Rakyatbicara.id – Jakarta, Kantor Berita RBN – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta Wartomo A akan melantik Dony Novantoro, Kasubdit Tematik Kementerian Agraria, Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai kepala Kantor BPN (Kakantah) Jakarta Timur mengantikan Sudarman Harjasaputra yang dicopot dari jabatan akibat flexing istrinya yang kerap menampilkan gaya hidup hedonis di media sosial (medos).
“Hari ini, Rabu (29/3/2023), pukul 14.00 WIB Pak Dony Novantoro akan dilantik oleh Kakanwil BPN DKI Jakarta untuk menjadi kepala Kantah Jakarta Timur,” ungkap seorang sumber Sugawa.id yang layak dipercaya di Kementerian ATR/BPN, Rabu (29/3/2023).
Menurutnya, terpilihnya Dony Novantoro sebagai kepala BPN Jakarta Timur berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian ATR/BPN terhadap pengalaman dan rekam jejak yang bersangkutan, sehingga diharapkan mampu memulihkan nama baik BPN Jakarta Timur di mata publik.
Baca Juga: Pemkot Depok Izinkan Pengelola Rumah Makan Buka Beryarat, Tapi Usaha Ini Wajib Tutup Total Selama Ramadhan
“Beliau orang yang berpengalaman dan memiliki rekam jejak yang bagus,” ungkapnya.
Sementara Plh Kepala BPN Jakarta Timur Heri Mulianto yang dikofirmasi membenarkan adanya pelantikan kepala BPN Jakarta Timur definitif hari ini di kantor Kanwil BPN DKI Jakarta.
Namun demikian, Heri mengaku belum mengetahui siapa nama yang akan dilantik menjadi kepala BPN Jakarta Timur tersebut.
Baca Juga: Viral, Laptop Dinyatakan Hilang oleh Bea Cukai, Lalu Muncul di Marketplace Lokal
“Saya belum tahu siapa namanya, nanti setelah pelantikan pasti di update,” kilah Heri yang juga Kabag TU BPN DKI Jakarta.
Untuk diketahui, sebelumnya Kepala BPN Jakarta Timur, Sudarman Harjasaputra dicopot dari jabatannya oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sudarman dicopot usai istrinya, Vidya Piscarista pamer hidup mewah.
Sebelumnya juga, Sudarman telah menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena hartanya yang dianggap tak wajar. (Arnie/Tim RBN)
