Pemerintahan

Dani Ramdan Pastikan Tidak Ada Kekosongan Jabatan di Pemkab Bekasi, Sesuai Arahan Presiden

Rakyatbicara.id – Jakarta, Kantor Berita RBN – Pemerintah Kabupaten Bekasi akan memprioritaskan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan memastikan tidak ada kekosongan jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan menyampaikan hal tersebut usai menghadiri secara langsung pengarahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/6/2022).

“Untuk Kabupaten Bekasi penyerapan anggaran yang harus saya kontrol betul. Memang masih ada situasi dimana masih ada kekosongan untuk posisi kepala dinas dan masih dijabat oleh Plt. Itu juga harus dipercepat, agar bisa fokus dan tidak bercabang. Mudah-mudahan itu strategi yang kita lakukan akan mendapatkan hasil yang signifikan,” ujar Pj. Bupati Dani Ramdan, dikutip dari laman resmi prokopim,bekasikab.go.id.

Selain itu, Dani juga menjelaskan bahwa dalam arahan tersebut, Presiden meminta kepada para kepala daerah agar bisa mengedepankan upaya vaksinasi Covid-19, supaya pandemi di tanah air bisa segera berakhir.

“Mengenai pandemi ini belum sepenuhnya usai. Untuk itu, Bapak Presiden menekankan agar vaksinasi terus digalakkan terutama di daerah – daerah yang masih rendah cakupannya,” jelasnya.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan bahwa seluruh penjabat kepala daerah diminta agar memperhatikan soal ketahanan pangan, serta memanfaatkan lahan milik negara yang kosong. Lahan-lahan kosong itu bisa digunakan untuk menanam bahan pangan sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

“Di Bekasi sendiri termasuk kawasan Industri yang besar. Jadi harus dimanfaatkan untuk menanam pangan sehingga kita bisa punya stok pangan untuk masyarakat,” ujarnya.

Tak hanya itu, Ia juga menjelaskan bahwa  Presiden Jokowi meminta kepala daerah untuk menggunakan produk-produk lokal di tengah situasi sulit saat ini.

“Semua dinas harus ditekankan belanja produk dalam negeri sehingga UKM kita bisa bergerak dan berkembang lebih baik,” ucapnya.

Terakhir, Presiden juga menyinggung terkait dengan kondisi politik di daerah jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ia menekankan bahwa kepala daerah harus bersifat netral pada Pemilu kelak.

“Pemilu dan Pilkada 2024 agar dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, cek kesiapan Bawaslu dan KPU di wilayah masing-masing, jika masih ada kekurangan terkait anggaran, peralatan dan SDM nya harus segera dicarikan solusinya,” katanya.

Pertemuan ini dihadiri oleh 48 orang Penjabat (Pj) kepala daerah yang terdiri Pj. Gubernur, Pj. Bupati dan Pj. Walikota. (Arnie/Tim RBN)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button