
Rakyatbicara.id – Jakarta, Kantor Berita RBN – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pencabutan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan konsekuensi pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA).
Pencabutan tersebut dilakukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Keputusan Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026 tertanggal 11 November 2026. Keputusan itu membatalkan suket penyetaraan ijazah yang diterbitkan pada 2019.
Yusril menyatakan, putusan kasasi MA yang mengabulkan gugatan Subhan Palal telah bersifat final. Dengan pencabutan tersebut, surat keterangan yang menjadi objek perkara tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.
“Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Yusril dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Yusril, langkah tersebut bukan sekadar keputusan administratif, melainkan kewajiban pejabat pemerintahan untuk melaksanakan putusan pengadilan. Ia merujuk Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai dasar kewajiban tersebut.
Pencabutan ini menjadi konsekuensi hukum atas putusan MA yang harus dilaksanakan oleh instansi terkait. Namun, dampak hukum lebih lanjut terhadap persoalan penyetaraan ijazah Gibran perlu dipahami berdasarkan isi lengkap putusan pengadilan dan keputusan pencabutan yang diterbitkan pemerintah. (Bachtiar/Tim)



