HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Cari Blog Ini

Saat Prabowo Gagal Berfoto dengan Sri Mulyani gara-gara Jokowi-Ma'ruf

By On Oktober 31, 2019

JAKARTA, Rakyat Bicara- Baru saja menteri pertahanan prabowo subianto hendak berfoto bersama menteri keuangan sri mulyani, Presiden Joko Widodo dan wakil presiden ma'ruf amin keburu masuk ke ruangan.
Presiden jolowi dan Wapres Ma'ruf hanya tertawa melihat Prabowo yang gagal berfoto bersama Sri. Padahal, keduanya sudah siap berpose di hadapan kamera perwarta.

Momen itu tersaji sebelum dimulainya rapat kabinet terbatas di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Awalnya, sejumlah menteri masuk ke ruang rapat. Prabowo dan Sri salah satunya.

Keduanya kemudian berjalan berpapasan hendak duduk di kursi masing-masing. Keduanya sempat tegur sapa.

Prabowo bahkan menyatakan, dirinya harus bersikap baik terhadap Sri sebagai menteri yang mengatur keuangan negara.

"Harus baik-baik sama Ibu ini," kata Prabowo sembari menunjuk Sri.

Prabowo yang duduk bersebelahan dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate lantas mengeluarkan termos berisi kopi.
Ketua Umum Partai Gerindra tersebut lalu menuangkan kopinya di tutup termos.

Tidak lama setelah menikmati kopinya, Prabowo menoleh ke Sri yang memanggil namanya.

Rupanya Mantan direkur pelaksana Bank Dunia tersebut mengajak Prabowo foto bersama sebelum rapat dibuka oleh Jokowi.

"Sini Pak Prabowo, biar difoto sama wartawan," ujar Sri.
Tak menunggu lama, Prabowo langsung berdiri dan menghampiri sri mulyani yang masih duduk berjajar tidak jauh darinya.

Nyaris selangkah lagi Prabowo mendekati Sri, presiden jokowi beserta Wapres Ma'ruf masuk ruangan.

Kebiasaan yang lazim, ketika Presiden dan Wakil Presiden memasuki ruang rapat, maka menteri dan pimpinan lembaga ikut berdiri.
Sedikit terkejut karena kehadiran Jokowi serta Ma'ruf yang tiba-tiba, Prabowo dan Sri tidak jadi berpose di depan kamera pewarta.

Prabowo langsung memberikan salam hormat kepada Jokowi.

Sri kemudian mengatakan kepada Presiden Jokowi bahwa tadinya, ia dan Prabowo hendak berfoto di hadapan wartawan.

"Ini pak biar di foto sama wartawan, harus sama Prabowo," ujar Sri Mulyani seraya tersenyum.

Prabowo menimpali, "kalau Bu Menteri yang panggil, saya pasti datang" sambil terkekeh.
Melihat tingkah para anak buahnya tersebut, Presiden Jokowi tertawa terpingkal-pingkal. Demikian pula dengan menteri yang menghadiri rapat tersebut.

Setelah itu, Presiden, Wapres dan seluruh menteri menempati kursinya masing-masing untuk memulai rapat.

Adapun, rapat tersebut mengambil tema penyampaian program dan kegiatan di bidang politik, hukum dan keamanan.

Setelah rapat, Prabowo sempat ditanya wartawan mengenai peristiwa gagal foto dengan Sri Mulyani.

"Ya harus akrab, menteri keuangan, "kata Prabowo kemudian tertawa.(rb/kpc)

Idham Azis Akan Andalkan Kabareskrim Baru Usut Kasus Novel Baswedan

By On Oktober 30, 2019

Rakyat Bicara- Komjen Idham Azis disetujui secara aklamasi oleh Komisi III DPR sebagai Kapolri. Jika telah resmi menjabat Kapolri, Idham menyatakan akan segera menunjuk Kabareskrim baru untuk menangani kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan.

"Saya nanti begitu dilantik, saya akan menunjuk Kabareskrim baru dan nanti saya beri dia waktu untuk segera mengungkap kasus itu," kata Idham usai menjalani fit and proper test di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Saat ditanya berapa lama waktu yang diberikan kepada Kabareskrim baru untuk mengungkap kasus Novel, Idham tak menjawab. Dia hanya mengatakan pelantikan Kabareskrim baru akan dilaksanakan pada Jumat (1/11) mendatang.

"Insyallah hari Jumat nanti (pelantikan Kabareskrim baru)," ujarnya.(rb/dn)

Ikuti Perintah Jokowi, Menteri Edhy Prabowo Bangun Komunikasi dengan Nelayan Muara Angke

By On Oktober 30, 2019

JAKARTA, Rakyat Bicara- Menteri Kelautan dan Perikanan edhy prabowo menyebutkan ada kebuntuan komunikasi dengan nelayan di masa susi pudjiastuti menjabat sebagai menteri.
"(Kebuntuan) komunikasi dengan nelayan. Nelayan protes dianggap dibiayai. Contoh-contoh itulah kita enggak bisa buka semua," kata Edhy dalam kunjungannya di Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Senin (28/10/2019).

Oleh karena itu, kata Edhy, tugas pertama yang ditugaskan Presiden RI joko widodo kepada dirinya sebagai menteri adalah membangun komunikasi dengan para nelayan.

Ia menjelaskan pertemuannya dengan para nelayan di Muara Angke merupakan langkah awal dalam memproses perintah tersebut.
Tujuannya, yakni membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dengan nelayan.

"Jadi semuanya dari kita membuka komunikasi, dengar apa yang mereka harapkan, tapi kita enggak mengorbankan kepentingan nasional," tutur Edhy.

Dalam kesempatan itu ia juga menyampaikan bahwa apa yang selama ini dilakukan Susi sudah cukup baik. Tugasnya hanya menyempurnakan apa yang telah dibuat Susi selama menjadi menteri.

Sebelumnya, Edhy Prabowo dipilih Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan RI periode 2019-2024.
Edhy dilantik pada Rabu (23/10/2019) lalu. Ia menggantikan Susi Pudjiastuti yang bertugas 2014-2019.

Di hari tugasnya yang ke-5, Edhy menemui para nelayan Muara Angke dan Muara Baru, Penjaringan Jakarta Utara.

Dalam kesempatan ini, ia mendengar aspirasi dari para nelayan di lokasi tersebut.(rb/mkp)

PDIP Nilai Idham Aziz Punya Empat Tugas Saat Jabat Kapolri

By On Oktober 25, 2019

Jakarta,Rakyat Bicara- Anggota Fraksi PDIP DPR, Herman Herry menyatakan bahwa Komisaris Jendral Idham Aziz memiliki empat pekerjaan besar apabila nanti sudah resmi dilantik sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Empat tugas besar itu adalah menjaga keamanan negara untuk mencegah intoleransi, menangkal radikalisme, hoaks dan menanggulangi tindak terorisme.

"Hal utama yang harus dikerjakan oleh Polri di era sekarang adalah keamanan negara dalam hal intoleransi, radikalisme, hoaks, sampai dengan terorisme," kata Herman dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (25/10).

Idham akan diplot menggantikan Jenderal Tito Karnavian usai diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri. Mantan Kapolda Metro Jaya itu saat ini masih menjabat sebagai Kabareskrim Polri.



Melihat hal itu, Herman turut mengapresiasi Jokowi yang sudah tepat menunjuk Idham untuk memimpin kursi nomor satu di Korps Bhayangkara tersebut.
Sebab, ia menilai Idham mampu mengatasi pelbagai persoalan keamanan negara tersebut secara proporsional karena sudah memiliki banyak pengalaman.

Diketahui, Idham sendiri dikenal sebagai anggota Polri yang kerap menangani dan memiliki keahlian dalam menangani kasus terorisme.

Idham sendiri pernah dapat melancarkan sejumlah operasi besar seperti Operasi Anti-Teror Bareskrim Polri di Poso pada 2005-2007, kemudian Operasi Camar Maleo pada 2014-2016 dan Operasi Tinombala (2016). '

"Sehingga saya sangat yakin, yang bersangkutan akan menggunakan cara dan pola penanganan gangguan Kamtibmas yang sangat proporsional," kata dia.


Selain banyak pengalaman, Herman menyebut Idham cukup disegani oleh para senior dan junior di Polri. Ia percaya kepercayaan itu akan membuat internal Polri akan makin solid ke depan.

"Dengan demikian yang bersangkutan memiliki modal untuk menjadikan institusi Polri solid dalam menjalankan tugas dan fungsi," kata dia.

Sebelumnya, DPR telah menerima surat presiden (surpres) terkait pencalonan nama Idham untuk menjabat sebagai Kapolri.

Bahkan, mantan Kapolri, Tito Karnavian tak membantah mengenai kabar tersebut setelah ia ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Mendagri.
 (rb/rzr/end)

Pemilihan Menteri, ICW Sebut Jokowi Tersandera Partai Koalisi

By On Oktober 22, 2019

Jakarta, Rakyat Bicara-Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menilai Joko Widodo tidak menggunakan hak prerogratifnya sebagai Presiden secara penuh dalam membentuk kabinet. Hal itu diutarakan Adnan merespons undangan sejumlah nama yang merupakan lawan politik Jokowi ke Istana Negara.

Nama-nama yang hadir di Istana Negara dalam dua hari ini disebut sebagai calon menduduki kursi menteri. Sebagian dari nama-nama yang dipanggil mengaku telah mendapat tawaran sebagai menteri.

"Tapi kalau saya lihat dari proses hari ini dan kemarin jelas bahwa dia juga tidak menggunakan hak itu [prerogratif] sepenuhnya karena dia juga harus menghitung soal kepentingan A, kepentingan B, kepentingan koalisi," ujar Adnan Topan dalam diskusi bertajuk Mencermati Kabinet Jokowi Jilid II, Cikini, Jakarta, Selasa (22/10).

"Bahkan yang lebih parah lagi mengajak lawannya atau rivalnya dalam Pilpres 2019," sambungnya.

"Nah dalam kasus hari ini, Jokowi yang dikendalikan oleh kanan-kirinya sehingga ini yang akan membuat prediksi ke depan kebijakan-kebijakan yang ia anggap prioritas ini juga tidak akan berjalan efektif," kata Adnan.

Adnan pun menyoroti isi pidato Jokowi saat masa pelantikan sebagai Presiden beberapa waktu lalu. Menurut dia, Jokowi tidak memiliki perspektif terhadap isu-isu mendasar seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan pemberantasan korupsi.

"Ada yang bisa menghitung kemarin, dari pidato kemarin ada enggak kata HAM, demokrasi, hukum dan korupsi. Tidak ada. Ada HAM itu 'HAMbatan', tapi di luar itu tidak masuk dan isu globalnya juga tidak disentuh," tuturnya.

Dia justru mengatakan narasi dalam pidato Jokowi mirip dengan narasi-narasi yang muncul pada era Orde Baru. Kata dia, era Orde Baru kerap bicara soal stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan pembangunan.

Hanya saja, tutur Adnan, Soeharto saat itu berhasil mengendalikan pihak lain sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuatnya efektif. Ekonomi pun tumbuh. Meskipun, lanjut dia, yang terjadi justru pemusatan bukan pemerataan.


Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan pemilihan menteri harus berdasarkan kebutuhan dan tantangan ke depan.

Dia menilai ancaman ke depan makin serius terhadap kebinekaan. Oleh karena itu, dia meminta Jokowi untuk menyadari hal tersebut. Selain itu, dia mengingatkan Jokowi bahwa rakyat memiliki hak untuk menuntut komposisi menteri. 

"Moralitas publik itu kepentingan publik untuk memperoleh menteri yang laik. Bukan hanya profesional, tapi juga secara moralitas, integritas, rekam jejak, dan seterusnya. Itu hak publik. Pak Jokowi dibatasi dengan itu," ucap Syamsuddin.

"Presiden itu mendapat mandat, ya, tidak bebas lah," lanjutnya.(rb/cnn-i/ryn)
.

Jokowi Malam-malam ke DPR, Ada Apa?

By On Oktober 20, 2019

Rakyat Bicara- Jelang pelantikan presiden, Presiden Jokowi datang ke kompleks parlemen. Pantauan VIVAnews, sejak pukul 18.30 WIB gedung bulat atau gedung kura-kura tempat sidang pelantikan dihelat sudah disteril paspampres.
Lalu pada pukul 20.15 WIB, paspampres kembali mensterilkan area sekitar gedung bulat. Paspampres dan pengamanan dalam (pamdal) pun meminta awak media pun memasuki gedung nusantara III DPR RI. 
Pintu gedung nusantara III DPR RI pun ditutup agar awak media tak bisa mengambil gambar dari jarak dekat. Alhasil, awak media mengambil gambar dan memantau Jokowi dari balik kaca nusantara III DPR.
Pada pukul 20.24 WIB, iring-iringin pengawalan paspampres pun datang bersama Jokowi. Awak media masih belum diperbolehkan mengambil gambar dari jarak dekat. 
Jokowi pun terlihat masuk ke dalam area ruang paripurna I tempat pelantikan presiden akan dilaksanakan. Sementara itu, iring-iringan pengawalan Jokowi nampak menunggu tepat di pintu keluar area tersebut.
Setelah berada di dalam sekitar 24 menit atau tepatnya pada 20.47 WIB, Jokowi pun keluar dan langsung memasuki mobilnya. Iringan pengawalannya pun pergi meninggalkan kompleks parlemen.(rb/vvc)

Pelantikan Jokowi-Maruf Akan Dihadiri 9 Kepala Negara Sekitar Asia Tenggara

By On Oktober 19, 2019

Rakyat Bicara- Pihak Kepolisian RI menyampaikan, ada 9 kepala negara yang akan menghadiri acara pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024, Minggu (20/10/2019).
Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Asep Adi Saputra mengatakan bahwa semuanya merupakan kepala negara di sekitar Asia Tenggara.
"Sudah hampir dipastikan bahwa ada sembilan kepala negara yang akan hadir, dan kemudian sembilan yang merupakan perwakilan atau utusan khusus dari negara," kata Asep di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2019).
Asep mengatakan bahwa pengamanan terhadap kepala negara tersebut sebagai Operasi Waskita.
Operasi Waskita, kata dia, merupakan tanggung jawab Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).
"Untuk status atau pemberlakuan operasi pengamanannya terhadap 9 kepala negara itu, kita menggunakan Operasi Waskita namanya," ucap dia. 
Asep juga menuturkan bahwa nantinya para kepala negara tersebut akan dijaga mulai dari datang ke Indonesia hingga pulang kembali ke negara asalnya. 
Dalam rangka pengamanan pelantikan, ada 30.000 personel yang disiagakan.
Tokoh yang diamankan terdiri dari presiden-wapres beserta keluarganya, kepala negara, kepala pemerintahan, tamu dari luar negeri, dan utusan khusus.
Sementara itu, tempat yang menjadi fokus pengamanan adalah Gedung DPR/MPR sebagai tempat dilaksanakannya pelantikan, Istana Presiden, serta kawasan Glodok dan Jembatan Tiga.(rb/tbn)

Jokowi Bakal Tagih Perkembangan Kasus Novel Baswedan ke Kapolri

By On Oktober 18, 2019

Rakyat Bicara-Presiden Joko widodo (Jokowi) memberikan tenggat waktu 3 bulan kepada polisi untuk mengungkap pelaku teror penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Jokowi disebut akan meminta perkembangan pengusutan kasus ke Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

"Pasti nanti akan dilihat, ditanyakan perkembangannya," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2019).

Jokowi mengeluarkan pernyataan untuk memberikan tenggat waktu 3 bulan pada 19 Juli 2019. Namun Tim teknis kasus Novel mulai bekerja 1 Agustus dan akan berakhir waktu kerjanya pada 31 Oktober 2019.

"Kebiasaan yang dilakukan Pak Jokowi begitu, selalu mengecek perkembangan pekerjaan yang beliau perintahkan," kata Moeldoko.
Untuk mengungkap kasus tersebut, tim sudah mengecek ulang lokasi kejadian teror penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel. Tim teknis berupaya menemukan alat bukti untuk mengungkap pelaku teror.

Pada kasus ini, polri mengklaim ada perkembangan penting dalam pengusutan kasus itu. Apa?(rb/dn)

ICW Prediksi Jokowi Bakal Hadapi Kutukan Periode Kedua

By On Oktober 14, 2019

Jakarta,Rakyat Bicara- Menjelang masa pemerintahan periode kedua, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Presiden Joko Widodo atau jokowi akan menghadapi persoalan yang jauh lebih banyak dari periode pertama.
"Kita bisa lihat dari sejarah terlebih dahulu bahwa acap kali, presiden yang memimpin di periode kedua itu gagal atau paling tidak menghadapi turbulensi yang besar. The curse of second period," kata Peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan, Donal Fariz dalam diskusi bertajuk 'Habis Gelap Terbitlah Kelam' di Jakarta Pusat pada Senin, 14 Oktober 2019.
Donal mencontohkan kutukan Itu dialami Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintahan kedua SBY disebut Donal dibayang-bayangi kasus Century, Hambalang, dan korupsi kader Partai Demokrat. Sehingga, sejumlah agenda pemerintahan tak berjalan.
"Bahkan ada off side di ujung pemerintahan periode kedua, yaitu mengubah desain pemilihan kepala daerah dari langsung jadi tidak langsung. Akhirnya kalang kabut dan keluar perpu," ujarnya.
Terkait pemerintahan Presiden Jokowi, Donal menyebut turbulensi diakibatkan dari Nawacita yang tak tuntas dan tak tersentuh di sektor politik dan penegakan hukum, seperti reformasi partai politik. "Sedikitpun presiden tidak menyinggung hal itu. Padahal problem korupsi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari problem korupsi di partai politik," ujarnya.
Dia menilai, hal ini semakin menjadi ironi karena Presiden jokowi tak membicarakan pencapaian Nawacita di sejumlah pidatonya. "Bagaimana Nawacita pertama, apa capaiannya dan apa yang akan dilanjutkan di periode kedua. Tidak pernah disentuh oleh Jokowi," katanya.(rb/tb/hb)

Ini Postingan Kasar Istri Anggota TNI AU soal Wiranto, Diperiksa Sampai Pagi Suaminya Ditahan

By On Oktober 12, 2019

Rakyat Bicara- Akibat postingan bernada ujaran kebencian terhadap Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopulhukam) wiranto, FS istri Peltu YNS anggota TNI AU di Surabaya harus berurusan dengan pihak Kepolisian.
Tak hanya berurusan dengan Polisi, Peltu YNS juga dicopot dari jabatannya.
Peltu YNS anggota Satpomau Lanud Muljono Surabaya dicopot dari jabatannya dari harus menjalani hukuman.
Kadispenau Marsma TNI Fajar Adriyanto dalam siaran persnya menyatakan, Peltu YNS mendapat teguran keras, dicopot dari jabatan dan ditahan dalam rangka penyidikan oleh Pomau karena melanggar UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sementara istrinya FS dilaporkan ke Polres Sidoarjo karena melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) pasal penyebaran kebencian dan berita bohong. 
"Dalam urusan politik, posisi prajurit TNI AU dan keluarganya (KBT/Keluarga Besar Tentara) sudah jelas, netral. Oleh karena itu, KBT dilarang berkomentar, termasuk di media sosial yang berdampak pendiskreditan pemerintah maupun simbol-simbol negara," ujar Marsma TNI Fajar Adriyanto, Jumat (11/10/2019) malam.
Dalam postingannya FS, istri Peltu YNS menuliskan status di Facebook pribadi soal kasus penusukan yang menimpa wiranto di Pandeglang, Banten, Kamis (10/10/2019) lalu.(rb/tbc)

Isu Gagalkan Pelantikan, Fahri Hamzah: Jokowi Tak Perlu Takut

By On Oktober 10, 2019

Jakarta,Rakyat Bicara- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menduga ada yang menyusupi gelombang aksi mahasiswa yang menolak pengesahan sejumlah rancangan undang-undang (RUU). Penyusup itu, ujar Fahri, diduga ingin menggagalkan pelantikan presiden pada 20 Oktober mendatang. Kendati demikian, Fahri meminta Presiden Joko Widodo atau jokowi tak risau.
“Saya berharap presiden enggak perlu terlalu takut, karena hasil pemilu sudah memilih dia,” ujar Fahri Hamzah kepada wartawan pada Selasa malam, 24 September 2019. Gugatan di Mahkamah Konstitusi yang mempersoalkan kemenangan Jokowi dalam pemilu 2019 sudah dilalui. Prabowo pun sudah menerima. “Sudah selesai.”
Yakin pelantikan jokowi akan aman, Fahri tetap berharap pihak keamanan atau intelijen harus menganalisa situasi ini. Ia yakin, kisruh dalam unjuk rasa yang terjadi kemarin malam, hingga terjadi bakar-membakar, bukan ulah mahasiswa. 
Ia masih kaget karena serangannya terlalu mendadak. “Saya percaya ini bukan mahasiswa. Pasti ada sesuatu. Saya enggak percaya ini natural.”
Demo berujung rusuh terjadi di sekitar rel Stasiun Palmerah, Jakarta Barat, mulai pukul 19.00, Selasa, 24 September 2019. Awalnya, warga dan mahasiswa bercampur. 
Belakangan, mahasiswa bubar dan tertinggal massa yang diduga warga sekitar. Mereka terus melempari gedung DPR dengan batu-batu yang diambil dari sekitar rel kereta api. Pos Polisi Subsektor Palmerah dibakar.

Kemudian polisi membalas mereka dengan gas air mata.Beberapa motor yang parkir terbakar. Tak jelas siapa yang membakar. "Bakar-bakar," teriak massa tak henti-hentinya.
Polisi terus menembakkan gas air mata menghalau massa. Tembakan demi tembakan tidak digubris, massa terus melemparkan batu ke gedung DPR. Massa bubar sekitar pukul 02.00.(rb/dn/tp)

Jenazah WNI Korban Jembatan Roboh di Taiwan Akan Dipulangkan ke Cirebon

By On Oktober 08, 2019

Cirebon,Rakyat Bicara-Jenazah Wartono (29) warga Indonesia yang tewas pada peristiwa jembatan roboh di Taiwan, akan segera dipulangkan.
Proses pemulangan direncanakan akan berlangsung pada Kamis (10/10/2019) mendatang.

"Sudah. Sudah ada kabar dari adik saya. Informasi (jenazah Wartono) akan dipulangkan hari Kamis mendatang Mas," kata Taman, kakak Wartono, saat dihubungi awak media, Senin (7/10/2019).

Saat ini, kedua adik Taman, Warti dan Masiroh, sedang berada di taiwan.

Rencananya, jenazah Wartono akan tiba di kampung halamannya di Desa Pegagan Kidul, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon.

Taman yang bertugas di Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) III Jakarta, akan kembali pulang ke Cirebon, dan mengurus kedatangan jenazah adiknya pada Kamis mendatang.

Sebelumnya, diketahui, jembatan yang menghubungkan kawasan Teluk Nanfangao di sebelah timur Taiwan itu roboh sekitar pukul 09.30 waktu setempat, pada Selasa (1/10/2019).

Reruntuhan jembatan setinggi 140 meter itu menimpa setidaknya tiga perahu nelayan.
Satu truk tanker minyak yang sedang melintas di atas jembatan saat kejadian turut terperosok dan terbakar.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah menyampaikan, tiga warga Indonesia yang tertimpa jembatan roboh di Taiwan dinyatakan telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.
Empat WNI lainnya dikabarkan terluka akibat kejadian ini.

Seluruh WNI baik yang luka maupun meninggal merupakan pekerja migran Indonesia yang resmi bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) di kapal ikan milik Taiwan.(rb/kp)

TNI Ungkap Tiga Tantangan pada 2019, Apa Saja?

By On Oktober 07, 2019

JAKARTA, Rakyat Bicara- Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menutup rapat pimpinan TNI tahun 2019 di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (31/1/2019).
Pada kesempatan tersebut, Hadi mengatakan, ada tiga hal yang menjadi tantangan TNI pada tahun 2019, yaitu terkait gangguan keamanan di Papua, kerawanan bencana, dan Pemilu 2019.

"Dari tiga tantangan tersebut maka saya perintahkan kepada seluruh Pangkotama untuk menyiapkan seluruh alutsista dan personil," ujar Hadi.

Persiapan tersebut dilakukan karena karakteristik ancaman saat ini sudah berubah, yaitu dari ancaman yang biasa menjadi luar biasa.

Dengan demikian, kesiapan alutsista dan sumber daya manusia (SDM) perlu dikoordinasikan dengan lembaga-lembaga terkait, yakni Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Kami juga tetap mengembangkan kemampuan kami dengan PRCPB atau pasukan reaksi cepat penganggulangan bencana," kata Hadi.
Sebelumnya, Rapim TNI-Polri dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (29/1/2019) di Istana Negara.

Saat itu, Presiden Jokowi berpesan kepada peserta Rapat Pimpinan TNI-Polri 2019 bahwa saat ini dunia sudah berubah akibat teknologi.
Fenomena itu mengubah lanskap ekonomi politik dan sosial, bahkan politik.

"Saya ingin mengingatkan kepada kita ini semua bahwa dunia berubah. Lanskap di dunia berubah, ekonomi, politik, sosial global," ujar Jokowi.
Salah satu bentuk perubahan itu adalah lahirnya teknologi yang membantu manusia melaksanakan sebuah kegiatan.
"Kita lihat, ada 3D printing. Juga ada pistol yang dulu terbuat dari logam, saat ini bisa terbuat dari plastik," ujar Jokowi.

Hadirnya virtual reality, lanjut Jokowi, juga dapat dipakai untuk latihan perang militer.
"Kan sangat berbahaya sekali kalau kita tidak menguasai teknologi," ujar Jokowi.(rb/cb/kp)

Polisi Ralat: Polwan Terduga Teroris Ditangkap di Solo, Terpapar ISIS dari Sosmed

By On Oktober 05, 2019

Rakyat Bicara- Polri meralat lokasi penangkapan polwan terduga teroris berinisial NOS oleh Densus 88 Antiteror Polri. Sebelumnya, Polri menyebut penangkapan dilakukan di Yogyakarta.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan lokasi penangkapan terduga teroris itu berada di Solo.
"Di Solo," tutur Dedi dalam pesan singkat, Kamis (3/10/2019).
Menurut Dedi, NOS terpapar paham radikalisme ISIS. Paham radikalisme itu dikenalnya dari media sosial.
"Dia terpapar paham ISIS melalui medsos," jelas Dedi.
Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra menyebut, NOS dibekuk pada Jumat 27 September 2019. 
Polwan berpangkat Bripda itu diduga terlibat dengan jaringan terorisme Wawan Wicaksono yang ditangkap di Salatiga, Jawa Tengah, pada hari yang sama.
NOS sebelumnya ternyata juga pernah ditangkap di Surabaya, Jawa Timur, lantaran meninggalkan tugas. 
Terduga teroris menggunakan identitas palsu dalam penerbangannya dari Ternate, Maluku Utara ke Surabaya.
"Nanti akan direkomendasikan PTDH (Pemberhentian Tidak dengan Hormat)," kata Asep.
Sebelumnya, Densus 88 Antiteror dilaporkan menangkap terduga teroris di Kota Salatiga, Jawa Tengah, pada Jumat petang, 27 September 2019. Kapolres Salatiga AKBP Gatot Hendro Hartono ketika dikonfirmasi membenarkan penindakan yang dilakukan Densus di wilayahnya itu.
"Benar ada yang diamankan, namun kami sifatnya hanya membantu pengamanan," kata Gatot tanpa menjelaskan lebih detail tentang peristiwa tersebut. Demikian seperti dilansir dari Antara.
Menurut dia, penindakan terduga teroris yang terjadi di sekitar kawasan Perum Argotunggal, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga tersebut langsung berada di bawah kewenangan Densus 88.
Sementara itu, Ketua RT 04/ RW 07, Argomulyo, Kota Salatiga, Efri Yulistio juga membenarkan penindakan yang dilakukan petugas Densus 88 di wilayahnya.
Menurut dia, penggerebekan terduga teroris dilakukan di salah satu rumah sekitar pukul 17.30 WIB. Ia juga menyebut adanya suara tembakan dalam penggerebekan itu.
"Ada yang ditembak kakinya, mungkin dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara di Semarang," ucap Efri.(rb/Ipc)

Eks Aktivis 98 Sayangkan BEM SI Beri Syarat Bertemu dengan Jokowi

By On Oktober 02, 2019

Rakyat Bicara- Aliansi badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia (BEM SI) menolak bertemu dengan Presiden Joko Widodo kecuali syarat-syarat pertemuan yang mereka tuntut dipenuhi. Mantan aktivis 98 menyayangkan sikap BEM SI itu.

"Kemarin Presiden membuka ruang dialog semestinya saat itu teman-teman, saran saya kepada adik-adik ini, langsung melakukan konsolidasi dan menyambut ajakan tersebut," ujar Direktur Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto dalam diskusi polemik 'Demo Mahasiswa Aksi dan Substansi' di D'Consulate Cafe & Lounge, Jl Wahid Hasyim, Jakarta, Sabtu (28/9/2019).

Hari, yang merupakan eks aktivis 98, mengatakan saat ini merupakan era keterbukaan dan ruang demokrasi, sehingga mahasiswa disebut tidak perlu khawatir dalam berkomunikasi dengan pemerintah."Karena apa, hari ini ruang demokrasi yang kita bangun. Beda ketika di era saya, rapat sedikit langsung diintai," kata Hari.

"Sekarang eranya keterbukaan, kenapa harus khawatir berkomunikasi dengan namanya pemerintah. Media juga ikut berperan hari ini untuk memantau situasi dan keadaan," sambungnya.

Hari berpendapat, saat ini substansi tuntutan mahasiswa telah tercapai. Menurutnya, mahasiswa tinggal memberikan poin-poin tuntutan yang ingin disampaikan.

"Sudah, tinggal apa yang dimaui mahasiswa. Poin-poinnya apa, kan baru isu besarnya saja yang mereka ungkapkan," ujar Hari.(rb/dn)

Asal Nama Lubang Buaya yang Jadi Lokasi Monumen Pancasila Sakti

By On Oktober 01, 2019

Rakyat Bicara-Kalau menyebut nama Lubang buaya, mungkin kita langsung teringat persitiwa 30 September 1965. Saat itu, Partai Komunis Indonesia (PKI) mengadakan pemberontakan yang dikenal sebagai Peristiwa G30S PKI.
Mereka berusaha menggulingkan pemerintahan dengan menculik sejumlah jenderal yang kemudian menjadi pahlawan revolusi. Mereka gugur dan sempat dibuang ke sebuah sumur berdiameter 75 sentimeter.
Namun pemberontakan itu berhasil digagalkan pada 1 Oktober 1965 dan sejak itu diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sedangkan, kawasan Lubang Buaya tempat para jenderal gugur dijadikan Monumen Pancasila Sakti.

Mungkin banyak yang bertanya dan penasaran, kenapa tempat tersebut dinamakan Lubang Buaya dan apa ada hubungannya dengan hewan buaya?
Dilansir dari berbagai, nama tempat di kawasan Cipayung, Jakarta Timur itu memang sudah lama disebut Lubang Buaya, jauh sebelum peristiwa 30 September 1965. 
Nama Lubang Buaya tersebut konon disematkan oleh orang sakti zaman dahulu bernama Datuk Banjir. Tempat ini dikenal sebagai markas buaya ganas. 
Menurut keturunan Datuk Banjir, Yanto, kala itu sang buyut sedang melintasi sungai besar di kawasan Lubang Buaya dengan menggunakan getek, serta bambu panjang sebagai dayungnya. Namun dalam perjalanan, bambu dayung itu tiba-tiba menyentuh ruang kosong.
Setelah itu, ruang kosong itu seolah menyedot material di atasnya. Akibatnya, bambu dayung dan getek serta Datuk Banjir turut tenggelam. Saat tenggelam itulah, Datuk melihat sarang buaya di dasar sungai.(rb/Ipc)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *