HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Cari Blog Ini

Polri Ungkap Kasus Korupsi Pengadaan BBM PLN Senilai RP 188 Miliar

Rakyat Bicara-Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri menangkap tersangka berinisial NP dalam kasus pengadaan bahan bakar minyak (BBM) jenis high speed diesel (HSD) atau solar PT PLN pada Tahun Anggaran 2010. Selain mengamankan tersangka, aparat juga menyita barang bukti sebesar Rp 173 miliar.
“Kami mengutamakan penyelamatan aset negara diakibatkan tindak pidana korupsi, sehingga negara dirugikan. Penyitaan yang disampaikan hari ini bukan hanya uang, tapi termasuk aset-aset lainnya,” kata Direktur Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri, Kombes Pol Djoko Purwanto, di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019)
Dia menjelaskan kasus korupsi pengadaan BBM tersebut bermula saat NP selaku direktur Energi Primer bertemu dengan HW yang menjabat presiden direktur PT Trans-Pacific Petrochemical lndotama (PT TPPI) untuk membahas pasokan kebutuhan PT PLN atas BBM jenis HSD. NP memerintahkan panitia pengadaan PT PLN pada 2010 untuk memenangkan Tuban Konsorsium PT TPPI. Mereka dijadikan pemasok BBM jenis HSD untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Tambaklorok di Semarang, Jawa Tengah, serta; PLTGU Belawan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
“Tuban Konsorsium ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk Lot II PLTGU Tambaklorok dan Lot IV PLTGU Belawan, walaupun tidak layak dan tidak memenuhi syarat,” ungkap Djoko.
Selanjutnya, kontrak lelang tersebut berlaku dari 10 Desember 2010 hingga 2014 selama empat tahun. Akan tetapi, pada 2011, Tuban Konsorsium tidak mampu memasok BBM jenis solar tersebut sehingga akhirnya kontrak diputus. “Karena itu, PT PLN harus mencari pemasok BBM baru untuk menganti sehingga PT PLN harus membayar lebih mahal dari nilai kontrak dengan Tuban Konsorsium,” ujarnya.
Dari kejadian tersebut, PT PLN diduga mengalami kerugian hingga Rp188 miliar. Menurut Djoko, berkas perkara tersangka NP sudah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung berdasarkan surat nomor B-104 /F.3/Ft.1/12/2018 tanggal 14 Desember 2018.
Berkas perkara meliputi keterangan 60 saksi, saksi ahli pengadaan barang/jasa LKPP, ahli keuangan negara, ahli hukum tata negara dan administrasi, ahli hukum perusahaan korporasi, dan ahli penghitungan kerugian negara BPKRI. Selain itu, dalam berkas juga dilampirkan serta keterangan tersangka NP dan barang bukti sebesar Rp173 miliar.
Pasal yang disangka terhadap NP yakni Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.(ini/rb)

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *