Pertanahan Dan Tata Ruang

Menteri ATR, Sofyan A Djalil Terindikasi Bebal Untuk Laksanakan Putusan Pengadilan dan Perintah Presiden

Kombes Pol. Pur. Dolok F Sirait: BPN Berkuasa dan Tanggung Jawab

Jakarta, Kantor Berita RBN – Disebabkan sudah terlalu lama menunggu dan menantikan kebijakan kebenaran supaya Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN RI), Sofyan A Djalil beserta jajarannya berkenan untuk melaksanakan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah memiliki  kekuatan hukum tetap yaitu putusan PTUN Jakarta  No. 120/G/2006/PTUN-JKT jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 112/B/2007/PT.TUN.JKT jo. Kasasi Mahkamah Agung No. 482K/TUN/2007 jo. Peninjaun Kembali No. 72PK/TUN/2009 dimana setelah dua belas tahun putusannya telah inkracht, tetapi sampai saat ini pihak BPN selaku pihak tergugat yang kalah di pengadilan belum juga bersedia untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan dimaksud seluruhnya, yakni untuk menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGU) atas nama PT Genta Prana, maka dengan sangat berat hati saya terpaksa mengirimkan surat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang, Presiden Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), dengan nomor surat yang sama maupun dengan isi surat sama, dengan maksud dan tujuan baik supaya situasi dan kondisi yang terjadi secara sebenarnya sekarang ini terkait tanah Hambalang Bogor dapat diketahui oleh Presiden dan Kapolri dengan akurat serta tanpa hoaks secara baik dan benar.

Hal tersebut disampaikan oleh Kombes Pol. Pur. Drs. Dolok F Sirait selaku Direktur Utama PT Genta Prana kepada Kantor Berita RBN di Jakarta pada hari Kamis (14/10/2021) untuk memberikan tanggapan terkait delik permasalahan tanah Hambalang Bogor seluas 211 hektar dimana sampai saat ini belum bisa  terselesaikan secara tuntas dengan benar.

Dolok Sirait juga memaparkan dengan lugas bahwasanya dalam isi suratnya No. 10/GP/Tnh/X/2021 dengan perihal surat  “BPN Berkuasa dan Tanggung Jawab” kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang, Presiden Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwasanya, Ketua PTUN Jakarta dan Bapak Presiden RI, telah memerintahkan pihak BPN untuk mengeksekusi putusan PTUN Jakarta, antara lain menerbitkan Sertifikat HGB atas nama PT. Genta Prana atas tanah 2.117.500 M2 lokasi Desa Hambalang Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor. Akan tetapi sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini suah memasuki akhir tahun 2021 tidak juga dilaksanakan oleh pihak BPN.

Putusan perdata telah dieksekusi secara riil karena bersifat Declaratoir, sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No. 07/Pen-Pdt/Eks/2013/PN.Cbn tanggal 28 Maret 2013, dan menyatakan bahwa tanah 2.117.500  M2 tidak berpindah tetapi masih tetap atas nama PT. Genta Prana. Dengan demikian PT. Genta Prana tidak kalah perdata, imbuhnya.

Anehnya lagi BPN menciptakan Berita Acara Paparan Rahasia No.06/BAHGK/DJ-VII/2017 tanggal 10 Januari 2017. Kemudian BPN juga membuat Surat No. 569/27-3-800/I/2017 tanggal 31 Januari 2017 bersifat rahasia kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat untuk menerbitkan Surat Keputusan No. 02/HGU/BPN-32/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang penerbitan Sertifikat HGU atas nama PT. Buana Estate secara rahasia. Kemudian Menteri membuat surat kepada PT.Genta Prana tentang penerbitan Sertifikat HGB atas nama PT. Genta Prana atas tanah 2.117.500 M2 tidak dapat dipertimbangkan, tandas Sirait.

PT. Genta Prana akhirnya melaporkan indikasi pidana Menteri ke Bareskrim Polri dan sudah di SP3-kan, serta juga menggugat secara perdata Menteri ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tetapi sudah dicabut dengan janji segera akan diadakan mediasi. Kemudian, Menteri ATR memberikan informasi kepada pembantu Presiden RI, menyatakan PT. Genta Prana telah kalah secara perdata melawan PT. Buana Estate adalah “bohong”. Kemudian menjelaskan tidak akan terbit sertifikat tanah 211,75 Ha apabila belum ada perdamaian PT. Genta Prana dengan PT. Buana Estate. Terpaksa damai walaupun sangat tidak adil.

Pada tanggal 28 Juli 2020 Switeng atas nama PT. Buana Estate mengundang PT. Genta Prana untuk mediasi, 10 Ha (sepuluh hektar) untuk PT. Genta Prana dan 201,75 Ha untuk PT. Buana Estate. Dengan alasan switeng telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 200.000.000.000 (Dua ratus milyar rupiah) untuk urusan sertifikat PT Buana Estate ujarnya dengan lugas.

Sebulan kemudian, terjadi mediasi lagi dan memutuskan, PT. Buana Estate bersedia menambah Rp. 15.000.000.000 (Lima belas milyar rupiah) dengan dipotong Rp. 5.000.000.000 (Lima milyar rupiah) untuk tim moderator. Kemudian terjadi mediasi lagi tanggal 10 Desember 2020 di Kantor BPN RI Jl. Sisingamangaraja, dimana PT. Genta Prana memohon supaya tanah 211,75 Ha dibagi 2 (dua) rata sehingga masing masing separoh, tandasnya.

Pada tanggal 7 September 2021, PT. Genta Prana diundang ke Lapangan Golf Sentul City untuk tanda tangan surat perdamaian PT. Genta Prana dengan PT. Buana Estate. Bahwa PT. Genta Prana sangat setuju dan tanda tangan dengan disaksikan oleh Dirjen VII BPN RI, RB. Agus Widjayanto, SH, M.Hum. PT. Genta Prana mendapatkan uang perdamaian hanya senilai ±1% (satu persen) dari harga tanah 211,75 Ha apabila sudah di Sertifikat.

PT. Genta Prana setuju apabila BPN menerbitkan Sertifikat tanah 211,75 Ha atas nama siapa saja, termasuk atas nama PT. Buana Estate dengan alasan: A). BPN tidak bersedia menerbitkan Sertifikat atas nama PT. Genta Prana sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini tahun 2021. Dan bangunan PT. Genta Prana di lokasi tanah sudah dibuldozer oleh PT. Buana Estate. B). BPN berkuasa dan bertanggung jawab menerbitkan Sertifikat siapa saja antara lain sesuai pasal 116 ayat (4) UU No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 51 tahun 2009, tentang upaya paksa membayar sejumlah uang.

Dolok Sirait juga menambahkan, bahwa PT. Genta Prana berdamai hanya dengan PT. Buana Estate. Bukan damai dengan BPN selaku pencipta dan pemelihara perkara tanah terkait 211,75 Ha. Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatian dan kebijaksanaan Menteri diucapkan banyak terima kasih, demikian isi suratnya.

Adapun tembusan tersebut disampaikan kepada: Presiden RI, Ketua Mahkamah Agung, Ketua DPR RI, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Menteri Sekretaris Negara RI, Kepala Staf Kepresidenan RI, Sekretaris Kabinet RI, Menteri Agama RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Sosial RI, Kapolri, Kabareskrim Polri, Jaksa Agung RI, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Ketua Komisi II DPR RI, Ketua KPK, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI, dan Kapolres Bogor.

Saat dikonfirmasi kepada Direktur Utama PT Genta Prana, Kombes Pol Por, Dolok F Sirait, mengapa sangat banyak tembusan surat yang dikirimkan, maka Dolok Sirait menjawab secara lugas bahwasanya, “Tembusan disampaikan dengan permohonan supaya memberilan saran kepada Bapak Presiden RI dan menghimbau DR. Sofyan A. Djalil, SH, MA, M. ALD agar tidak menyalahgunakan kekuasaan/wewenang” katanya.

Ketika Kantor Berita RBN mempertanyakan kepada  Dolok Sirait, mengapa Dolok Sirait mau berdamai dengan PT Buana Estate padahal nilai materi perdamaian tidak sebanding dengan nilai tanah seluas 211 hektar,  karena uang perdamaian hanya sekitar satu persen dari nilai tanah, maka Dirut PT Genta Prana tersebut menjelaskan, pertama saya menerima uang damai adalah karena PT Buana Estate telah membongkar bangunan PT. Genta Prana di lokasi tanah tersebut, sehingga saya anggap itu adalah uang damai untuk ganti rugi atas bangunan kami.  Alasan kedua adalah bahwasanya saya berdamai dengan PT Buana Estate dan bukan dengan Menteri ATR. Dalam hal ini yang diduga bersalah serta membuat permasalahan menjadi semakin kusut adalah karena Menteri ATR/BPN Bersama Jajarannya tidak bersedia untuk melaksanakan isi putusan hukum yang telah inkracht yakni menerbitkan sertifikat HGB atas nama PT Genta Prana. Apabila Sofyan A Djalil selaku Menteri ATR berkenan untuk melaksanakan isi putusan PTUN yang telah inkracht dimaksud, mungkin tidak seperti ini persoalannya, ujarnya menutup pembicaraan.

Di lain sisi, ketika diminta tanggapan kepada Aktivis Bela Negara di Kantornya di Rukan Lt. 3 Jl. Ciledug Raya No. 15 B Kelurahan Ulujami Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan pada hari Jumat (15/10/2021), Laspen Sianturi yang juga telah lama ikut serta untuk mengawal kebenaran dan keadilan terkait tanah Hambalang Bogor dimaksud memaparkan, bahwasanya Menteri ATR,  Sofyan A Djalil terindikasi bebal untuk laksanakan putusan pengadilan dan perintah Presiden, ujarnya dengan lugas.

Saya mengatakan seperti itu karena adanya rekam jejak maupun fakta kebenaran berikut ini. Adapun persoalan awalnya adalah ketika pada sekitar tahun 1976 PT Buana Estate diduga merampok tanah Negara dan tanah masyarakat dengan luas tanah sekitar 700 hektar dan kemudian pihak BPN menerbitkan sertifikat HGU No 1/Hambalang dimana alas hak PT Buana Estate dalam membuat permohonan penerbitan sertifikat HGU disinyalir cacat hukum.  Sertifikat HGU NO 1 tersebut terbit pada tahun 1977 dan berakhir pada tahun 2002.

Selanjutnya pada tahun 2006, Kepala BPN RI yang dijabat oleh Joyo Winoto , PhD ketika itu terindikasi salahgunakan wewenang menerbitkan Surat Keputusan  (SK) No. 9/HGU/BPN/2006 terkait perpanjangan HGU No.1/Hambalang. Berdasarkan SK No. 9/HGU/BPN/2006, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor menerbitkan enam sertifikat HGU dan diantaranya sertifikat HGU No. 149 dengan luas sekitar 460 hektar dimana termasuk di dalamnya adalah tanah masyarakat/ PT Genta Prana seluas 211 hektar. Akibatnya terjadi gugatan secara PTUN dan PT Genta Prana/ masyarakat menang melawan Kepala BPN RI/ Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor sampai tingkat PK (Peninjaun Kembali) ketika itu.

Setelah putusan PTUN Jakarta  No. 120/G/2006/PTUN-JKT jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 112/B/2007/PT.TUN.JKT jo. Kasasi Mahkamah Agung No. 482K/TUN/2007 jo. Peninjaun Kembali No. 72PK/TUN/2009 inkracht, Kepala BPN RI yang dijabat Joyo Winoto ketika itu, tidak berkenan melaksanakan isi putusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga Ketua PTUN Jakarta membuat surat kepada Presiden dan Ketua DPR RI, dan Presiden membuat surat kepada Kepala BPNRI bahwasanya putusan hukum yang telah inkracht harus dilaksanakan.

Sesuai dengan rekam jejak perjalanan hasil perkara PTUN setelah inkracht terkait tanah Hambalang Kabupaten Bogor, bahwasanya telah ada surat dari Menteri Sekretaris Negara saat dijabat oleh Sudi Silalahi yaitu surat No.  R.92/M.Sesneg/D-4/PU.10.01/05/2011 tanggal 2 Mei 2011 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor selaku pihak tergugat yang telah kalah di PTUN dengan isi suratnya yaitu “Bersama ini dengan hormat diberitahukan bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Jakarta dengan surat No. W2.TUN1.57/HK.06/II/2010 kepada Presiden RI, perihal tersebut pada pokok surat, memberitahukan bahwa perkara PT Genta Prana dan sdr HM Sukandi (Para Penggugat) melawan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Tergugat I), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (Tergugat II), dan PT Buana Estate (Tergugat Intervensi II) telah diputus dengan Pengadilan TUN Jakarta No.120/G/2006/PTUN-JKT jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 112/B/2007/PT.TUN.JKT jo. Kasasi Mahkamah Agung No. 482K/TUN/2007 jo. Peninjaun Kembali No. 72PK/TUN/2009 telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) tetapi hingga saat ini belum dilaksanakan”

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 116 ayat (6) Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No.5 Tahun 1986  tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan memberikan kepastian hukum kepada Penggugat selaku pencari keadilan, Bapak Presiden memberikan arahan agar hukum harus tetap ditegakkan dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) harus dilaksanakan sesuai  ketentuan peraturan perundang-undangan  dan hasinya dilaporkan kepada Bapak Presiden. Demikian atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih. Begitu isi suratnya, dengan tembusan surat terhadap Presiden RI dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Setelah adanya surat  dari Menteri Sekretaris Negara RI, Sudi Silalahi dalam melaksanakan perintah Presiden yang ditujukan kepada Kepala BPN RI, Joyo Winoto,P.hD ketika itu, karena Joyo Winoto tidak menjalankan perintah Presiden maupun putusan PTUN secara baik dan benar sesuai isi putusan, disebabkan Joyo Winoto membuat Surat Keputusan Pembatalan No. 1/Pbt/BPNRI/2011 tanggal 15 April 2011 (diduga SK Pembatalan dibuat Joyo Winoto dengan tanggal mundur untuk menutupi praktik mafia tanah yang dilakukannya), dengan inti isi surat pembatalan yaitu membuat status quo atas tanah Hambalang seluas 211 hektar dengan patut diduga terima uang suap dari PT Buana Estate dan isi SK juga menyatakan bahwa Kepala BPNRI, Joyo Winoto memberikan ijin kepada PT Buana Estate untuk melepaskan Hak Guna Usaha kepada Negara cq. Kementerian Pertahanan RI seluas 180 hektar di hadapan pejabat berwenang (dalam hal ini maksudnya Notaris), akibatnya Negara membeli tanah Negara dengan menggunakan uang Negara sehingga Negara dirugikan dan PT Buana Estate diuntungkan senilai miliaran rupiah, padahal sebenarnya isi putusan PTUN yang telah inkracht tersebut adalah: membatalkan SK No. 9/HGU/BPN/2006, membatalkan sertipikat HGU No. 149/Hambalang atas nama PT Buana Estate dan menerbitkan sertifikat HGB atas nama PT Genta Prana seluas 211 hektar. Tidak ada isi putusannya supaya tanah dilepaskan atau dijual ke Negara. Sehingga SK Pembatalan yang dibuat oleh Joyo Winoto tersebut  terindikasi melenceng dari isi putusan pengadilan PTUN maupun Perintah Presiden yang ketika itu dijabat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan diduga salahgunawan wewenang yang sampai saat ini belum dapat dituntaskan dengan baik, sehingga Presiden Jokowi diminta juga untuk segera memberikan perintah kebenaran kepada Jaksa Agung RI dan Jajarannya agar indikasi salahgunakan wewenang Joyo Winoto di masa lalu disikat bersih dan bilamana sudah terpenuhi unsurnya agar segera ditangkap dan diamankan, karena Joyo Winoto diduga sebagai manusia licik, dimana apabila ada surat panggilan dari Kepolisian atau Kejaksaan, maka Joyo Winoto akan segera melarikan diri ke luar negeri.

Saat hal itu kembali dilaporkan kepada Presiden RI melalui Menteri Sekretaris Negara. Sudi Silalahi dengan tegas mengatakan bahwa perintah Presiden wajib hukumnya untuk dilaksanakan oleh Kepala BPN RI, dan bilamana Joyo Winoto tidak mematuhi perintah Presiden atau terindikasi membangkang, maka Joyo Winoto akan dilaporkan kepada Presiden serta akan secepatnya dicopot selaku Kepala BPNRI oleh Presiden. Ternyata dalam satu minggu kemudian, apa yang telah disampaikan oleh Sudi Silalahi sebagai Mensesneg menjadi kenyataan, dimana Joyo Winoto dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh Hendarman Supandji yang merupakan mantan Jaksa Agung RI. Pada saat Hendarman Supandji menjadi Kepala BPNRI terjadi proses pelaksanaan putusan dengan baik dan kemudian digantikan oleh Ferry Mursidan Baldan dimana proses pelaksanaan putusan PTUN yang telah inkracht tersebut juga terlaksana dengan baik dan benar, karena sudah ada surat perintah pengukuran dari Kepala BPNRI/Menteri ATR/BPN yang ditujukan kepada Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya diteruskan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Tetapi setelah Sofyan A Djalil menjabat Menteri, proses penerbitan sertifikat HGB atas nama PT Genta Prana dihentikan karena Sofyan A Djalil terindikasi pro terhadap PT Buana Estate dimana PT Sentul City selaku perpanjangan tangan dari PT Buana Estate, dan melalui PT Sentul City yang negosiasi dengan Sofyan A Djalil diduga terlibat praktek “mbah mafia tanah” dengan patut terindikasi terima uang suap ratusan miliar rupiah, tandasnya.

Kemudian setelah era pemerintahan Presiden Jokowi, juga sudah ada surat dari Deputi Bidang Hukum dan Perundang undangan Kementerian Sekretariat Negara atas nama Dr. Muhammad Sapta Murti SH, MA, M.Kn kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional No. B-186 Kemensetneg/D-4/HK.04.02/06/2015 tanggal 7 Juni 2015 lalu dengan perihal surat, Permohonan Perlindungan Hukum PT Genta Prana.

Adapun isi suratnya adalah, “Bersama ini dengan hormat kami beritahukan bahwa Presiden telah menerima surat dari Leo Tolstoy dan Partners selaku Kuasa Hukum dari  sdr. HM Sukandi sebagai Komisaris dan Sdr. Dolok F Sirait sebagai Direktur Utama PT Genta Prana dengan surat nomor 016/PH/LT-P/05/2015 tanggal 15 Mei 2015 kepada Presiden, yang menyampaikan permohonan perlindungan hukum terkait dengan tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang hingga saat ini tidak melaksanakan isi putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) dan keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 tanggal 15 April 2011”.

Kementerian Sekretariat Negara atas permasalahan dimaksud telah beberapa kali menindak lanjuti dengan mengirimkan surat terhadap intansi terkait yaitu: a). Surat Menteri Sekretariat Negara Nomor R.92/M.Sesneg/D-4/PU.10.01/05/2011 tanggal 2 Mei 2011 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, b). Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor R.21/M.Sesneg/D-4/PU.10.01/4/2014 tanggal 14 April 2014 ke Kepala Badan Pertanahan Nasional, c). Surat Deputi Bidang Perundang-undangan Nomor B-161/Kemesetneg/D-4/PU.10.01/9/2014 tanggal 15 September 2014 kepada Sektretaris Utama Badan Pertanahan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan surat Leo Tolstoy & Partners untuk penanganan lebih lanjut dengan prinsip kehati hatian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerjasama Sekretaris Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI diucapkan terima kasih. Begitu  isi suratnya.

Adapun tembusan surat tersebut disampaikan kepada: Menteri Sekretaris Negara, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

Laspen Sianturi juga menambahkan, seperti kata pepatah, lain lubuk lain ikannya, maka lain orang lain pula hatinya dan pikirannya, sehingga lain Menteri lain juga keputusannya, dan lain Presiden mungkin juga lain kebijakannya maupun ketegasan dalam memimpin Menterinya. Kira kira seperti itulah yang sedang terjadi saat ini. Pada era pemerintahan SBY karena Kepala BPN RI, Joyo Winoto disinyalir membangkang terhadap perintah Presiden, maka langsung saja Joyo Winoto segera dicopot dari jabatannya. Sedangkan pada era pemerintahan Presiden Jokowi, Menteri Sofyan A Djalil diduga membangkang terhadap perintah Presiden, tetapi hal tersebut terindikasi seperti pembiaran saja.

Sehubungan dengan surat dari Ketua Pengadilan Negeri Cibinong atas nama Irfanudin, SH, MH dengan surat No. W11.U20/6124/HK.02/XI/2020 tanggal 23 Nopember 2020 kepada Direktur Utama PT Genta Prana, dengan tembusan surat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ BPN RI, Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, dengan inti isi surat, yaitu: Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut selain telah mempunyai kekuatan hukum tetap ternyata juga bersifat COMDEMNATOIR sehingga oleh karenanya putusan tersebut dapat dilaksanakan (executable). Sedangkan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Cibinong tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, juga akan tetapi oleh karena amar putusannya bersifat DECLARATOIR, maka terhadap putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan eksekusi secara riil berupa penyerahan dan pengosongan atas tanah objek sengketa. Mana mungkin seorang Menteri ATR/BPN, Sofyan A Djalil yang jelas jelas memiliki gelar sangat banyak, tidak memahami artinya Comdemnatoir dan perbedaannya Declaratoir, tandasnya.

Walaupun Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN atas nama Sofyan A Djalil sudah mengetahui penjelasan dari Ketua Pengadilan Negeri Cibinong (surat tembusan disampaikan kepada Menteri ATR/BPN), akan tetapi sampai saat ini Menteri Agraria/ BPN dan Jajarannya belum juga berkenan untuk menjalankan isi putusan PTUN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu untuk menerbitkan sertifikat HGB atas nama PT Genta Prana, tetapi Menteri diduga memerintahkan Dirjen VII Kementerian ATR/BPN atas nama RB Agus Widjayanto untuk menggantung persoalan dengan tujuan memelihara perkara pertanahan karena adanya indikasi suap dengan alasan acara mediasi serta terindikasi terima uang suap dengan nilai ratusan miliar rupiah.

Akibatnya, dapat disimpulkan bahwasanya Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI di diduga bebal dalam melaksanakan putusan hukum dan perintah Presiden di masa lalu, terindikasi juga dilanjutkan oleh Sofyan A Djalil bersama kroninya RB Agus Wijayanto untuk bebal dalam melaksanakan putusan hukum dan perintah Presiden terkait tanah Hambalang yaitu tidak berkenan untuk menerbitkan sertifikat PT Genta Prana sesuai isi putusannya yang perlu dilakukan teliti dan telaah oleh Presiden RI demi untuk terciptanya kebenaran dan dan keadilan dengan baik dan benar, ujarnya menutup pembicaraan.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Menteri ATR/BPN, Sofyan A Djalil dan Dirjen 7, RB Agus Wijayanto, baik itu Sofyan A Djalil maupun RB Agus Wijayanto belum berkenan untuk memberikan tanggapan ataupun komentar.

(Arnie/Rodeo/Dior Sirait)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button