Rakyatbicara.id-Jakarta, Kantor Berita RBN- Puluhan pedagang kaki lima Cawang depan RS UKI mengadu ke DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan. Nasib para pedagang kaki lima korban gusuran Trantib Walikota Jakarta Timur ini sampai saat ini nasib mereka masih terlunta-lunta dan sudah 3 minggu belum jelas apa kebijakan dari walikota Jakarta Timur guna bisa bertahan hidup.
Para pedagang Kaki lima itu mengaku telah mengadukan nasib mereka ke DPRD Fraksi PDI Perjuangan Senin, 24/1/2022 lalu. Menurut penjelasan Ketua paguyupan PKL Friskila Eva Mardiana Br Sianturi, saat mereka di DPRD langsung di terima Ketua Fraksi Dwi Rio Sambodo, SE, MM di dampingi Ketua penasehat Pantas Nainggolan, SH, MM bersama anggota DPRD Johny Simanjuntak, SH, Merry Hotma, SH dengan sambutannya positif.
Lebih detail Friskila Eva mengatakan, langkah mereka mengadu ke DPRD DKI hanya memohon kepada Fraksi PDI Perjuangan untuk perduli terhadap nasib masyarakat PKL dengan harapan mau bersuara, mendesak bapak Gubernur DKI Anies Baswedan dan atau bapak Walikota jakarta timur terketuk hati bersedia membantu memberikan lahan tempat dagang atau lapak untuk dapat menyambung hidup.
Soalnya, lanjut Friskila Eva br Sianturi, sejak tahun 2015 ketika yayasan UKI membangun gedung, ada syarat untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)nya, dulu itu beredar informasi bahwa fasos fasum lahan UKI kabarnya sudah di serahkan ke pemda DKI, ketika Ketua Yayasan masih di jabat bapak Lomo Panjaitan. Dan, supaya lebih pasti pihak Walikota atau Kecamatan bahkan Kelurahan sendiri, silahkan di tanya langsung, tentu lebih mengetahui hal itu, ujarnya.
Nah, para bapak-bapak pejabat itu yang sudah tahu kalau kami para pedagang kaki lima tidak mengetahui secara pasti. Yang jelas kami sudah 3 minggu tidak bisa mengais rezeki terancam kelaparan juga tidak tahu lagi harus berbuat apa untuk menopang ekonomi saat ini. Nasib kami puluhan PKL di depan RS UKI Cawang Kec. Kramatjati ini hanya kebutuhan makan keluarga karena tidak ada yang gaji. Inilah, sudah 3 minggu tidak di perbolehkan lagi berjualan untuk menyambung hidup sehari-hari.
Kalau pemda jujur sedikit saja mau memihak pada orang susah seperti kami PKL selama ini, juga bisa melihat aktivitas kami yang biasanya di trotoar cawang selama ini dagang kami hanya manfaatkannya pada malam hari antara pukul 8-12 malam itu demi mempertahankan hidup, bukan untuk mencari kaya. Apalagi selama masa wabah Corona Virus Disease (Covid-19) yang sudah 2 tahun menerpa negeri ini semua tahu sungguh sangat berpengaruh kondisi kehidupan ekonomi terutama bagi yang hidup pas-pasan, seperti kami, tandasnya.
Ditambahkannya, coba bayangkan kita semua taatnya aturannya kebijakan pemerintah selama PPKM, kita dagang juga selalu mematuhi prokes mencegah penyebaran Covid-19, tetapi setelah lapak di gususur trantib membuat kami para PKL tak bisa lagi menjajakan dagangan seperti biasanya, ucap dia dengan nada sedih.
Kendati di timpa ujian penggusuran trantib para PKL ini rupanya tidak tinggal diam begitu saja, mereka terus memutar otak guna mempertahankan dapur rumah mereka untuk tetap ngebul sampai membuka kotak mohon bantuan di depan UKI.
Kemudian, ada lagi langkah kaki mereka, sesudah menginjak gedung mewah tempat para dewan terhormat meminta perlindungan hukum kepada DPRD DKI Jakarta, rupanya menurut mereka masih akan ada lagi langkah lain, mereka mengaku merencanakan menghadap ke kantor Kejaksaan dengan agenda ingin mempertanyakan aturan fasos fasum di UKI diharapkan Jaksa dapat menolong tempat dagang menjajakan dagangannya kembali.
Mereka mengaku selain mendatangi DPRD DKI menjadi bukti bentuk tetap berjuang untuk bisa bertahan hidup. Dan, juga katanya akan mendatangi kantor Kejaksaan nantinya.
Ketua paguyuban PKL depan RS UKI Ibu Friskila Eva Mardiana Br Sianturi menyampaikan kepada Rakyat Bicara News 27/1/2022 di Cawang, juga ia secara tegas mengatakan, bahwa nasib mereka karena kini telah terancam kelaparan akibat perbuatan Trantib Wali Kota Jakarta Timur, menggusur paksa para PKL dari depan RS UKI Cawang, mereka berharap semoga pihak Kejaksaan perduli menerima masukan kami, tegasnya.
Soalnya prilaku penggusuran yang sangat tendensius itu, kita nilai terlalu tega kepada orang susah seperti kami para PKL. Perbuatan mereka patut di duga, bahwa ada yang menunggangi sehingga tercipta diskriminasi di pengaruhi kekuasaan yang terpaksa harus dilakukan terhadap para pedagang untuk menyengsarakan hidup kami yang sudah lama di UKI.
“Kami percaya bahwa bapak Walikota Jakarta Timur melakukan itu adalah terpaksa, ada dugaan akibat tertekan saja dari orang kuat. Soalnya, semula tepatnya 1 tahun lalu, beliau pernah mengatakan usaha PKL jangan di binasakan sebaiknya di bina asalkan memenuhi Permen. Itu satu tahun lalu lho, sudah di sampaikan beliau kepada kami para PKL, apalagi tempat dagang tidak mengganggu orang pejalan kaki di atas trotoar” katanya Friskila Eva membeberkan.
Masih menurut Eva, buktinya kenapa hanya lapak kami mereka dalilkan untuk di tata, kaki lima di trotoar wilayah lain kenapa tidak ikut di tata atau tidak di teror pakai aparat Satpol PP, dan Polisi, TNI bersama sejumlah pejabat perhubungan. Itu sudah jelas-jelas perbuatan diskriminasi bukan ? Tentu itu lantaran pengaruh wewenang jabatan atau kekuasaan yang mungkin kami duga menekan bapak Walikota, kami yakin itu, ujarnya lagi.
Disinggung mengenai nasib meraka bersama teman – temannya pedagang kaki lima setelah di gusur. Priskila Eva Mardiana br Sianturi mengatakan, bahwa mereka sudah terancam tak makan dan sangat kecewa atas tindakan Aparat tersebut.
“Kami sangat kecewa atas tindakan itu. Kami sudah terancam tak makan, padahal Gubernur atau Walikota sebenarnya bisa memakai Pergub No.10/2015 tentang pemberdayaan PKL dapat berjualan di Trotoar dan atau dengan melakukan pendekatan kepada para pedagang sehingga menjadi kunci suksesnya kinerja UMKM yang sangat berperan, yakin bisa mencari tahu permasalahan para pedagang, seperti kami, paparnya.
Lantas bagaimana cara Walikota dan Satpol. PP melakukan pertolongan terhadap nasib PKL ?
Friskila Eva Br Sianturi mengatakan, iya itu tadi pak. Semoga Bapak Gubernur DKI Anies Baswedan sebelum pensiun hatinya damai di berkati Tuhan jiwanya tanpa memandang suku kami selaku orang Batak mau memberikan lokasi fasos-fasum jika itu dimungkinkan ada, siapa tahu lahan fasos fasum dari Yayasan UKI belum di serahkan kepada investor Jakarta atau dari luar semoga diberikan kepada kami untuk kembali dapat berjualan, atau di trotoar tempat sekalipun dilakukan penataan yang profesional, bila perlu dijadikan sebagai potensi ekonomi PKL Cawang maupun potensi wisata kuliner oleh UMKM, kami- kami ini pasti bersedia mengikuti segala aturan apakah itu terhimpun dalam wadah koperasi PKL kami bersedia dan siap kami bentuk dibawah pengawasan Sudin UMKM Jakarta Timur, ucapnya. (ams/RBN)
