HukumNasional

Tim Pengacara  Ronald  A. Supranto Siagian, S.H Parlindungan Krissandus, S, S.H Ajukan Eksepsi Atas Kewenangan  Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Rakyatbicara.id-Jakarta, Kantor Berita RBN – Tim Kuasa Hukum Pengacara  Ronald  A. Supranto Siagian, S.H Parlindungan Krissandus, S, S.H, mengajukan membacakan eksepsi atas kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) dalam sidang pembacaan  Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: No. REG.PERK : PDM-021JKT,TIM/EKU/04/2024, tanggal 17 April 2024 yang seblumnya telah  dibacakan pada persidangan tanggal 06 Mei 2024 di Pengadilan  Negeri Jakarta Timur, Atas nama Terdakwa  I  (Kesatu) WISNU SUSILO, Atas nama Terdakwa II (Kedua) JOHARI CARLOS ALFREDO Alias EDOT dan atas nama Terdakwa IV (Keempat) MUHAMD ALIF AJI SAPUTRA Alias ALIF.

” Atas nama  Tim Pengacara Ronald  A. Supranto Siagian setelah pembacaan dakwaan, yang telah dibacakan oleh Jaksa, di situ jelas dugaan  melanggar Pasal 170 (KUHP).  Dinilai tidak sesuai dengan hukum acara, kami sebagai PH (penasehat hukum) Ronald  A. Supranto Siagian, tentu  mengajukan eksepsi, berupa tangkisan -tangkisan hukum terhadap dakwaan tersebut,” kata Kuasa Hukum Parlindungan Krissandus, S, S.H  kepada wartawan di PN Jaktim, Senin,13 Mei 2024 kemarin.

Eksepsi tersebut, kata Parlindungan, adalah mengenai kompetensi relatif PN Jakarta Timur, dalam hal ini, berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya.

“Intinya, kompetensi relatif karena kami selaku PH (penasehat hukum) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0605/SK-RSR/IV/2024,  tanggal 06 Mei  2024  yang telah teregister dalam kepaniteraan  Pengadilan  Negeri Jakarta Timur, tanggap inti dari dakwaan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum, arahnya kemana sehingga kita mengajukan nota keberatan eksepsi untuk di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Timur,” ucapnya. 

Ditambahkannya, menurut analisa tim sebagai PH (penasehat hukum), lanjut Parlindungan, apapun yang kita ajukan adalah nantinya merupakan wewenang Pengadilan Negeri  Jakarta Timur. Kita hanya menyampaikan nota keberatan untuk di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga, ucapnya lagi.

“Itu pendapat kami, nanti bisa beda lagi dengan jawaban dari JPU-nya. Nanti kita lihat keputusan dari Majelis Hakim. Namanya ada kesempatan hukum untuk mencari keadilan membela klien kami. Kami sebagai Pengacara yang  membela tentu mencari celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh klien, dalam hal ini hak dia untuk mengajukan tangkisan terhadap dakwaan itu,” kata dia menambahkan.

Lebih jauh Parlindunan menyampaikan, dalam  hal  ini  bertindak  untuk  dan  atas  nama  Klien  Kami,  atas  nama  Terdakwa   I   (Kesatu) WISNU SUSILO,  Terdakwa  II  (Kedua) JOHARI  CARLOS ALFREDO  Alias  EDOT,  Terdakwa IV (Keempat) MUHAMD ALIF AJI SAPUTRA Alias ALIF, sebagaimana   Surat Dakwaan  Sdr. Jaksa  Penuntut  Umum  No. REG.PERK  :    PDM-021JKT,TIM/EKU  /04/2024,  tanggal  17 April  2024 yang dibacakan  pada persidangan tanggal  06  Mei  2024  di  Pengadilan   Negeri  Jakarta   Timur tersebut,  maka dengan  menyampaikan Keberatan   atau  Eksepsi   atas  Surat  Dakwaan   Sdr.  Jaksa  Penuntut  Umum  No.   REG.PERK : PDM- 021 JKT, TIM/EKU /04/2024, tanggal 17 April 2024 yang dibacakan  pada persidangan tanggal 06 Mei 2024 di Pengadilan  Negeri Jakarta  Timur yaitu atas nama Para Terdakwa, adalah semata untuk menemukan keadilan yang berdasarkan pada kebanaran yang diperoleh dari satu proses peradilan yang cermat dan teliti dengan berlandaskan  pada nurani dan rasa objektifitas  yang tinggi,  maka  kami selaku Penasehat  Hukum Terdakwa  Para Terdakwa.  

Dengan menyampaikan  Nota  Keberatan (Eksepsi),  dengan  alasan bahwa Jaksa kami nilai  tidak cermat,  jelas dan lengkap dalam  menguraikan  mengenai  tindak  pidana  yang  didakwakan  dalam  Surat  Dakwaan  Jaksa  Penuntut Umum tersebut  sebagaimana  yang  diatur dalam  ketentuan  Pasa/  143 ayat (2) KUHAP  yang  berbunyi  ” Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

  1. Nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka
  2. Uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan Pasal  143 Ayat  (3) KUHAP  ” Surat  Dakwaan  yang  tidak  memenuhi  ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam ayat (2) huruf  b batal demi hukum”.

Dalam pemahaman kami selaku PH (Penasehat Hukum) bahwa ketidakcermatan,  ketidakjelasan dan ketidaklengkapan  Jaksa Penuntut Umum dalam menguraikan mengenai tindak pidana atau menyusun dalam Surat Dakwaan adalah, bahwa pada pokoknya Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak dapat dipisahkan  dari  Berita Acara  Pemeriksaan  yang  dibuat  oleh  Penyidik  Polres Jakarta  Timur, yang mana didalam BAP para Terdakwa I Tersangka I Saksi bahwa perkara a quo berawal dari Laporan  Palisi  Nomor:LP/B/501/1112024/SPKT/POLRESMETROJAKARTATIMUR/POLDA METRO JAYA  tanggal 16 Februari 2024,  an.  M MAHFUZ  selaku  Pelapor, dengan Pasal yang diterapkan   oleh  Penyidik   Polres  Jakarta   Timur  adalah   Pasal   170  KUHP  dan  atau  Pasal  406 KUHP   dan   atau   Pasal   167  KUHP   dan  atau   Pasal   385   KUHP.   

Akan   tetapi,  Jaksa Penuntut   Umum  berkesimpulan, lanjut dia, hanya  menerapkan   dalam   Surat  Dakwaan   Pasal  170 ayat  (1) KUHP, melakukan  tindak  pidana,  ” Dengan  terang-terangan   dan dengan  tenaga  bersama menggunakan kekerasan  terhadap     orang     atau    barang  “, tandasnya.

Oleh karenanya, lanjut Parlindungan, dengan diterapkannya  oleh Jaksa Penuntut  Umum hanya Pasal  170 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaannya,   dapat   dikatakan,    bahwa   dakwaan   Jaksa   Penuntut   Umum   adalah   merupakan Dakwaan  Tunggal.  Hal  tersebut  menunjukan   bahwa  Jaksa  Penuntut  Umum  tidak  sependapat dengan   Penyidik   Polres  Jakarta   Timur,  sehingga   dapat  disimpulkan    bahwa   Penyidik   Polres Jakarta   Timur   terkesan    memaksakan     Pasal-pasal    tersebut    untuk   dikenakan    kepada   klien kami yakni para Tersangka/  Terdakwa agar jadi pesakitan dan atau terpidana.

Masih menurut pendapat Parlindungan, jujur setelah  membaca   BAP yang  dibuat  oleh  Penyidik  dan  Surat  Dakwaan  Jaksa  Penuntut Umum,   tempat   terjadinya    peristiwa    pidana   (locus  delicti)  di  Jalan  Komarudin  Sisi  Timur, Kelurahan  Pulugebang  Kecamatan  Cakung  Jakarta  Timur  dan  waktu  terjadinya  peristiwa pidana  (tempus  delicti)  pada  hari Jumat  tanggal  16 Februari  2024 sekira  pukul 02.30  WIB, yang mana   setelah   dilakukan  penelusuran   dilokasi   yang   dimaksud   terdapat    Plang Pengumuman yang bertuliskan yaitu :   “TANAH   INI MILIK AHLI WARIS  H. MARJAN, SUDAH DIEKSEKUSI PADA TANGGAL 2 NOVEMBER 2022 OLEH PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR   BERDASARKAN   PENETAPAN  NOMOR : N0.14/2022   Eks/PN.Jkt.  Tim  Jo.   No. 410/Pdt.G/2019/PN   Jkt.  Tim  Jo.    No.  547/Pdt/2020/PT.DKI    Jo.  3121  K/Pdt/2021   Jo.  888, tentu mengundang pertanyaan besar, ucapnya. 

Appalagi  berdasarkan  SIPP  Pengadilan  Negeri Jakarta Timur bahwa  lokasi tanah tempat  kejadian  tersebut,  ternyata   masih  sedang  dalam   Gugatan  pihak  lain  yaitu   PT. ADONARA   PROPERTINDO   selaku   PENGGUGAT   dan  H.  MARJAN   Cq  AHLI  WARIS  H. MARJAN (H. MAHFUZ dkk) selaku TERGUGAT I,  KURATOR PT. ASMAWI AGUNG CORPORATION selaku TERGUGAT II, Pemerintah Provinsi OKI Jakarta Cq Perumda Pembangunan   Sarana  Jaya  selaku  TERGUGAT   Ill  dan  seterusnya   sebagaimana  dalam Putusan 71/Pdt.G/2023/PN.  Jkt. Tim, tanggal  26 Maret 2024 dan saat ini masih dalam proses upaya  hukum  banding.  

Oleh  karenanya, patut dan atau  dapat  disimpulkan  bahwa  di  lokasi  tanah  tersebut masih terjadi dalam sengketa  hukum.  Sehingga apabila dihubungkan dengan  pertanyaan siapakah  PK/Pdt 2022 “. Sehingga hal tersebut menunjukan ada pertanyaan yang harus terjawab bahwa telah terjadi sengketa di lokasi tanah tersebut.

Tetu yang  berhak  atas tanah  tersebut,  perlu ada penelitian yang serius guna diperoleh keadilan maka jawabannya adalah  belum diketahui  siapa yang  berhak atas  tanah  secara sah menurut hukum,  karena  masih   bersengketa    dan  belum   berkekuatan    hukum  tetap  (BHT). Dengan   demikian,   bahwa   Pelapor an.  M  MAHFUZ   telah  kehilangan   legal standing sebagai Pelapor dalam  Laporan Pidana tersebut,  apabila  Pelapor an.  M MAHFUZ  bertidak sebagai Pelapor   dengan   dasar   sebagai   Pemilik   Tanah   (pemegang   hak kah atas tanah atau masih ada mafia tanah dibelakangnya ?

Konsekuensinya   Pelapor  an.  M  MAHFUZ  belum  memiliki  kualifikasi  sebagai   pihak  yang dirugikan dalam perkara a quo. lebih jauh lagi sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia dapat menangguhkan perkara lni, menunggu sampai terdapat adanya putusan atau perintah eksekusi resmi terhadap sengketa hak atas tanah tersebut, sebagaimana termuat  dalam Pasal 1 Peraturan  Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1   tahun  1956, tanggal  23  Mei  1956  ” 

Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan adanya suatu hak perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu sendiri.

Sehubungan dengan tempat dan waktu kejadian tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa, setelah dilakukan penelusuran serta berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa bahwa tempat kejadian tindak pidana bukanlah di Jalan Komarudin Sisi Timur, Kelurahan Pulugebang  Kecamatan  Cakung Jakarta Timur, melainkan dibelakang atau batas tembok lokasi tanah tersebut, sehingga bukan disisi atau pinggir jalan  Komarudin Sisi Timur. dan  kemudian  faktanya  saat  ini dilapangan  dilokasi  tanah  tersebut, baik di  sisi  Jalan  atau dibelakang tidak ada tampak tembok yang roboh. Sehingga tidak ada lagi fakta pengerusakan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa.

Kemudian setelah dilakukan penelusuran ke lokasi tanah tempat kejadian tindak pidana, ternyata terdapat 2 Lokasi I tempat kejadian tindak pidana yaitu yang pertama, di pinggir jalan yaitu di Jalan Komarudin Sisi Timur, Kelurahan Pulugebang  Kecamatan Cakung Jakarta Timur yang mana waktu kejadianya terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 09.00- 10.00 WIB dan sedangkan yang kedua yang dibelakang atau batas tembok lokasi tanah tersebut, terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 02.00-03.00  WIB.  

Oleh karenanya, apabila penjelasan, dihubungkan   dengan uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum terkait dengan tempat dan waktu kejadian peristiwa pidana maka terdapat waktu dan tempat Peristiwa  yang  berbeda,   maka  hal tersebut sungguh membingungkan.  Dengan  demikian  uraian  dakwaan Jaksa   Penuntut   Umum  terkait  dengan   tempat   dan  waktu   kejadian   peristiwa   pidana menjadi  tidak  jelas, namun telah membuat masyarakat susah berteduh dibalik jeruji.

Dan setelah   memahami    uraian   dakwaan    Jaksa   Penuntut    Umum,   pada  pokoknya Jaksa Penuntut  Umum  mendakwa   Para Terdakwa  telah  melakukan  tindak  pidana  kekerasa  terhadap barang. Namun demikian.  bahwa uraian Jaksa Penuntut Umum cenderung  kepada mengenai pengerusakan     terhadap    tembok,   yang   mana   apabila   dikualifikasikan     tehadap   atau  sebagai perbuatan   pidana  maka   seharusnya    Jaksa   Penuntut   Umum   menerapkan    Pasal  406  ayat  (1) KUHP, bukan Pasal 170, ucapnya.

Apalagi terhadap    uraian   Dakwaan   Jaksa   Penuntut   Umum   mengenai    kerugian   materil   yang dialami   pelapor  sebesar   Rp.   150.000.000,-     (seratus   lima  puluh  juta),   Jaksa   Penuntut   Umum tidak   menjelaskan     atau   menguraikan     secara   jelas,   apa   yang   menjadi   dasar   perhitungan kerugian   tersebut  serta  bagaimana  teriacinya   muncul  angka  tersebut.

Oleh karena itu, kami selaku PH(Penasehat Hukum) klien kami, berkesimpulan bahwa Pihak   Penyidik   Polres   Jakarat   Timur   terkesan   memaksakan   perkara  a quo   dengan menerapkan pasal-pasal alternative yang tidak beralasan hukum, yang seakan hanya memenuhi target pesanan.

Dan, yang jelas bahwa posisi tanah tersebut  masih dalam keadaan sengketa, sehingga Pelapor tidak memiliki  legal standing, sebagai Pelapor dengan bertindak sebagai  Pemilik Tanah termasuk dan tidak memiliki kualifikasi sebagai pihak yang mengalami kerugian, apalagi  di lokasi tidak ada fakta tembok yang rusak, silahkan siapa saja turun kelapangan untuk mengeceknya, juga tidak jelas mengenai waktu dan tempat kejadian perkara tidak pidana dimaksud, maka patut diduga telah salah  penerapan Pasal dakwaan    yang seharusnya  Pasal   406  ayat  (1) KUHP  tentang  pengerusakan barang. Juga tidak jelas dasar perhitungan   kerugian  yang  dialami  oleh Pelapor  yang tidak jelas dan tidak  berdasarkan  fakta, itulah isi dari nota keberatan eksepsi yang kita sampaikan di hadapan majelis Hakim Pengadilan Jakarta Timur,  tegasnya. (***)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button