Rakyatbicara.id – Bandung, Kantor Berita RBN – dr. Asep Surya Atmaja resmi dilantik menjadi Bupati Bekasi definitif untuk sisa masa jabatan 2025–2030 oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Bale Gede, Gedung Pakuan, Jalan Otto Iskandar Dinata Nomor 1, Kota Bandung, Jumat (23/10/2026).
Usai pelantikan, Dedi Mulyadi langsung menyampaikan sejumlah arahan dan pekerjaan prioritas yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bekasi. Fokus utama meliputi peningkatan pelayanan kesehatan, pemerataan akses pendidikan, percepatan pembangunan infrastruktur, penataan lingkungan, serta penguatan integritas birokrasi.
Gubernur Jawa Barat menilai Kabupaten Bekasi memiliki potensi ekonomi dan pendapatan daerah yang besar. Oleh karena itu, potensi tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Menurut Dedi, pertumbuhan ekonomi daerah harus mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan warga, terutama masyarakat asli Kabupaten Bekasi yang belum sepenuhnya merasakan manfaat perkembangan ekonomi dan industri.
“Untuk itu, hari ini saya minta Pak dr. Asep memfokuskan Bekasi dari sisi layanan kesehatan. Kenapa? Karena mayoritas warga yang harus mendapat perhatian Pak dr. Asep adalah warga asli Kabupaten Bekasi yang tersisih karena gagal dalam meraih pergulatan ekonomi,” kata Dedi.
Salah satu pesan utama Gubernur Jawa Barat kepada Bupati Bekasi yang baru dilantik adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Perbaikan tersebut mencakup mutu rumah sakit, pelayanan puskesmas, serta kemudahan akses pengobatan bagi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
Dedi mendorong Pemerintah Kabupaten Bekasi mengembangkan program dokter keluarga yang dapat menjangkau warga secara langsung. Program tersebut dinilai penting, terutama bagi masyarakat kurang mampu yang mengalami kesulitan mengakses fasilitas kesehatan.
Menurutnya, pelayanan kesehatan ideal tidak hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas medis, tetapi juga menghadirkan tenaga kesehatan di tengah warga yang membutuhkan pertolongan.
“Sekarang menjadi bupati, rumah sakitnya harus lebih baik, layanan puskesmasnya harus lebih baik. Dokternya jangan hanya ada di puskesmas, tetapi sudah selayaknya ada dokter keluarga,” ujarnya.
Dedi menjelaskan, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan perekrutan dokter kontrak untuk ditempatkan di desa dan kelurahan. Dengan demikian, masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan maupun pengobatan dapat memperoleh pelayanan lebih dekat dan mudah dijangkau.
“Kalau warga sakit dijemput ambulans itu biasa. Warga yang sakit dirujuk itu biasa. Tapi orang miskin ada dokter datang ke rumah, mengobati seperti orang kaya punya dokter pribadi. Itu baru luar biasa,” tuturnya.
Selain kesehatan, sektor pendidikan menjadi perhatian penting dalam arahan Dedi Mulyadi kepada Bupati Bekasi. Ia menekankan perlunya pemerataan kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Menurut Dedi, pendidikan memiliki peran strategis untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Karena itu, pemerintah daerah didorong memberikan perhatian serius terhadap akses pendidikan agar kondisi ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik.
“Tidak ada jalan lain kecuali satu, pendidikannya harus mendapat perhatian. Mereka harus sekolah gratis sampai perguruan tinggi,” tegasnya.
Arahan tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk memperkuat kebijakan pendidikan, memperluas kesempatan belajar, serta memastikan masyarakat memperoleh akses pendidikan yang lebih merata.
Di sisi lain, peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah juga harus menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah agar lingkungan belajar semakin layak dan mendukung proses pendidikan.
Dalam sektor infrastruktur, Dedi meminta Bupati Bekasi mempercepat pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Ia menilai, potensi pendapatan daerah yang besar perlu diikuti dengan belanja pembangunan yang efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Perbaikan jalan, peningkatan kualitas sekolah, serta pembenahan fasilitas kesehatan menjadi sejumlah pekerjaan yang harus mendapatkan perhatian serius.
“Dokter Asep sebagai bupati pimpin seluruh organisasi perangkat daerah di Bekasi. Tingkatkan layanan masyarakatnya, perbanyak belanja infrastrukturnya. Jalannya harus pada mulus, sekolahnya harus pada bagus, puskesmasnya harus menjadi puskesmas yang terbaik,” katanya.
Dedi secara khusus menetapkan target perbaikan infrastruktur pada 2027. Ia berharap tidak ada lagi jalan berlubang di Kabupaten Bekasi dan tidak ada sekolah dengan kondisi bangunan yang memprihatinkan.
Target tersebut menuntut koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), perencanaan anggaran yang matang, serta pengawasan pelaksanaan pembangunan agar hasilnya dapat dirasakan masyarakat.
Persoalan penataan wilayah juga menjadi sorotan Gubernur Jawa Barat. Dedi menilai perkembangan ekonomi dan industri Kabupaten Bekasi harus berjalan seiring dengan pembenahan lingkungan, kebersihan, serta tata ruang wilayah.
Ia menyoroti persoalan sampah yang menumpuk, kondisi sungai yang belum terawat, serta kawasan yang masih membutuhkan penataan. Menurutnya, lingkungan yang tertata merupakan bagian penting dari kualitas hidup masyarakat.
“Bekasi itu duitnya banyak, tapi daerahnya enggak rapi. Sungainya penuh sama sampah, sampah di tiap daerah menumpuk. Untuk itu sekarang dipimpin Dokter Asep, Bekasi harus kinclong dan Pemprov Jabar akan membantu penuh menata estetika Kabupaten Bekasi,” ujarnya.
Dedi menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap membantu penataan estetika Kabupaten Bekasi. Pembenahan tersebut diharapkan mencakup kawasan permukiman, ruang publik, sungai, trotoar, hingga wilayah perbatasan.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan melalui perlindungan ruang terbuka, lahan pertanian, kawasan rawa, serta aliran sungai. Pembangunan, menurutnya, harus tetap memperhatikan fungsi lingkungan agar pertumbuhan kawasan tidak mengabaikan keberlanjutan wilayah.
“Harus ada ruang sawahnya tetap, ruang kalinya harus ada, rawanya tetap harus ada. Semua harus tertata,” katanya.
Dalam arahannya, Dedi juga meminta Asep Surya Atmaja memimpin birokrasi secara tegas, profesional, dan berorientasi pada hasil. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Menurut Dedi, proses lelang proyek harus dilaksanakan secara terbuka dengan mengutamakan kemampuan dan profesionalitas pihak yang mengikuti proses pengadaan. Ia mengingatkan agar tidak ada intervensi dalam penentuan pemenang proyek.
“Lakukan seluruh pekerjaan, lelang secara terbuka. Yang menangnya adalah profesional. Bupati enggak boleh dititip-titip siapa yang akan menang. Terserah siapa yang terbaik,” tegasnya.
Pesan tersebut menjadi pengingat penting bagi jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, menjaga integritas, serta memastikan anggaran pembangunan digunakan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dedi juga meminta kepala OPD, camat, dan lurah aktif turun ke lapangan untuk memantau kondisi wilayah dan pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa pemimpin daerah harus memahami persoalan masyarakat secara langsung, bukan hanya mengandalkan laporan administratif dari kantor.
“Saya minta Bapak-Bapak jangan jadi bupati kantoran. Harus jadi bupati trotoar, bupati sawah, bupati kebun, bupati pabrik. Muter tiap hari, pulang ke rumah jam 10, tidur, besok berangkat lagi,” ujarnya.
Dedi turut mengingatkan pentingnya menjaga integritas pribadi dan memisahkan kepentingan bisnis dari tanggung jawab jabatan. Ia meminta Asep memusatkan perhatian pada tugas pemerintahan dan mengutamakan kepentingan masyarakat Kabupaten Bekasi.
“Bupati fokus pada pekerjaan. Saya yakin gaji Bapak sudah cukup. Kalau sudah sukses di Bekasi, kariernya masih panjang. Buat yang terbaik di Bekasi,” katanya.
Arahan tersebut menegaskan pentingnya kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan publik, pelaksanaan program yang terukur, serta pengawasan langsung terhadap kinerja perangkat daerah.
Sebagai kepala daerah definitif, Asep Surya Atmaja dihadapkan pada tanggung jawab untuk mengoordinasikan seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjalankan agenda pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menutup arahannya, Dedi kembali menegaskan target perbaikan infrastruktur dan pendidikan pada 2027. Selain jalan yang lebih baik dan sekolah yang layak, ia mendorong agar lulusan SMA dan SMK di Kabupaten Bekasi memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Hal ini dinilai relevan dengan karakter Kabupaten Bekasi sebagai salah satu kawasan industri penting di Jawa Barat. Keterkaitan antara pendidikan vokasi, peningkatan kompetensi tenaga kerja, dan kebutuhan perusahaan diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja bagi generasi muda setempat.
“Pesan terakhir, targetkan tahun 2027 tidak boleh ada lagi jalan bolong di Kabupaten Bekasi. Tahun 2027 tidak boleh lagi ada sekolah jelek di Bekasi. SMA dan SMK juga harus bisa bekerja di pabrik-pabrik yang ada di Bekasi,” pungkasnya.
Pelantikan dr. Asep Surya Atmaja sebagai Bupati Bekasi definitif untuk sisa masa jabatan 2025–2030 menjadi momentum penting bagi keberlanjutan pemerintahan daerah. Arahan Gubernur Jawa Barat tersebut sekaligus menjadi agenda kerja yang perlu diterjemahkan ke dalam program, kebijakan, dan alokasi anggaran yang terukur.
Masyarakat Kabupaten Bekasi kini menantikan pelaksanaan berbagai prioritas tersebut, mulai dari pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, pendidikan yang lebih merata, infrastruktur yang memadai, lingkungan yang tertata, hingga peluang kerja yang semakin terbuka bagi warga lokal. (Bachtiar/Tim)
