Rakyatbicara.id – Kota Bekasi, Kantor Berita LBN – Pemerintah Kota Bekasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi resmi menandatangani Perubahan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 serta Kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027.
Penandatanganan dilakukan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis pagi (10/9/2026). Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe hadir mendampingi Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan turut menyampaikan sambutan.
Harris Bobihoe mengatakan, penandatanganan kesepakatan tersebut bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi bentuk komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan arah pembangunan Kota Bekasi.
Menurutnya, kebijakan anggaran harus disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sekaligus kemampuan keuangan daerah.
Ia juga mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD Kota Bekasi atas kerja sama dan komitmen dalam seluruh rangkaian pembahasan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 serta KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027.
“Semangat kemitraan dan sinergitas antara eksekutif dan legislatif dapat terjaga dengan baik. Kondisi ini menjadi modal utama untuk membangun Kota Bekasi sehingga harapan masyarakat dapat diwujudkan secara bertahap dan berkelanjutan,” ujar Harris Bobihoe.
Harris menjelaskan, kondisi fiskal nasional turut berdampak terhadap kapasitas pendanaan daerah, termasuk Kota Bekasi. Karena itu, kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan perubahan APBD.
Pemkot Bekasi, lanjutnya, akan terus berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
“Pemerintah Kota Bekasi perlu menyesuaikan diri dengan dinamika tersebut melalui pengelolaan keuangan daerah yang efisien, transparan dan akuntabel,” pungkasnya.(Bachtiar/Tim RBN)
