan berhasil membekuk pelaku pembunuhan sadis yang terjadi di Desa Alang Bonbon Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan, Minggu (16/6/2019) lalu. 

Tersangka yang diketahui bernama Den Fauji alias Aden (22) warga Dusun II Desa Bangun Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan ini dibekuk di salah satu rumah kosong di kawasan rumahnya, Senin (17/6/2019) sore.

"Aden berhasil ditangkap dari hasil koordinasi dengan pihak keluarganya. Senin (17/6/2019) sore, pihak keluarga Aden menghubungi anggota dan memberikan informasi bahwasanya pihak keluarga akan menyerahkan Aden kepada Polisi," terang Kapolres Asahan AKBP Faisal F Napitupulu didampingi Wakapolres Kompol M Taufik, Kasat Reskrim AKP Ricky Pripurna Atmaja dan Kanit Idik I Sat Reskrim Polres Asahan Ipda Mulyoto saat menggelar di Polres Asahan, Selasa (18/6/2019). 

Dikatakan Faisal, pelaku tega membunuh temannya sendiri yang bernama Riswansyah Efendi Siahaan (28) warga Dusun VI, Desa Alang Bon Bon, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan karena pelaku sempat menggadaikan satu unit handphone dan 1 buah klewang berukuran sedang kurang lebih 1 meter panjangnya dan pelaku mau menebus kembali barang gadaian itu.

"Korban meminta kepada pelaku untuk mengembalikan uang hasil gadaian itu dilebihkan sekitar Rp200.000. 

Merasa tidak terima, pelaku mencari korban di tempat hiburan Keyboard (orgen tunggal). 

Pelaku yang datang bersama temannya itu kemudian bertemu dengan korban di Warung Miso. 

Saat itu pelaku dan korban sempat bertengkar mulut dan saling tolak. Pada saat itulah pelaku mengeluarkan pisau lalu melakukan pembunuhan tersebut," ungkap mantan Kasubdit III/Jahtanras Ditreskrimum Polda Sumatera Utara tersebut.(fs/rb)

Seleksi Calon Pimpinan KPK, Kapolri Tito Karnavian Sebut 8 Anggota Polisi Siap Mendaftar

By On Juni 18, 2019

Rakyat Bicara-Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) sebentar lagi membuka pendaftaran calon pimpinan lembaga antirasuah periode 2019-2023. 
Terkait hal tersebut, Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menyatakan ada 8 anggota polisi yang berkeinginan ikut seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023.
Namun Tito Karnavian tak menutup kemungkinan jumlah pendaftar calon Pimpinan KPK dari anggota polisi terus bertambah.
"Sudah ada beberapa nama yang menyampaikan keinginannya untuk maju di SDM, As (Asisten) SDM, ada 8. Tapi masih terbuka kesempatan, karena pembukaannya tanggal 17 Juni sampai 4 Juli, masih ada waktu," kata Tito Karnavian dilansir dari Kompas.com setelah bertemu Tim Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK periode 2019-2023, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/6/2019).





Tim Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 mengadakan pertemuan dengan Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/6/2019).
Tim Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 mengadakan pertemuan dengan Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/6/2019).

Tito Karnavian mengimbau para perwira tinggi yang ingin mengikuti proses seleksi agar segera mendaftar.

Selain itu ia juga mengimbau agar polisi yang berniat mengikuti seleksi calon pimpinan KPK hendaknya memenuhi semua persyaratan administratif , seperti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
"Tolong cek betul track record masing-masing, LHKPN masing-masing ada atau tidak, karena ini menentukan, di samping tentunya kompetensi-kompetensi pengalaman di reserse.
Pernah menangani kasus korupsi lebih bagus. Tentu ada tes yang lain yah, kesiapan tes kesehatan, baik fisik maupun psikis," ungkapnya.
Apabila ada anggota Polri terpilih sebagai komisioner, Tito Krnavian menegaskan sinergi dalam pemberantasan korupsi antara kepolisian dan KPK menjadi semakin mudah.
Ketua Tim Pansel capim KPK, Yenti Garnasih mengaku sejauh ini belum mengantongi nama kandidat dari pihak Kepolisian."Belum, pembukaan belum, yang diam-diam belum ada juga. Tidak ada (nama) apa-apa di kantong," kata Yenti.

Pansel capim KPK saat ini masih dalam tahapan audiensi dengan beberapa instansi terkait, seperti KPK, Polri, Kejaksaan Agung, dan media. Sementara, proses pendaftaran akan berlangsung pada 17 Juni sampai 4 Juli 2019.

Pansel capim KPK tak hanya menanti inisiatif pendaftar dari berbagai instansi. Pansel juga turut blusukan sosialisasi ke delapan Provinsi se-Indonesia.

"Kami akan menjaring calon-calon dari daerah. Pansel akan sosialisasi ke delapan provinsi," ujar anggota Pansel capim KPK Diani Sadia Wati beberapa waktu lalu.

Anggota Pansel capim KPK akan berbagi untuk menyambangi delapan Provinsi diantaranya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Riau, DI Yogyakarta, serta dua provinsi lain yang belum ditentukan.

"Jadi, publik bisa mengikuti bagaimana upaya menjaring calon pimpinan KPK, bisa dari tingkat daerah sampai pusat," ujar Diani.

Rencana Pansel akan terjun ke daerah mulai 19 Juni 2019 atau dua hari setelah pembukaan pendaftaran calon pimpinan KPK Pendaftaran ditutup pada tanggal 14 Juli 2019.

Terkait pelaksanaan seleksi calon Pimpinan KPK, rekam jejak dan background dari para calon sangat mendapatkan perhatian.
Guna menghasilkan pimpinan KPK  yang berkualitas, Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan pihaknya siap membantu Pansel capim KPK utntuk menelusuri rekam jejak para calon.
"KPK siap memberi informasi background check atau cek rekam jejak calon-calon yang sudah lolos di assesstment," kata Agus Rahardjo dilansir dari Kompas.com, Kamis (13/6/2019).


Ketua KPK, Agus Rahardjo usai melakukan penelusuran di sungai Mahakam terkait dengan pengelolaan sumber daya alam khususnya batu bara, Kamis (15/11/2018).
Ketua KPK, Agus Rahardjo.

Selain itu, Agus Rahardjo secara pribadi juga siap memberikan berbagai masukan kepada Pansel dan pihak terkait lainnya dalam menyeleksi calon pimpinan baru KPK.
"Insya Allah, saya akan memberi masukan kepada Pansel, dan para stakeholder tentang pimpinan yang sedang dipilih, serta cara-cara memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia," ujar Agus Rahardjo.
Sebelumnya Ketua Pansel Yenti Ganarsih mengatakan, pihaknya meminta KPK menelusuri rekam jejak para calon pimpinan baru KPK. Hal tersebut guna memastikan apakah calon pimpinan yang masuk dalam seleksi pernah tersangkut perkara korupsi atau tidak.

"Ketika nanti nama sudah kita umumkan, nama-nama yang lolos seleksi administrasi di mana KPK misalnya tahu bahwa orang-orang tersebut ada kaitannya dengan perkara yang sedang mereka tangani untuk memberitahukan kepada kami, sehingga kami tidak akan melanjutkan seleksi mereka," kata Yenti Ganarsih.

Pansel juga bakal menggali keberhasilan sekaligus kendala kinerja KPK pada periode saat ini. Tujuannya agar menemukan calon pimpinan baru yang bisa melanjutkan keberhasilan serta memperbaiki kendala yang ada pada komisioner KPK saat ini.

"Pansel ingin tahu betul, kan selalu ada perkembangan yang 4 tahun dialami dari mereka itu apa, harapan mereka apa, yang sedang diperjuangkan apa, perbaikan untuk KPK ke depan apa. Itu yang kita usahakan nanti kita gali, kita dapatkan dari calon-calon itu supaya ada kesinambungan yang sedang dibangun," tuturnya.(tnc/rb)

Berdalih Biar Tentram, Polda Sumut Hentikan Sementara Penanganan Kasus Makar

By On Juni 14, 2019

Rakyat Bicara-Polda Sumut menghentikan sementara penanganan kasus makar. Langkah itu diambil dengan alasan menciptakan ketentraman di tengah masyarakat.
"Sementara ini cooling down dulu. Biar tenang, biar tentram. Masyarakat tenang, masyarakat merasa nyaman, sementara ini kita rem semua," sebut Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Andrianto, seusai Apel Konsolidasi TNI/Polri di Lapangan Benteng, Medan, Kamis (13/6).
Saat ditanya nasib kelanjutan kasus yang dihentikan sementara itu, Agus menyatakan pihaknya masih fokus menciptakan kenyamanan di masyarakat. "Kasusnya? ya sudah taruh saja dulu," ucapnya.

Sebelumnya penyidik Polda Sumut telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan makar ini. Keduanya yakni Rafdinal, tokoh Muhammadiyah yang juga Wakil Ketua GNPF Sumut, dan Zulkarnain yang merupakan Sekretaris GNPF Sumut.

Kasus dugaan makar ini dikabarkan terkait rangkaian kegiatan dan pawai obor menjelang Ramadan yang digelar di sekitar Jalan Brigjen Katamso-MT Haryono-Jalan Sisingamangaraja, Medan, beberapa waktu lalu. Kedua tokoh itu diduga mengeluarkan pernyataan terkait perbuatan makar.

Rafdinal dijemput paksa dari rumahnya pada Senin (27/5) siang, setelah 2 kali mangkir dari panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumut. Zulkarnain juga diamankan pada hari yang sama.

Namun, pada Jumat (31/5), Polda Sumut menangguhkan penahanan terhadap Rafdinal dan Zulkarnain. Perkembangan terkini, penanganan kasus itu dihentikan sementara.(mr/rb)

Ini Respons Humas Polda Sumut "Tidak Ada Tangkap Lepas Dilakukan Polsek Percut Sei Tuan

By On Juni 14, 2019

Rakyat Bicara-Ramainya pemberitaan tangkap lepas pengguna maupun pengedar narkoba yang dilakukan Polsek Percut Sei Tuan, Polda Sumut angkat bicara.

"Tidak ada tangkap lepas seperti pemberitaan yang beredar,"kata Humas Polda Sumut, Kamis (13/6/2019) saat disambangi di ruang kerjanya, Kamis (13/6/2019).

Dengan adanya pemberitaan tersebut, sambungnya, pihak kepolisian dari Polsek Percut Sei Tuan memanggil orangtua yang bersangkutan (yang diduga ditangkap lepas).

"Setelah kita mintai keterangan orangtuanya, tidak ada mengaku memberikan uang Rp30 juta kepada polisi. Jadi tidak benar itu tangkap lepas,"terang pria dengan melati dua dipundaknya ini.
Mangantar Pardamean Nainggolan menceritakan peristiwa itu terjadi pada 26 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 WIB. Saat itu personil Polsek Percut Sei Tuan melakukan penggerebekan di satu cakruk di Desa Kolam.

Begitu personil tiba di lokasi itu, akunya, sejumlah pemuda berlarian dari cakruk. Sedangkan seorang pemuda bernama Riki tidak melarikan diri.

Selanjutnya, kata Nainggolan, petugas menggeledah badan Riki namun tidak ditemukan bukti baik narkoba maupun benda lain yang melanggar hukum namun petugas menemukan plastik klip kecil kosong di seputaran cakruk yang berjarak 2 meter dari Riki.

Kemudian Riki diamankan dan dibawa ke Polsek. Sesampainya di Polsek Riki diinterogasi dan dari hasil interogasi pemuda itu menjelaskan bahwa dirinya tidak ada keterlibatan dengan narkotika dan oleh penyidik menghubungi keluarganya dan meminta untuk datang esok harinya.

Selanjutnya pada 27 Mei 2019 pukul 16.00 WIB Riki diserahkan atau dikembalikan kepada pihak keluarga dengan tidak ada memberikan mahar apapun.

"Kita mintai keterangan Kapolseknya. Dan inilah kronologisnya,"terang Nainggolan seraya menyatakan bila memang ada informasi seperti ini, coba benar-benar dikonfirmasi.(trb/rb)

Turut Berdukacita

By On Juni 02, 2019

Rakyat Bicara-Warga besar PT. Selecta Ayu Media bersams empat Media Online,  Selecta News, co.id Cendana Net News.co.id Sorot Bolamata.co.id Rakyat Bicara.id.
Turut Berdukacita atas berpulangnya Ibu Negara Ani Yudhoyono, dari bapak Presiden RI ke - 6 Susilo Bambang Yodhoyono, hari ini tanggal 1Juni 2019 di Singapure. Dari Direktur PT dan Pemred,  TM Fauzie, MS di Medan.(red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *