HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Cari Blog Ini

Pemilihan Langsung Lahirkan Jokowi dan SBY

By On November 28, 2019

JAKARTA,Rakyat Bicara- Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengaku tidak setuju atas wacana presiden dipilih oleh Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) RI.

Menurut dia, melalui pemilihan langsung dapat melahirkan sosok pemimpin seperti Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyon (SBY).

"Kalau saya pribadi menolak karena pemilihan presiden ini justru melahirkan orang kayak Joko Widodo (Jokowi) maupun SBY yang sebetulnya sangat sedikit," ujar Mardani kepada wartawan di kawasan Jakarta Barat, Kamis (27/11).

Menurut dia, jika pemilihan presiden dikembalikan ke MPR maka kembali pula ke sistem oligarki. Sistem yang pemerintahannya dijalankan oleh beberapa orang penguasa dari golongan atau kelompok tertentu. 

"Sehingga jika dikembalikan ke MPR, ya oligarki (kembali lagi seolah menjadi sistem oligarki)," lanjut Mardani.

Anggota Komisi II DPR ini menyarankan untuk memperkuat peraturan melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Ada tiga fokus yang perlu diatur, pertama, menurunkan ambang batas pencalonan presiden.

Mardani menilai, persoalan biaya politik yang tinggi diawali dengan tingginya ambang batas pencalonan presiden itu. 

Sebab, dengan ambang batas yang tinggi mengakibatkan lobi-lobi politik agar menarik sejumlah partai politik bergabung untuk bisa mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Ya biaya politik tinggi paling utama itu untuk beli perahu (dukungan) yang mahal. (Misal) saya punya partai cuma dapat tujuh persen (kursi di DPR), nah buat (meraih ambang batas pencalonan Presiden) 20 persen (kursi) maka beli dua perahu itu mahal banget," ungkap Mardani.

Kedua, Mardani menyarankan penyelenggaran pemilu memakai sistem rekapitulasi hasil pemungutan suara elektronik atau e-rekap. Sehingga, memudahkan proses pemilu dan menghemat biaya pelaksanaan pemilu.
Ketiga, ia mengusulkan agar masa kampanye pemilihan presiden dipersingkat. "Jadi, Presiden tetap dipilih langsung oleh masyarakat tatapi bisa murah jika ada aturan perundangan yang tepat," kata Mardani.(rb/rpk)

 Jambret makin Ganas Di Medan

By On November 27, 2019

Medan, Rakyat Bicara- Aksi kejahatan jalanan kembali terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara.
Bahkan semakin mengganas.
Korban seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Medan.
Penjambretan sadis yang menarik tas korban hingga terpelanting ke jalan terjadi di Jalan Pimpinan Gg Juremi Kecamatan Medan Perjuangan, Sumut, (11/2019) kemarin.
Informasi dihimpun, akibat penjambretan ini korban bernama Nur mengalami luka parah, dan dikabarkan belum sadarkan diri karena tubuhnya terhempas ke jalanan.
Salah seorang warga sekitar, bernama Lia mengatakan aksi penjambretan ini terjadi siang hari.
Saat itu korban tengah berjalan sendirian masuk ke dalam Gang Juremi di Jalan Pimpinan.
Tiba-tiba, pelaku berjumlah 2 orang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria berboncengan datang dari arah belakang.
Kedua pelaku yang terekam dalam kamera CCTV itu, memepet korban dan merampas tas yang disandang korban.
Hingga korban terhempas beberapa meter dari posisinya ke seberang jalan dan terjatuh ke tanah.
Wanita yang menggunakan pakaian terusan berjilbab berwarna kecoklatan itu tampak terpental ke seberang jalan.
"Korban melintas sendirian dan dari belakang langsung ditarik sampai korban terseret," kata Lia, Rabu (27/11/2019).
Begitu terhempas jatuh, pelaku berhasil membawa kabur tas korban.
Sedangkan warga sekitar yang melihat kejadian ini langsung menolong korban.
Korban dikabarkan warga asal Aceh.
"Korban oleh keluarga sudah dibawa ke Aceh, karena belum sadarkan diri," jelasnya.
Kejadian penjambretan sadis terekam kamera CCTV yang dipasang oleh warga di lokasi kejadian.
Pelaku dua orang menggunakan masker, juga memakai helm warna hitam dan warna merah.
Video rekaman CCTV ini pun banyak dibagikan netizen ke Group media sosial.(rb/tbn)

Ditanya Soal Kabareskrim, Mahfud MD: Pak Kapolri Sudah Tahu Orangnya

By On November 25, 2019

JAKARTA, Rakyat Bicara- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko-Polhukam) mahfud MD memberikan respons atas belum terisinya posisi Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri
Mahfud menyerahkan keputusan pengisian jabatan Kabareskrim kepada Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis.

"Ya terserah Kapolri lah. Kan Pak Kapolri sudah tahu siapa orangnya, dan kapan waktunya (waktu pengisian jabatannya)," ujar Mafhud kepada wartawan usai menghadiri syukuran terpilihnya para menteri kabinet Indones Maju asal KAHMI di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (21/11/2019) malam.

Saat disinggung tentang kriteria apa yang cocok untuk sosok Kabareskrim mendatang, Mafhud pun enggan berkomentar banyak. Dia kembali menyerahkannya kepada Kapolri.

"Ya ada di kapolri sana," tegas Mahfud.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis telah melakukan mutasi pertamanya dan memimpin serah terima jabatan (sertijab) sejumlah perwira tinggi (pati), Selasa (19/11/2019).

Namun, tidak ada posisi Kabareskrim Polri di surat telegram tersebut.

Janji akan segera menunjuk Kabareskrim telah dilontarkan Idham sejak ditetapkan sebagai Kapolri dalam rapat paripurna DPR, 31 Oktober 2019.

Idham beralasan, langkah itu perlu dilakukan demi mempercepat pengungkapan kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

"Saya akan menunjuk Kabareskrim yang baru untuk segera mempercepat pengungkapan kasus Novel Baswedan," kata Idham di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Namun, hingga saat ini, belum ada tanda-tanda penunjukkan Kabareskrim baru.

Pada rotasi pertama sejak Idham dilantik sebagai Kapolri, ada ratusan anggota yang dimutasi. Namun, posisi Kabareskrim tak tercantum dalam surat telegram bernomor ST/3020/XI/KEP/2019 tertanggal 8 November 2019.

Posisi yang dimutasi antara lain, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam), Staf Ahli Kapolri, Kapolda Kaltim, Kapolda Babel, dan Kakolantas Polri.

Polri berdalih bahwa proses penunjukkan sedang dilakukan dan mengklaim akan segera dilakukan.(rb/kp)

Kirim 60 Kg Sabu-Sabu, Eks Polisi dan Rekan Divonis Hukuman Mati

By On November 22, 2019

Rakyat Bicara- Dua kurir narkoba dijatuhi pidana mati di Pengadilan Negeri (PN) Kisaran. Seorang lainnya dihukum seumur hidup.
Terdakwa yang dijatuhi hukuman mati yakni Setiawan Al Ghazali alias Wan (23) dan Susanto alias Awi (36). Sementara rekan mereka, Awi Kevin alias Adi divonis penjara seumur hidup.
Hukuman terhadap ketiga terdakwa dijatuhkan majelis hakim yang diketuai Ulina Marbun di Pengadilan Negeri Kisaran, Selasa (19/11) sore. 
Ketiga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.
Mereka terbukti melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Ketiganya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yakni 60 bungkus berisi sabu-sabu dengan berat bruto sekitar 60.000 gram (60 Kg).
"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati," kata Ulina dalam putusannya, Rabu (20/11).
Vonis majelis hakim ini hampir sama dengan tuntutan. Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta agar ketiganya dijatuhi hukuman mati

Terdakwa Banding

Menyikapi vonis itu, ketiga terdakwa menyatakan akan menempuh upaya banding. Begitu pula dengan JPU. Setiawan merupakan mantan anggota Polri yang bertugas di Riau. Sebelum dipecat, dia berpangkat Bripda.

Sesuai dakwaan, Setiawan dan Susanto ditangkap petugas BNN di Jalan Lintas Sumatera, depan SMP Negeri 1 Lima Puluh, Kabupaten Batubara, Sumut, Jumat (12/4) sekitar pukul 12.00 Wib.
Perkara ini berawal saat Setiawan yang telah mengenal Susanto sebagai kurir narkotika, meminta pekerjaan dari pria itu. Mereka sepakat untuk melakukan pekerjaan dengan upah Rp 20 juta.
Keduanya berangkat ke Bengkalis, Riau, dan bertemu Awi Kevin bersama beberapa orang lainnya. Awi menyerahkan mobil Toyota Innova warna abu-abu dengan nomor polisi BM 1033 BA kepada Setiawan dan Susanto.
Setiawan dan Susanto sebelumnya melihat Awi dan rekan-rekannya memasukkan beberapa karung berisi sabu-sabu ke dalam mobil. Karung itu ditempatkan di jok tengah serta jok belakang.
Paket sabu-sabu itu diketahui milik Atian (DPO). Rencananya barang haram itu dikirim ke Medan. Susanto dan Setiawan kemudian bergerak menuju Medan. Dalam perjalanan, mereka sempat memindahkan sebagian sabu-sabu ke dalam dashboard mobil.
Di perjalanan, tepatnya di depan SMP Negeri 1 Lima Puluh, Batubara, mobil mereka dihentikan petugas BNN. Mereka tak berkutik setelah petugas menemukan 60 bungkus sabu-sabu di dalam kendaraan itu. 
Keduanya diproses bersama Awi Kevin yang kemudian tertangkap. Mereka diadili dan dinyatakan bersalah.(rb/mdk)

AKBP Asep Darmawan Dicopot Dari Jabatan Kapolres Kampar Karena Mengobrol Saat Kapolri Beri Arahan

By On November 21, 2019

Rakyat Bicara- Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz mencopot AKBP Asep Darmawan.
Baru dua bulan menjabat, AKBP Asep Darmawan dicopot dari jabatan Kapolres Kampar karena mengobrol saat kapolri beri arahan. AKBP Asep Darmawan pun ditegur terbukaLalu 4 hari kemudian, dicopot dari jabatan. Jauh sebelum menjabat Kapolres Kampar, Asep Darmawan pernah tugas di Jajaran Polda Sulawesi Utara (Sulut). Sejumlah jabatan top pernah ia jabat. Semisal Kasat Reskrim Polres Bitung, Kasat Reskrim Polresta Manado dan Kabag Ops Polresta Manado. Asep Darmawan termasuk perwira berprestasi. Ketika bertugas di Sulut, ia pernah mengungkap dua kasus besar yang menghebohkan warga Sulut. Berikut 2 Kasus menghebohkan diungkap Asep Darmawan ketika bertugas di Sulut.(rb/tbn)

Pemangkasan Birokrasi Diharapkan Mencapai Tingkatan di Daerah

By On November 20, 2019

JAKARTA, Rakyat Bicara-Pemangkasan proses birokrasi seperti yang direncanakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin harus turut meyentuh tataran birokrasi di pemerintahan daerah karena justru hambatan pemrosesan izin usaha dan investasi selama ini banyak berhulu di daerah.
Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede saat dihubungi mengatakan kegusaran Presiden Jokowi mengenai sulitnya perizinan investasi, hingga mandeknya pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) banyak disebabkan rumitnya birokrasi di pemerintahan daerah.
Hambatan di birokrasi daerah itu membuat deregulasi kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat menjadi tidak efektif.
"Yang perlu pemerintah perhatikan juga ialah peraturan dan birokrasi di tingkat daerah, karena dalam beberapa kasus, meskipun aturan pusat telah melakukan deregulasi, namun aturan dan birokrasi daerah menjadi bottleneck (hambatan) investasi dan pengembangan UMKM," ujarnya di Jakarta pada Senin (21/10/2019).
Pardede menanti gambaran detail mengenai rencana penyederhanaan birokrasi yang digaungkan Presiden Jokowi saat pidato pelantikan pada Minggu (20/10/2019). Upaya perbaikan birokrasi yang telah dilakukan Presiden Jokowi dalam periode pemerintahan 2014 - 2019 dinilainya tidak cukup untuk berkontribusi signifikan bagi reformasi struktural perekonomian.
"Birokrasi ini sendiri kembali menjadi fokus pemerintah di periode kedua kali ini karena meskipun perbaikan birokrasi telah berjalan dalam 5 tahun terakhir, tidak cukup menarik investor di tengah isu perang dagang AS-China dan tren perlambatan ekonomi global," ujarnya.
Selain itu, rencana Presiden Jokowi untuk mengajak DPR dalam merumuskan dua undang-undang (UU) yaitu UU Cipta Tenaga Kerja dan Pengembangan UMKM juga sangat dinantikan realisasinya.
"Diharapkan dalam kedua UU tersebut, akan ada peraturan terkait posisi pemerintah pusat terhadap intervensi peraturan daerah terkait investasi dan usaha," kata Pardede.
Dia menambahkan dengan penciptaan lapangan kerja serta mendorong penguatan UMKM, indeks kemudahan berbisnis (ease of doing business) serta tingkat daya saing Indonesia akan meningkat dan mampu menyerap investasi.(rb/bs) 

7 Anak Medan yang Bersahabat, 11 Tahun Kemudian Semua Jadi Kapolres

By On November 16, 2019

MEDAN,Rakyat Bicara-sejumlah perwira polisi yang berasal dari Sumatera Utara viral di Media Sosial Facebook dan menjadi sorotan warganet.
Foto tersebut adalah foto perbandingan tujuh perwira menengah yang kini sukses mendapat jabatan Kapolres di luar Kota Medan, yang dibandingkan dengan foto saat mereka masih muda.
Ketujuh anak Medan ini, kini berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP).
Ternyata sebelum menjadi kapolres ketujuh anak Medan ini pernah tugas bareng di Polda Sumut.
Salah seorang dalam foto yaitu, AKBP Budi Hendrawan SIK, MH membeberkan cerita unik di balik foto yang menjadi sorotan warganet tersebut.
Ia menjelaskan bahwa foto pertama diambil saat mereka sedang bertugas di Polda Sumut dan foto kedua setelah mereka berpangkat AKBP.
Foto saat mereka berpakaian biasa tersebut menurutnya mereka ambil pada tahun 2008 lalu, sedangkan foto saat mereka berseragam diambil pada tahun 2019."Jadi poto itu tahun 2008 lalu.
Saat itu pangkat kami masih AKP dan itu tugas di Polda Sumut semua," ujarnya, Jumat (15/11/2019) melalui sambungan WhatsApp.
"Foto yang di bawah kemarin waktu menghadiri rapat FORKOPIMDA," lanjutnya.
Terkait persahabatan ke tujuh pemuda asal Kota Medan ini, Budi menjelaskan bahwa semua yang berada di foto tersebut merupakan satu angkatan.
"Kami kawan satu angkatan Akademik Polisi (Akpol). Kami angkatan 2000 Batalyon Sanika Satyawada," ungkapnya.
Saat ditanya ke-tujuh orang tersebut kini bertugas di mana. Budi mengatakan bahwa semua berada terpisah-pisah.
"Semua mendapat amanah menjadi Kapolres," jelasnya.
"Kalau dari kiri ke kanan, pertama ada AKBP Tito Travolta Hutahuruk, SIK, MH.
Ia menjabat sebagai Kapolres OKU.(rb/tbn)

Polri: Pelaku Bom Bunuh Diri Medan Diduga Lone Wolf

By On November 14, 2019

Jakarta, Rakyat Bicara-Mabes Polri menyebut pelaku bom bunuh diri di mapolrestabesmedan,RMN, diduga berstatus pelajar atau mahasiswa. Pelaku yang berusia 24 tahun itu melakukan aksi sendirian alias lone wolf. 

Identitas pelaku diketahui berdasarkan hasil analisis sidik jari yang ditemukan tim Inafis di tempat kejadian perkara.

"Pelaku ini atas nama RMN, usia 24 tahun, kemudian lahir di Medan. Selain diidentifikasi juga masih akan dikembangkan oleh Densus 88. Dugaan sementara pelaku melakukan aksi teror lone wolf," kata Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo, Jakarta, Rabu (13/11).

Dedi menambahkan saat melakukan aksinya, RMN melilitkan bom di pinggangnya. "Pengembangan kasus ini akan sangat ditentukan tim di lapangan," kata Dedi.

Bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 08.45 WIB. Bom ini melukai enam anggota polisi, serta menewaskan seorang pria yang diduga pelaku.

Ledakan terjadi di dekat kantin Polrestabes serta tempat pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Saat itu warga sedang ramai mengurus SKCK sebagai persyaratan seleksi CPNS 2019 yang baru saja dibuka kemarin.

Enam orang menjadi korban dan mengalami luka ringan akibat bom bunuh diri di Polrestabes Medan itu. Enam orang itu yakni empat orang anggota polisi, satu PHL, dan satu masyarakat. Keenam korban saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Sumatera Utara.(rb/cnn-i)

Peringati Hari Pahlawan, Pemkab Asahan Gelar Upacara di Lapangan Alun-Alun Kisaran

By On November 10, 2019

KISARAN, Rakyat Bicara- Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, Pemerintah Kabupaten Asahan Gelar Upacara di Lapangan Alun Alun Kisaran, Minggu, (10/11)
Dalam pelaksanaan memperingati Hari Pahlawan, Bupati Asahan H Surya, BSc menjadi inspektur upacara.
Turut Hadir dalam acara Forkopimda Kab. Asahan, Sekretaris Daerah, Tokoh Agama, OPD, Veteran, ORMAS, OKP, ASN, unsur TNI/POLRI.
Dalam kata sambutan Bupati Asahan mengatakan, bahwa tepat di tanggal 10 November, masyarakat Indonesia memperingati Hari Pahlawan.
Peringatan hari pahlawan ini, lanjut Surya, sebagai bentuk rasa syukur kita atas kemerdekaan Indonesia dan mengenang jasa para pahlawan yang telah mengorbankan nyawanya untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah.
“Kita merasa beruntung karena hidup dimasa yang damai dan menikmati hasil jerih payah dari para pahlawan yang telah berhasil melepaskan Indonesia dari tangan penjajahan,” ujarnya.
Surya menjelaskan, awal mula peringatan hari pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November adalah diambil dari peristiwa perlawanan masyarakat Surabaya (yang dikenal arek-arek Suroboyo) terhadap sekutu sebagai bentuk mempertahankan kemerdekaan yang menewaskan Jenderal AWS Mallaby.
“Momentum tersebut menjadikan spirit para pejuang bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan di berbagai daerah, seperti di Bandung yang dikenal dengan Bandung Lautan Api, di Semarang dikenal dengan pertempuran 5 hari, di Yogyakarta dikenal dengan Serangan Umum 1 Maret, di Sumatera Utara dikenal dengan peristiwa Medan Area,” sebutnya.
Maka, sambung Surya, dalam memperingati hari pahlawan ini, perlunya pemaknaan nilai moral yang dapat diambil dari aksi heroik para pahlawan kita dalam mempertahankan kemerdekaan kepada masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda yang dapat mencontoh nilai dan moral dari para pahlawan seperti Keberanian, Tanggung Jawab, Rela Berkorban, dan Jiwa Kepeminpinan dalan menghadapi tantangan kedepan.
Selanjutnya, kata sambutan Menteri Sosial RI Julia P Batubara yang disampaikan langsung oleh Bupati Asahan H Surya, BSc mengatakan, bahwa Julia meminta anak muda membangkitkan semangat inovasi.
Menurutnya, bentuk aksi nyata bagi pahlawan masa kini dapat dilakukan dengan cara menolong secara sesama hingga tidak menyebarkan hoak, melakui Peringatan hari pahlawan kita bangkitkan semangat inovasi pada anak muda untuk menjadi pahlawan masa kini, sebagaimana tema peringatan hari pahlawan 2019 ‘Aku Pahlawan Masa Kini”.
Menjadi pahlawan masa kini dapat dilakukan oleh siapapun warga negara Indonesia, dalam bentuk aksi nyata memperkuat keutuhan NKRI. Seperti menolong sesama yang terkena musibah, tidak memprovokasi yang dapat mengganggu ketertiban, tidak menyebarkan hoax tidak melakukan perbuatan anarkis atau merugikan orang lain dan lain sebagainya, jelasnya.
Pada Kesempatan ini, Bupati Asahan menyerahkan Piagam Penghargaan kepada Tokoh Olah Raga Kabupaten Asahan juga kepada Kapolres Asahan AKBP. Faisal F. Napitupulu, SIK. MH.
Diakhir acara upacara peringatan Hari Pahlawan Kabupaten Asahan Tahun 2019, Forkopimda Asahan, Sekretaris Daerah, MUI, Tim IMTAG, ORMAS, OKP, ASN dan unsur TNI/ POLRI, melaksanakan upacara jiarah ke Taman Makam Pahlawan Jl. Jend. Sudirman Kisaran, sekaligus melakukan Tabur Bunga.(rb/wr)

Kunjungan Ke Banten, Ma'ruf Amin Pulang Kampung Ke Pesantrennya

By On November 09, 2019

Jakarta, Rakyat Bicara-Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Tangerang, Banten, Sabtu, 9 November 2019. Ma'ruf akan berkunjung ke pondok pesantrennya, Pondok Pesantren An- Nawawi Tanara, Serang, Banten.
Kunjungan Ma'ruf ke Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara ini merupakan yang pertama kali setelah dia dilantik menjadi Wakil Presiden Indonesia 2019-2024. 
Asisten Deputi Komunikasi dan Informasi Publik Sekretariat Wakil Presiden, Rusmin Nuryadin, mengatakan Ma'ruf berangkat ke Banten menggunakan Helikopter VVIP Super Puma TNI AU.
Ma'ruf didamping istrinya, Wury Estu Handayani, berangkat dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta menuju Stadion Mini Mekar Baru, Jl. KH. Suhaemi No.2, Mekar Baru, Mekarbaru, Tangerang, Banten pada pukul 14.00 WIB.
"Setibanya di Stadion Mini Mekar Baru, Wapres disambut oleh Gubernur Banten Wahidin Halim, dan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten untuk selanjutnya berkendara mobil menuju Pondok Pesantren An- Nawawi Tanara (Penata), Kabupaten Serang," katanya dalam keterangan pers Sekretariat Wakil Presiden.
Malam harinya, Ma'ruf dan istri serta Gubernur Banten Wahidin Halim akan menghadiri Maulid Nabi Muhammad SAW dan Haul KH. 
Muhammad Amin (Abuya Amin) ke-26 di Masjid Jami’ Baitul Muhtadin, Kampung Tegal Kamal, Desa Renged, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang. Usai acara, Ma'ruf dan istri akan kembali ke Jakarta pada malam di hari yang sama.(rb/afis/kp)

Brigadir AM Tersangka Penembakan Mahasiswa Kendari Dibawa Ke Bareskrim Polri

By On November 08, 2019

Rakyat Bicara- Brigadir AM jadi tersangka kasus tewasnya mahasiswa yang berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Sulawesi Tenggara, September lalu.
Penetapan tersangka Brigadir AM berlangsung saat jumpa pers di Mabes Polri Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Dalam jumpa pers itu, Kasubdit Dittipidum Bareskrim Mabes Polri, Komisaris Besar Chuzaini Patoppoi menyatakan bahwa penetapan tersangka itu disimpulkan kepolisian setelah melakukan uji balistik.

Uji balistik dilanjutkan dengan menganalisis tiga proyektil peluru dan enam selongsong yang ditemukan di sekitar tempat kejadian penembakan.

"Ditemukan keidentikan dari enam senjata, satu senjata identik dengan dua proyektil dan dua selongsong identik dengan senjata api jenis HS yang diduga digunakan oleh Brigadir AM," ungkap Patoppoi.

Brigadir AM dikenai pasal 351 ayat 3 KUHP, tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian, dan atau pasal 359 KUHP, mengenai kealpaan yang menyebabkan orang meninggal, subsider pasal 360 KUHP.

Patoppoi mengatakan, AM ditahan dan berkasnya akan dilimpahkan ke kejaksaan.
Saat ini AM telah mendekam di balik jeruji besi rumah tahanan Bareskrim Mabes Polri Jakarta.(rb/ktv)

Sudah Datangi Kejagung hingga KPK, Kapolri Hari Ini Kunjungi Mabes TNI

By On November 06, 2019

Rakyat Bicara- Kapolri Jenderal Idham Aziz hari ini akan melanjutkan kunjungannya ke instansi di luar Polri. Rencananya Idham akan berkunjung ke Mabes TNI.

"Saya nanti mendampingi bapak Kapolri silaturahmi, diterima pukul 13.00 WIB di mabes TNI," kata Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2019).

Iqbal mengatakan, Kapolri akan bertemu KASAU dan KASAL di Mabes TNI. Kunjungan itu akan dilanjutkan ke Markas Besar TNI AD.

"(bertemu) Kepala Staf Angkatan Udara, Kepala Staf Angkatan Laut. Nanti Mabes AD sore, (bersama) Kepala Staf Angkatan Darat," ujarnya.(rb/abw/dn)

Iwan Bule Jadi Ketua Umum PSSI, Ini Harapan Pelatih PSS Sleman

By On November 04, 2019

Yogyakarta, Rakyat Bicara-Mantan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Komisaris Jenderal Mochamad Iriawan alias Iwan Bule terpilih menjadi Ketua Umum PSSI periode 2019-2023 dalam Kongres Luar Biasa PSS atau KLB PSSI di Jakarta pada Sabtu, 2 November 2019.
Terpilihnya Ketua Umum PSSI baru memberikan harapan baru bagi para pelatih klub sepak bola. Pelatih PSS Sleman, Seto Nurdiyantoro, punya seabreg harapan.
"Harapan saya kompetisi menjadi baik. Semuanya menjadi baik dan bisa menyelesaikan masalah yang ada," katanya, Sabtu, 2 November 2019.
Ia berharap Ketua Umum PSSI baru tidak hanya melakukan pembenahan pada kompetisi profesional, tetapi juga sampai kompetisi usia muda.
Menurut dia, hampir seluruh tim baik yang berlaga di Liga 1 maupun Liga 2 kerap mengeluhkan soal penataan jadwal kompetisi yang sangat mepet.
Jeda satu laga dengan laga berikutnya seringkali tak sampai sepekan. Kondisi ini berimplikasi pada waktu recovery pemain yang singkat sehingga mereka mengalami kelelahan fisik dan rentan cedera.
Sementara itu, pelatih PSIS Semarang, Bambang Nurdiansyah alias Banur, berharap terpilihnya Iwan Bule berdampak pada kinerja federasi dan wajah persepakbolaan Indonesia bisa kian tertata.
“Mudah-mudahan yang terpilih bisa bekerja lebih baik. Siapa pun pengurusnya, benahi lah sepak bola Indonesia,” ujar Bambang.(rb/pw-tg))

Sembilan Calon Ketua Tuding Persiapan Kongres PSSI Aneh

By On November 01, 2019

Jakarta,Rakyat Bicara-Sebanyak sembilan dari 11 orang calon Ketua Umum menganggap persiapan kongres PSSI 2 November tidak wajar dan merugikan mereka.

Sembilan calon ketua umum PSSI tersebut yakni, Fary Djemy Francis, Vijaya Fitriyasa, Yesayas Octavianus, Rahim Soekasah, Arief Putra Wicaksono, Aven Hinelo, Benny Erwin, Bernard Limbong dan Sarman El-Hakim.

Mereka merilis deklarasi yang berisi 10 pernyataan, termasuk indikasi keanehan karena PSSI tidak melakukan sosialisasi tata cara pemilihan di kongres. 

Selain itu tidak ada medium antara calon ketua dengan pemilik suara untuk menyampaikan visi dan misi mereka setelah debat terbuka yang sebelumnya dijadwalkan Komite Pemilihan (KP) dibatalkan sepihak.

Bahkan dalam isi deklarasi lainnya, sembilan calon ketua itu menyebut ada indikasi kuat 'operasi senyap' dari beberapa oknum Exco PSSI untuk memenangkan salah satu calon ketua di kongres.

Selain itu, tercium adanya aroma kental permainan uang antara salah satu calon ketum dengan pemilik suara.

"Jika sudah begini, maka federasi kita, PSSI dan sepak bola Indonesia secara keseluruhan dalam kondisi bahaya. Akan makin parah jika tidak ada perbaikan untuk menuju perubahan," sebut Fary sebagai juru bicara dalam konferensi pers di Fx Senayan, Jumat (1/11).

"Kami mengimbau kepada semua voters untuk menggunakan hati nurani. Mari bergandeng tangan dengan hati yang tulus, dengan cinta untuk membawa sepak bola Indonesia menjadi lebih baik," sebut Fary.


Selain itu, forum sembilan calon ketua PSSI juga mengimbau kepada FIFA untuk mengobservasi kongres supaya berjalan sesuai dengan harapan semua pihak. 

Begitu juga dengan pemerintah yang diminta untuk membuka mata untuk mengawal dan mengawasi betul gelaran KLB pada Sabtu (2/11).

"Kami sepakat untuk maju dalam bursa calon Ketua PSSI tanpa ada gerakan money politic. Ini komitmen kami, karena kami mencium adanya indikasi money politic


Kami tidak menarik diri dari kongres tapi melihat dinamika yang terjadi jelang dan pada saat kongres digelar menit per menit," jelasnya.

Sementara itu Ketua Komite Pemilihan (KP) PSSI Syarif Bastaman mempertanyakan pernyataan yang dilemparkan dalam forum sembilan calon Ketua PSSI tersebut. 


Syarif menantang sembilan calon tersebut untuk memberi tahu letak kesalahan dalam proses yang dilakukan KP selama ini.

"Mohon kalau benar cinta dengan PSSI, bertanggung jawablah, gunakan hak dipilih dan memilih dengan baik. 


Karena ini di ranah olahraga, jadi harus sportif. Kita hidup di negara hukum, jadi jangan melanggar aturan hukum.

Kalau saya dianggap melanggar hukum, saya tantang di mana letak salahnya," tegas Syarif.

Syarif menjelaskan rundown KLB sudah dikirimkan melalui surat elektronik resmi masing-masing calon sejak tiga hari yang lalu. Termasuk hal-hal yang perlu dipersiapkan, yakni identitas calon yang tidak bisa diwakilkan. 

Syarif juga memastikan pemilik suara yang tidak sesuai ketentuan bakal dicoret agar tidak menyalahgunakan hak dalam kongres.

"Kalau mereka buat seperti ini karena tahu tidak akan menang di kongres, terus mereka mau boikot artinya mereka childish," sebutnya.(rb/cnn-i)
.

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *