HukumPendidikan

Buntut Kasus Rahmat Effendi, KPK Juga Panggil Kepala Dinas Pendidikan

Rakyatbicara.co.id Bekasi Kantor Berita News – Keseriusan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agaknya tidak main-main kembali menjadwalkan pemeriksaan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Kepala Dinas pendidikan saudara Inayatullah ikut di panggil sebagai saksi dalam kasus yang menjerat wali kota nonaktif, Rahmat Effendi atau Pepen.

Kadis pendidikan itu akan diperiksa juga terkait kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa dan lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, yang bersangkutan turut akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RE (Rahmat Effendi),” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Jumat (11/2/2022).

Bahkan, selain Kadisdik Kota Bekasi, KPK juga mengagendakan akan melakukan pemeriksaan terhadap Staff Bidang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi. KPK telah menelisik bahwa ada dugaan Pemotongan Uang Terhadap sejumlah PNS di Bekasi, dan juga Lurah Sepanjang Jaya, Kota Bekasi, Junaedi, turut diperiksa penyidik KPK.

Dalam kasus buntut OTT ini, karena Pepen diduga telah menerima sejumlah uang yang nilainya ratusan juta rupiah dari hasil minta “uang jabatan” dari pegawai Pemerintah Kota Bekasi. KPK menduga bahwa Pepen menggunakan banyak cara untuk memperoleh miliaran uang dari hasil intervensi proyek pengadaan barang dan jasa dengan sejumlah pihak swasta.

Namun, uang tersebut diduga tidak pernah disetorkan langsung kepada Pepen, melainkan melalui orang kepercayaannya yang konon juga sebagai ASN Kota Bekasi.

“Pihak-pihak tersebut (swasta) menyerahkan sejumlah uang melalui perantara orang-orang kepercayaan (Pepen),” ujar Ketua KPK Firli Bahuri, dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, pada Kamis (6/1/2022).

Dalam suap proyek pengadaan lahan, misalnya, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Jumhana Lutfi juga diduga menjadi kepanjangan tangan Pepen untuk menerima sejumlah uang sebesar Rp 4 miliar dari pihak swasta.

Lalu, Camat Jatisampurna Wahyudin juga diduga jadi perpanjangan tangan Pepen untuk menerima Rp 3 miliar dari Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin. Wahyudin juga diduga menerima Rp 100 juta, mengatasnamakan sumbangan ke salah satu masjid yang berada di bawah yayasan milik keluarga Rahmat Effendi.

Pepen dibekuk dalam kegiatan tangkap tangan. Total ada 13 orang selain Pepen yang ikut ditangkap pada 5 dan 6 Januari 2022 yang lalu. Dari hasil tangkap tangan ini, KPK berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai dengan jumlah Rp 5 miliar.

KPK Telisik Dugaan Pemotongan Uang Terhadap PNS di Bekasi, Selain Pepen, ada 8 orang lain yang turut ditetapkan sebagai tersangka dari hasil tangkap tangan itu. Dan, lima lainnya dilepas namun  berstatus sebagai saksi.

Empat orang merupakan penerima suap yakni Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP M Bunyamin, Lurah Kali Sari Mulyadi alias Bayong, Camat Jatisampurna Wahyudin, dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Jumhana Lutfi.

Empat orang lainnya merupakan pemberi suap, yakni Ali Amril Direktur PT MAM Energindo, Lai Bui Min alias Anen (swasta), Suryadi dari PT Kota Bintang Rayatri, dan Makhfud Saifudin camat Rawalumbu, kata Ali Fikri. (ams/rbn)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button