HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Cari Blog Ini

Revisi UU KPK Disahkan, Novel: Koruptor Utang Budi ke Jokowi

By On September 15, 2019

Jakarta, Rakyat Bicara- Penyidik fenomenal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan kembali mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo yang diduga memuluskan jalan pengesahan Rancangan Undang-Undang KPK.

Novel menilai, beberapa usulan perubahan RUU KPK ini menyimpan masalah dan berpotensi melemahkan lembaga antirasuah.

Hal serupa yang juga disampaikan sejumlah kalangan yakni akademikus dan pegiat antikorupsi, di antaranya soal pembatasan penyadapan, perubahan status kepegawaian menjadi aparatur sipil negara (ASN) dan kewenangan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

"Saya tidak bisa tuduh Pak Jokowi punya kepentingan, tapi kalau kita ingat, semasa beliau menjabat saja, kan upaya seperti ini sudah berulang kali dilakukan oleh DPR, bukan baru pertama kali.

 Jadi saya yakin Pak Jokowi tahu. Setelah Pak Jokowi tahu dan tetap mau mengubah, apa masalahnya itu, saya enggak ngerti," kata Novel seperti dikutip dari awak media Sabtu (14/9).

"Dan tentunya kalau Pak Jokowi selesaikan ini [RUU KPK] maka koruptor akan berutang budi sekali sama beliau," lanjut dia lagi.(rb/cnn-i)

Polri: Ada Pihak Luar Memanasi Papua, Padahal Warga Enjoy NKRI

By On September 06, 2019

Jakarta,Rakyat Bicara- Polri sudah memetakan pihak asing yang diduga 'campur tangan' dalam kerusuhan di sejumlah wilayah papua dan papua Barat. Polri memastikan kondisi Papua sudah kondusif.

"Kita sedang dalami itu. Yang jelas narasinya adalah kita duga ada pihak luar yang mencoba untuk memanas-manasi dan ada agenda setting-lah. Padahal lebih banyak masyarakat Papua dan saudara kita yang sangat damai dan sangat enjoy Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal kepada wartawan di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jaksel, Senin (2/9/2019).

Pemetaan pihak asing yang diduga ikut 'campur tangan' dalam rusuh di Papua dilakukan bersama Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Badan Intelijen Negara (BIN).

"Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri tentang ada dugaan pihak-pihak luar dalam arti kata bukan negara Indonesia yang memprovokasi, yang mencoba untuk meng-amplify suatu keadaan, yang tadinya tidak begitu mengkhawatirkan menjadi sangat mengkhawatirkan sehingga akan dibahas di forum PPB. Kita memetakan itu, kita sedang bekerja dengan kementerian dan lembaga terkait," papar Iqbal. 

Terkait kondisi Papua-Papua Barat, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan berangkat ke Papua sore ini. 

Bersama sejumlah pejabat Polri-TNI, keduanya akan memastikan kondisi keamanan Papua dan Papua Barat pasca rusuh di sejumlah wilayah.(rb/ndc)

Polisi Tetapkan 68 Tersangka Kerusuhan di Papua

By On September 03, 2019

Jakarta,Rakyat Bicara-Kepolisian telah menetapkan sebanyak 68 tersangka dalam peristiwa unjuk rasa berujung kerusuhan yang terjadi di papua dan papua Barat. 

Sejauh ini kepolisian telah menetapkan 48 tersangka di Papua dan 20 tersangka di Papua Barat. 

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan penambahan tersangka hanya terjadi di Papua. Dengan rinciannya Jayapura sebanyak 28 tersangka, Timika 10 tersangka dan Deiyai 10 tersangka. 


"Papua Barat masih tetap (jumlah tersangka)," ujarnya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (3/8).

Rincian jumlah tersangka di Papua Barat antara lain Manokwari delapan tersangka, Sorong tujuh tersangka, dan Fakfak lima tersangka. 

"Jadi untuk wilayah Papua yang ditetapkan tersangka 48 tersangka, dengan Papua Barat sampai hari ini 20 tersangka," tuturnya.
Dedi mengatakan kepolisian saat ini masih mendalami peran dan keterlibatan 10 tersangka di Deiyai. "Masih didalami dan dikembangkan peran masing-masing pelaku," kata dia. 

Sebagian besar, kata Dedi, para tersangka dijerat dengan Pasal 170 KUHP, 156 KUHP, Pasal 365 KUHP, dan Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

Unjuk rasa berujung kerusuhan di Papua dan Papua Barat terjadi menyusul dugaan tindakan rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya pada pertengahan Agustus lalu.

Aksi unjuk rasa berujung kerusuhan di Papua dan menyebabkan sejumlah kerusakan fasilitas umum. Pemerintah menyatakan kondisi di Papua dan Papua Barat kini berangsur kondusif.(cnni/rb)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *