Umum

FORPEMAS HABORNAS NAIK KELAS: DARI PENJAGA JALAN RUSAK MENJADI PENGAWAL APBD SUMUT

Rakyatbicara.id – Jakarta, Kantor Berita RBN – Di sebuah resto tepatnya di Cawang, Jakarta Timur, menjadi lokasi pertemuan estafet perjuangan tiga kecamatan terisolir di Kabupaten Toba itu resmi berganti tangan.

 Forum Perjuangan Masyarakat Kecamatan Habinsaran, Borbor dan Nassau atau Forpemas Habornas berbenah diri untuk misi yang lebih besar: tidak lagi hanya berteriak soal jalan yang rusak, tapi berencana ingin mengawal langsung anggaran APBD 2027 Provinsi Sumatera Utara.

Apa yang terjadi ?

Forpemas Habornas menggelar musyawarah besar dan mengumumkan kepengurusan baru untuk periode 2026 dan seterusnya. Musyawarah yang digelar pada Kamis, 12 November 2026 yang lalu itu menjadi momentum konsolidasi. Fokus baru organisasi adalah mengembangkan Forpemas Habornas sebagai organisasi kemasyarakatan yang profesional untuk mengawal transparansi dan realisasi anggaran APBD Prov. Sumut yang menyasar wilayah Habornas.

Siapa tokohnya?

Nakhoda baru itu adalah Ir. Bastian Siregar. Ia dilantik sebagai Ketua Umum, didampingi Ir. Mangiringtua Sianipar sebagai Sekretaris Jenderal, dan Jasa Silaen, SE sebagai Bendahara. Musyawarah tersebut dihadiri jajaran pengurus lama, perwakilan lembaga, serta Ketua Dewan Penasihat, K. Siregar, secara kebetulan sebagai Ketua Lanjut Usia.  Kepengurusan estafet ini melanjutkan perjuangan ketua lama, alm. Drs. Parasman Pasaribu.

 Kapan dan di mana ?

Musyawarah berlangsung di Resto Codian Cawang, Kota Jakarta Timur, pada 12 November 2026, usai jajaran pengurus melakukan kunjungan silaturahmi ke rumah mantan ketua yang lama di Perumahan Kodam Jaya Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

 Mengapa harus kawal APBD ?

Karena luka lama Habornas belum sembuh. Ketua Umum terpilih menegaskan apresiasi terhadap masyarakat Habornas yang terus melanjutkan perjuangan peduli kemajuan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Habornas.

Akar masalahnya klasik: jalan provinsi milik Pemprov Sumut di Habornas dibiarkan rusak berat selama 30 tahun. Total panjang jalan provinsi yang terletak di Habornas adalah sepanjang 143,5 Km, yang meliputi ruas Silimbat-Parsoburan, Parsoburan-Batas Labura, dan Parsoburan-Borbor-Pangururan-Janji Maria. Selama tiga dekade, warga merasa Habornas belum merdeka karena akses terputus.

> “Pergantian kepengurusan ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan bentuk penyegaran dan adaptasi organisasi dalam menjawab tantangan sosial yang semakin dinamis,” demikian pesan yang mengemuka dalam musyawarah tersebut.

 Bagaimana strateginya ?

Ir. Bastian Siregar membawa Forpemas Habornas naik kelas dengan tiga langkah:

1. Legalisasi dan Penguatan Kelembagaan: Mengembangkan Forpemas Habornas sebagai Ormas yang terdaftar resmi, agar memiliki legal standing untuk beraudensi dengan Gubernur, DPRD Sumut, dan BPKAD.

2. Posko Kawal APBD: Membentuk tim advokasi anggaran yang akan memantau setiap tahun, mulai dari Musrenbang, pembahasan di DPRD Sumut, hingga realisasi proyek jalan provinsi 143,5 Km tersebut di lapangan.

3. Dari Jalan ke Kabupaten: Perjuangan infrastruktur ini dikaitkan dengan cita-cita besar yang pernah dicanangkan, yakni rencana untuk menjadikan Habornas sebuah kabupaten di masa depan yakni Habinsaran Raya.

Dengan format baru ini, Forpemas Habornas tidak ingin lagi hanya mengirim surat terbuka. Mereka ingin duduk di meja anggaran, memastikan setiap rupiah APBD Sumut untuk Habinsaran, Borbor, dan Nassau benar-benar menjadi aspal, jembatan, dan kesejahteraan, masyarakat di setiap desa 3 Kecamatan. (MS/RBN).

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button