Umum

Terkait Nilai Uang APBD DKI 2023 Pelatihan Mengemudi SIM A, BPK Perwakilan Prov. DKI Jakarta Surati Kadis Nakertrans DKI

Rakyatbicara.id- JAKARTA, Kantor Berita RBN- Pada tahun anggaran 2023 yang lalu, Pemprov DKI Jakarta melalui Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sudin Nakertrans) Jakarta Selatan telah menggelontorkan sejumlah uang APBD senilai Rp. 2.488.560,000, dan telah terealisasikan senilai Rp.2.362.800.000, atau sebesar (94,95%) sebagai upaya untuk Pelatihan Mengemudi SIM A. Dan, dana pelatihan mengemudi SIM A tersebut telah dilaksanakan oleh penyedia barang dan jasa sesuai dengan kontrak yang ditanda tangani oleh PPK dalam kegiatan tersebut.

Namun, dalam perjalanannya, pelaksanaan kegiatan ini oleh Sudin Nakertrans Jakarta Selatan, Jakarta Selatan, Jakarta Selatan pada tanggal 23 April 2023 menjadi sorotan, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta lewat suratnya No.45/LKPD 2023/Tim-11/04/2024, di kirim ke Kepala Dinas Nakertrasgi, diduga pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan, dan patut diduga terindikasi penyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Dugaan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan Peltihan Mengemudi SIM A pada tiga Sudin Nakertrans tersebut terlihat dari adanya surat yang disampaikan BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta bersurat kepada Kepala Dinas Nakertrans DKI menyampaikan Konsep Temuan Pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan pada tiga Sudin Nakertrans tersebut.

Dalam surat BPK tersebut disampaikan, bahwa BPK menyampaikan Konsep Temuan Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta dan instansi lainnya tahun 2023 pada Dinas Nakertrans dan Energi untuk mendapat perhatian dan tanggapan dari instansi terkait.

Dugaan terjadinya penyelewengan dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan SIM A tersebut mendorong berbagai elemen masyarakat bersuara meminta adanya penyelidikan lebih lanjut dari DPRD DKI Jakarta.

Namun yang menjadi pertanyaan sangat mendasar adalah, maksud dan tujuan BPK Republik Indonesia membuat surat Konsep Temuan Penyelidikan secara langsung kepada instansi terperiksa, bukan kepada pemimpin tertinggi kelembagaan, yakni Pj Gubernur DKI Jakarta. Ada pa ini ?

Tidak hanya itu, Inspektorat DKI Jakarta dalam kaitan ini hanya dijadikan sebagai instansi tembusan surat, bukan sebagai institusi pemeriksa dalam surat BPK Provinsi DKI yang di tanda tangani oleh Catut Turseno selaku Pengendali Tehnik dan surat di terima oleh Hedy Wijaya,SH.M.Si selaku pejabat Sekretaris Dinas Nakertransgi Prov.DKI Jakarta.

Sementara itu, Kepala Dinas Nakertrans dan Energi, Hari Nugroho dan ketiga Suku Dinas terkait, ketika dikonfirmasi terkait dugaan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan Mengemudi SIM A lebih memilih diam dan belum ada respon. (ams)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button