PemerintahanPertanahan Dan Tata Ruang

Perintah Kebenaran Presiden Jokowi Dinantikan Masyarakat, Aktivis Bela Negara: “Disposisi Kapolri Sangat Kami Apresiasi”

Jakarta, Kantor Berita RBN www.rakyatbicara.id – Untuk dapat terciptanya membasmi dan membersihkan praktik mafia tanah yang merugikan Negara dan masyarakat di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan baik dan benar, maka kami selaku Aktivis Bela Negara telah mengirimkan surat baik itu surat secara tertutup dan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia pada tanggal 19 Oktober 2021 lalu dengan perihal surat mohon perlindungan hukum kepada Yth. Presiden Republik Indonesia dan/atau permohonan supaya Presiden RI memberikan perintah kebenaran kepada Menteri ATR/BPN, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Jaksa Agung RI agar menegakkan kebenaran dan keadilan di wilayah hukum Negara Indonesia khususnya terkait tanah Hambalang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Perintah kebenaran dimaksud saat ini ditunggu dan sangat dinantikan masyarakat demi terwujudnya bahwasanya kebenaran pasti menang dan oknum oknum yang terlibat praktek mafia tanah sudah selayaknya untuk diproses secara hukum.

Hal itu disampaikan oleh Aktivis Bela Negara Laspen Sianturi kepada Kantor Berita RBN di Jakarta pada hari Kamis (6/1/2022) baru baru ini.


Surat dari Kepala Pertanahan Kabupaten Bogor Kepada Dirut PT Genta Prana Dolok F Sirait


Dalam surat tersebut Aktivis Bela Negara memohon supaya Presiden memberikan perintah kebenaran kepada Menteri ATR/BPN RI. yakni: supaya Menteri ATR/BPN RI, Sofyan A Djalil berkenan untuk menjalankan isi putusan hukum yang telah incracht yakni isi putusan PTUN No. 482K/TUN/2007 tanggal 20 Februari 2008 jo. Peninjaun Kembali No. 72PK/TUN/2009 tanggal 16 September 2009 yaitu memproses lebih lanjut penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Genta Prana seluas 211 hektar, disebabkan sesuai dengan surat dari Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara atas nama Dr. Muhammad Sapta Murti SH, MA, M.Kn kepada Sekretaris Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional No. B-186 Kemensetneg/D-4/HK.04.02/06/2015 tanggal 7 Juni 2015 lalu dengan perihal surat, permohonan perlindungan hukum PT Genta Prana dimana pada saat surat tersebut dikirimkan bahwasanya Presiden Republik Indonesia terpilih sudah dijabat oleh Presiden Joko Widodo.

JOYO WINOTO TERINDIKASI SALAHGUNAKAN WEWENANG KETUA MAJELIS HAKIM PERDATA SUWARDI DILAPORKAN

Namun demikian, sampai saat ini perintah Presiden yang telah disampaikan melalui Kementerian Sekretariat Negara tersebut belum juga dilaksanakan oleh Sofyan A Djalil selaku Menteri.  Diduga Menteri Sofyan A Djalil tidak menjalankan visi misi Presiden/Wakil Presiden, melainkan menjalankan visi misi sendiri dengan tujuan disinyalir perkaya diri karena Sofyan A Djalil bersama kroninya Dirjen VII RB Agus Wijayanto diduga menerima uang suap ratusan miliar rupiah dari pihak PT Sentul City yang terindikasi terlibat praktik mafia tanah. Merupakan suatu peristiwa preseden buruk di negeri ini apabila seorang Menteri selaku Pembantu Presiden yang diangkat dan diberhetikan oleh Presiden tetapi Menteri tersebut tidak menjalankan perintah Presiden, dan  Menteri Sofyan A Djalil diduga “pura pura bodoh” terhadap perintah Presiden maupun atas putusan pengadilan yang telah inkracht. Dalam hal ini Presiden Jokowi diminta untuk teliti, telaah dan pengkajian terhadap kedudukan Sofyan A Djalil sebagai Menteri, apakah masih layak untuk tetap dipertahankan menjadi Menteri ATR/BPN bilamana tidak menjalankan perintah Presiden RI dengan baik dan benar serta terindikasi terlibat praktik mafia pertanahan khususnya tanah Hambalang Bogor.

Adapun isi surat Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara tersebut adalah, “Bersama ini dengan hormat kami beritahukan bahwa Presiden telah menerima surat dari Leo Tolstoy dan Partners selaku Kuasa Hukum dari  sdr. HM Sukandi sebagai Komisaris dan Sdr. Dolok F Sirait sebagai Direktur Utama PT Genta Prana dengan surat nomor 016/PH/LT-P/05/2015 tanggal 15 Mei 2015 kepada Presiden, yang menyampaikan permohonan perlindungan hukum terkait dengan tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang hingga saat ini tidak melaksanakan isi putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) dan keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 tanggal 15 April 2011”. Kementerian Sekretariat Negara atas permasalahan dimaksud telah beberapa kali menindak lanjuti dengan mengirimkan surat terhadap intansi terkait yaitu: a). Surat Menteri Sekretariat Negara Nomor R.92/M.Sesneg/D-4/PU.10.01/05/2011 tanggal 2 Mei 2011 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor” b). Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor R.21/M.Sesneg/D-4/PU.10.01/4/2014 tanggal 14 April 2014 ke Kepala Badan Pertanahan Nasional, c). Surat Deputi Bidang Perundang-undangan Nomor B-161/Kemesetneg/D-4/PU.10.01/9/2014 tanggal 15 September 2014 kepada Sektretaris Utama Badan Pertanahan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan surat Leo Tolstoy & Partners untuk penanganan lebih lanjut dengan prinsip kehati hatian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Demikian atas perhatian dan kerjasama Sekretaris Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI diucapkan terima kasih, demikian isi suratnya. Adapun tembusan surat tersebut disampaikan kepada: Menteri Sekretaris Negara, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

Aktivis Bela Negara juga memohon supaya Presiden memberikan perintah lebenaran kepada  Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni:

1). Supaya Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, MSi sebagai Kapolri melaksanakan teliti, telaah dan pengkajian atas SP3 dengan terlapor Menteri ATR/BPN, Sofyan A Djalil yang telah diterbitkan Dirtipidum Bareskrim Polri karena SP3 dimaksud patut diduga praktik suap ratusan miliar rupiah.

2). Supaya Kapolri menindak lanjuti surat pengaduan masyarakat yang telah dikirimkan beberapa bulan lalu dimana Menteri Sofyan A Djalil diduga selaku “mbah mafia tanah” bersama kroninya RB Agus Wijayanto, dan diharapkan Bareskrim Polri untuk menerima laporan polisi terkait pengaduan dimaksud.

3). Supaya Kapolri memerintahkan Jajarannya Direktorat Tindak PidanaUmum untuk tindak lanjut atas laporan polisi dari warga masyarakat dengan terlapor NURANI PUJIASTUTI PROBOSUTEDJO dan KWEE CAHYADI KUMALA alias Sweeteng yaitu Laporan Polisi No.: LP/B/0757/VIII/ 2019/Bareskrim, tanggal 28 Agustus 2019, dimana Drs. DOLOK F SIRAIT selaku pelapor/ saksi korban dalam perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik dan atau penggelapan hak atas barang tidak bergerak dan atau memasuki pekarangan tanpa seijin pemilik yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP dan atau Pasal 385 KUHP dan atau Pasal 167 KUHP yang diduga dilakukan oleh NURANI PUJIASTUTI PROBOSUTEDJO (Direktur Utama PT Buana Estate) dan KWEE CAHYADI KUMALA (Direktur Utama PT Sentul City ketika itu).

4). Supaya Kapolri membuat kebijakan yang manusiawi dan  mantap terhadap keberadaan mantan Direktur TIpideksus, Daniel Tahi Monang Silitonga karena menjadi korban penjoliman sebagai sebab akibat dari indikasi praktek suap ratusan miliar rupiah oleh Idam Aziz ketika menjabat Kapolri, karena ditemukan fakta kebenaran yakni Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Daniel Tahi Monang Silitonga ketika itu diperksa oleh Propam Mabes Polri atas laporan  yang mengaku ngaku dari unsur masyarakat, tapi ternyata diduga pelapornya adalah RB Agus Wijayanto yang notabene menjabat Dirjen VII di Kementerian ATR/BPN serta diduga terlibat praktik mafia tanah. Tahi Silitonga dilaporkan ke Propam Mabes Polri karena jajarannya tim Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipdeksus) Mabes Polri telah melaksanakan tugas kebenaran yaitu memeriksa Menteri Sofyan A Djalil bersama kroninya RB Agus Wijayanto selaku terlapor pejabat terindikasi salahgunakan wewenang. Akibat pengaduan dari disinyalir oleh RB Agus Wijayanto itu, Tahi Silitonga dicopot  dari jabatannya sebagai Direktur Tindak Pidana Ekonomi khusus pada tanggal 1 Mei 2020 lalu dan dimutasi menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri, sebagai akibat dari diduga  adanya uang suap ratusan miliar rupiah.

Selanjutnya, setelah Tahi Silitonga dicopot dari jabatannya, laporan polisi dengan terlapor Sofyan A Djalil dipindahkan dari Direktorat Tipideksus ke Direktorat Tindak Pidana Umum (Tipidum), baru kemudian diterbitkan SP3 oleh Direktur Tipidum pada tanggal 30 Juni 2020, dimana SP3 tersebut diduga keras berbau suap ratusan miliar rupiah serta diduga merupakan perintah dari Idam Aziz selaku Kapolri ketika itu.

Dalam hal ini, Kapolri yang saat ini dijabat oleh Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si diminta secara hormat untuk dapat lakukan teliti, telaah dan evaluasi atas peristiwa yang terjadi sebagai sebab akibat ataupun akibat sebab SP3 atas terlapor Sofyan A Djalil yang terindikasi salahgunakan wewenang. Masa seorang Perwira Tinggi Kepolisian yang melaksanakan tugas kebenaran karena memeriksa terlapor sesuai dengan SOP Kepolisian terindikasi dikorbankan dan dicopot dari jabatannya hanya karena dampak dari Idam Aziz terindikasi terima uang suap ratusan miliar rupiah. Kami yakin dan percaya bahwasanya Kapolri Listyo dapat membuat keputusan terbaik terkait Tahi Silitonga karena pak Kapolri adalah pejabat yang memegang teguh prinsip kebenaran serta merupakan Kapolri kiriman Tuhan Yang Maha Kuasa kepada rakyat Indonesia. Mohon supaya pak Kapolri meluruskan persoalan terkait karir Tahi Silitonga dengan benar.

Juga diminta supaya Presiden memberikan Perintah Kebenaran kepada  Jaksa Agung Republik Indonesia, yaitu:

1). Supaya Dr. ST Burhanuddin, SH, MH sebagai Jaksa Agung RI memerintahkan Jajarannya Jamintel. Jampidus, Jampidum dan Jamdatun untuk teliti, telaah dan pengkajian atas PT Buana Estate diduga pelaku mafia tanah di masa lalu secara sitematis dan berkesinambungan dengan terindikasi rampok tanah Negara dan tanah masyarakat, sehingga atas sebagian tanah Negara dimaksud disnyalir telah terjadi praktek mafia tanah bahwasanya “Negara membeli tanah Negara dengan menggunakan uang Negara sehingga Negara dirugikan ratusan miliaran rupiah dan PT Buana Estate diuntungkan secara praktek mafia tanah” dan PT Sentul City diduga selaku perpanjangan tangan dari PT Buana Estate untuk melakukan eksekusi tanah dengan terindikasi secara persekusi dan premanisme. Dalam hal ini Kejaksaan Agung selaku Pengaxara Negara selayaknya untuk membuat gugatan perdata kepada PT Buana Estate dan kroninya PT Sentul City atas kerugian Negara secara materil dan inmateril.
2). Supaya Jaksa Agung RI memeritahkan Jajarannya yakni Jamintel, Jampidum dan Jampidsus untuk teliti dan telaah atas SP3 dengan terlapor Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil dimana pemberitahuan terbitnya SP3 tersebut sudah diberitahukan secara tertulis dari Direktur Tipidum Bareskrim Polri kepada Jaksa Agung RI cq. Jampidum Kejaksaan Agung RI.
3). Supaya Jaksa Agung RI memerintahkan Jamdatun untuk teliti dan telaah atas perilaku yang sangat dipertanyakan dari Menteri ATR/BPN RI Sofyan A Djalil karena tidak bersedia melaksanakan putusan PTUN yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Laspen Sianturi juga menambahkan, sehubungan dengan pengaduan masyarakat kepada Kapolri, maka “Kami selaku Aktivis Bela Negara sangat mengapresiasi disposisi dari Kepala Kepolisiaan Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si karena telah membuat disposisi kepada Kabareskrim Polri dan kemudian disposisi lanjutan terhadap Dirtipidum dan saat ini sedang ditangani oleh Subdit 2. Semoga prosesnya dapat terlaksana secara baik dan benar agar penegakan supremasi hukum dapat tercipta dengan baik”

Adapun surat pengaduan dari Aktivis Bela Negara kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.: 1.078/LAPOR/POLRI/IV/2021 Perihal mohon perlindungan hukum kepada Yth. Bapak Kepala KepolisanNegara Republik Indonesiadan/atau melaporkan indikasi praktek mafia tanah diduga dilakukan oleh Menteri ATR/BPN RI an. Sofyan A. Djalil bersama Dirjen VII an. Agus Widjayanto dengan PT Buana Estate dan PT Sentul City terkait tanah Hambalang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

Dalam hal ini Sofyan A Djalil terindikasi langgar sumpah jabatan. Sesuai dengan sumpah jaatan sebagai Menteri yakni “Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas tugas dan jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh penuh rasa tanggung jawab”

Tetapi sumpah jabatan yang telah diucapkan oleh Sofyan A Djalil tersebut ketika dilantik menjadi Menteri ATR diduga tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya terkait tanah Hambalang Kabupaten Bogor. Sofyan A Djalil selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Dijen RB Agus Wijayanto diduga sekongkol dan mufakat jahat dengan pelaku diduga mafia tanah berinisial sweeteng sehingga putusan PTUN yang telah mrmiliki hukum tetap tidak dlaksanakan oleh Menteri ATR dan Jajajarannya disebabkan Menteri ATR Sofyan A Djalil diduga oknum pejabat Negara yang doyan terhadap apa yang namanya disebut duit sehingga agar putusan hukum No. 120/G/2006/PTUN-JKT jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 112/B/2007/PT.TUN.JKT jo. Kasasi Mahkamah Agung No. 482K/TUN/2007 jo. Peninjauan Kembali No. 72PK/TUN/2009 tersebut digantung ataupun tidak dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPBN sebagai pihak tergugat yang telah kalah di pengadilan, Sofyan A Djalil bersama kroninya patut disinyalir menerima uang suap ratusan miliar rupiah, akibatnya putusan Peninjauan Kembali No. 72PK/TUN/2009 dimaksud digantung dengan banyak alasan oleh Kementerian ATR/BPN dan jajarannya.

Laspen Sianturi yang juga merupakan Ketua Relawan Jokowi- Mar’uf dengan nama AB3NP ini pada Plipres 2019 lalu memaparkan dengan lugas. Disebabkan sudah terlalu lama menunggu dan menantikan kebijakan kebenaran supaya Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN RI), Sofyan A Djalil beserta jajarannya  berkenan untuk melaksanakan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah memiliki  kekuatan hukum tetap yaitu putusan PTUN Jakarta  No. 120/G/2006/PTUN-JKT jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 112/B/2007/PT.TUN.JKT jo. Kasasi Mahkamah Agung No. 482K/TUN/2007 jo. Peninjauan Kembali No. 72PK/TUN/2009 dimana setelah sekitar dua belas tahunlamanya putusannya telah inkracht,  dan juga sudah ada perimtah Presiden  supaya putusan dimaksud dilaksanakan, tetapi Menteri ATR/BPN belum juga melaksanakan kewajibannya, maka dengan berat hati terpaksa kami selaku Aktivis membuat pengaduan kepada Kapolri dan saat ini sudah disposisi sesuai dengan SOP. Terima kasih atas disposisi pak Kapolri, dan harapan kita semoga penegakan supremasi nhukum dapat terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya meskipun yang menjadi terlapor nantinya adalah seorang Menteri, ujarnya dengan semangat tinggi.

Bilamana dilakukan telusur terhadap rekam jejak tanah Hambalang dimaksud, ditemukan fakta kebenaran bahwasanya alas hak kepemilikan awal tanah PT Buana Estate pada tahun 1977 lalu diduga cacat hukum dan terindikasi “rampok” tanah Negara dan tanah masyarakat, karena terkait asal usul tanah sertifikat HGU No. 1/Hambalang atas nama PT Buana Estate terindikasi merupakan hasil perbuatan melawan hukum dengan penyerobotan tanah terhadap Perkebunan Ciderati/ Masyarakat karena adanya Hak Erparcht De te Buitenzorg Gevostigde NV Handle en Cultur Matschappy Tjidatatie seluas 813 Ha yakni hak Erparcht No. 79, No. 107, No. 108, No. 213, dan No. 220 yang berlaku sampai dengan tahun 1980.

Sebahagian atas tanah dmaksud disewakan kepada masyarakat setempat dengan sistem plasma. Sesuai rekam jejaknya, sebelum Indonesia merdeka warga masyarakat Hambalang sudah menguasai fisik tanahnya untuk dimanfaatkan sebagai lahan bertani dan berkebun dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Tahun 1962, masyarakat telah membayar pajak hasil bumi dan tahun 1964 masyarakat telah mendapatkan kartu kuning surat tanda kepemilikan sementara (landreform) dari Kadaster Bogor. Tetapi sertifikat HGU No. 1 terbit atas nama PT. Buana Estate oleh Kantor BPN pada tanggal 25 Maret 1977 dan berakhir tanggal 30 Desember 2002. Penerbitan Sertifikat HGU No. 1 tersebut sama sekali tidak diketahui oleh masyarakat dan bahkan Aparat Desa sekalipun juga tidak ada yang mengetahui informasinya. Tidak pernah ada pemberitahuan secara terbuka kepada Kepala Desa dan/atau masyarakat. Adapun penerbitan HGU No. 1/Hambalang adalah atas dasar bantuan oknum KODAM V JAYA di masa lalu sehingga terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK1/HGU/DA/77 tanggal 25 Januari 1977 dengan memutuskan antara lain:, sebelum terbit Sertifikat HGU atas nama PT. Buana Estate seharusnya terlebih dahulu membayar ganti rugi kepada NV Handel en Cultur Matschappij Tjideratie sesuai Diktum Kedua dan juga harus terlebih dahulu membayar ganti rugi kepada masyarakat yang menguasai fisik tanahnya, sesuai Diktum Keempat surat keputusan tersebut. Adapun pembayaran ganti rugi dimaksud sama sekali tidak pernah dilaksanakan oleh PT Buana Estate, akan tetapi langsung saja sertifikat diterbitkan oleh BPN dengan sembarangan yaitu sertifikat HGU No. 1 atas nama PT. Buana Estate.

Pada penerbitan sertifikat HGU No. 1/Hambalang, PT. Buana Estate diduga menipu Negara dengan persekongkolan mufakat jahat bersama oknum karena  alas hak PT. Buana Estate yang dibuat di Kantor Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo SH yakni Akta No. 39 tanggal 18 Juni 1976 silam, dimana pada halaman 2 akta dimaksud tertulis keterangan, “Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Kantor Agraria dan Pengawasan Agraria Daerah Bogor (pada waktu itu) tertanggal 25 Nopember 1967 No. 1364/Kapad/P/1967, surat mana aslinya tidak diperlihatkan kepada saya Notaris”.

Sebelum sertifikat No. 1/Hambalang atas nama PT. Buana Estate tersebut habis masa berlakunya, kemudian PT. Buana Estate mengajukan permohonan perpanjangan HGU kepada BPN dengan surat No. 01/BE/III/2000/G tanggal 22 Maret 2000. Atas dasar pasal 10 ayat (1) PP No. 40 tahun 1996 permohonan tersebut ditolak oleh BPN sesuai dengan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No. 250-46 tanggal 23 Desember 2002, bahwasanya menyatakan tanah tersebut kembali ke Negara di bawah wewenang Bupati Bogor, terhitung sejak 31 Desember 2002 karena tidak sesuai dengan pasal 9 ayat (1) PP No. 40 tahun 1996.

Setelah permohonan perpanjangan HGU No. 1 atas nama PT. Buana Estate ditolak, selanjutnya PT. Buana Estate memohon rekomendasi No. 011/Komlh/BE/I/2003 tanggal 28 Januari 2003 kepada Bupati Bogor untuk mendapatkan persetujuan perpanjangan HGU No. 1 dimaksud. Bahwa atas dasar kesepakatan dan persetujuan bersama antara Ketua DPRD Bogor, para Pejabat PEMDA Bogor, Camat Citeureup, para Kepala Desa setempat dengan PT. Buana Estate, maka terbitlah surat rekomendasi Bupati Bogor No. 593.4/135. Pem.Um tanggal 13 Juli 2004. Yaitu menyetujui diperpanjang SHGU No. 1 hanya seluas 450,055 Ha atas nama PT. Buana Estate dan sisanya 250 Ha diperuntukkan untuk kepentingan Pemerintah Desa dan prioritas masyarakat. Kemudian keputusan Bupati tersebut ditindak lanjuti oleh PT. Buana Estate pada tanggal 24 Agustus 2004, dengan membayar pemasukan ke Kas Negara sebesar Rp. 140.943.000 (seratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) untuk seluas 455,05 Ha dan bukan untuk tanah seluas 6.578.315 M2.

Tanpa memperhatikan surat Bupati Bogor No. 593.4/135. Pem.Um tanggal 13 Juli 2004 dimaksud bahwasanya tanah tersebut kembali ke Negara di bawah wewenang Bupati Bogor, Kepala BPN RI dimana ketika itu dijabat oleh Joyo Winoto, PhD menerbitkan Surat Keputusan No. 9/HGU/BPN/2006 yaitu pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha kepada PT Buana Estate seluas 6.578.315 M2 selama 25 tahun. Dengan dasar Surat Keputusan tersebut pada tanggal 15 Juni 2006 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor menerbitkan 6 (enam) sertifikat HGU dan satu sertifikat diantaranya yaitu sertifikat HGU No. 149/Hambalang di dalamnya termasuk tanah masyarakat seluas 211 hektar, dan akibatnya terjadi gugatan PTUN Jakarta, dimana pihak penggugat masyarakat Bogor/PT Genta Prana dan pihak tergugat adalah Kepala BPN RI dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

Adapun sertifikat HGU No. 1/Hambalang terbit atas nama PT Buana Estate pada tahun 1977 dan berakhir haknya pada tahun 2002, dan kemudian diperpanjang pada tahun 2006. Ada rentang waktu empat lamanya dari masa berakhir haknya pada tahun 2002 sampai diperpanjang pada tahun 2006. Dalam hal ini diduga terjadi praktek mafia tanah oleh BPN di masa lalu karena perpanjangan hak PT Buana Estate seharusnya tidak boleh diterbitkan BPN perpanjangan haknya tetapi melainkan pembaharuan hak, akibatnya diduga terjadi borok warisan dari masa lalu sampai saat ini.

PT Genta Prana mengajukan gugatan ke PTUN dan dimenangkan oleh PT Genta Prana dengan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan No. 482K/TUN/2007 tanggal 20 Februari 2008 jo. Peninjaun Kembali No. 72PK/TUN/2009 tanggal 16 September 2009. Adapun isi putusan dimaksud adalah, menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat I/Terbanding Nomor: 9/HGU/BPN/2006 tanggal 01 Juni 2006 tentang pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, atas nama PT. Buana Estate, sebatas dan seluas 6.578.315 M2. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II/para Terbanding untuk mencabut keputusannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam amar putusan di atas dan menerbitkan keputusan baru tentang perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT. Buana Estate/Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan mengeluarkan tanah yang dikuasai oleh para Penggugat/para Pembanding seluas 2.117.500 M2. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II/para Terbanding untuk memproses lebih lanjut penerbitan Hak Guna Bangunan atas nama PT. Genta Prana (para Penggugat/para Pembanding) atas tanah seluas 2.117.500 M2 sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Untuk menjalankan isi putusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan No. 482K/TUN/2007 tanggal 20 Februari 2008 jo. Peninjauan Kembali No. 72PK/TUN/2009 tanggal 16 September 2009, Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI/ Pihak tergugat ketika itu, membuat surat keputusan pembatalan No.1/Pbt/BPNRI/2011 tanggal 15 April 2011, dimana inti dari pembatan tersebut adalah; 1). Membuat status quo atas tanah seluas 2.117.500 M2. 2). Memberikan ijin kepada PT Buana Estate untuk melepaskan Hak Guna Usaha dihadapan pejabat yang berwenang seluas 1.797.414 M2 kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (Negara membeli tanah Negara dengan menggunakan uang Negara sehingga Negara dirugikan). Selain kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, pihak PT Buana Estate juga melepaskan tanah untuk menjadi Wisma Olah Raga Hambalang. Di lain sisi, sebagian eks HGU No. 149/Hambalang tersebut yaitu seluas 2.369.475 M2 telah diterbitkan sertifikat HGU No. 2967/Hambalang atas nama PT Buana Estate.

Dengan menggunakan bukti hak kepemilikan tanah sertifikat HGU No. 149/Hambalang yang sudah dinyatakan batal oleh PTUN, PT Buana Estate melakukan gugatan secara Perdata di Pengadilan Negeri Cibinong No. 146/Pdt.G/2009/PN.Cbn Jo. Putusan Kasasi No. 2980K/Pdt/2011 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 588PK/Pdt/2013 dengan isi putusan, “Tanah seluas 2.117.500 M2 dimaksud merupakan tanah milik PT Buana Estate karena berada di dalam Sertifikat HGU No. 149/Hambalang”.

Adanya dua putusan hukum dengan satu objek perkara yaitu putusan hukum Tata Usaha Negara dan putusan hukum secara Perdata, dimana kedua putusan tersebut merupakan sama sama produk hukum tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia, tetapi pada gugatan secara Perdata PT Buana Estate melawan PT Genta Prana menggunakan alat bukti kepemilikan tanah dengan menggunakan Sertifikat HGU No. 149/Hambalang yang sudah dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga ditemukan fakta kebenaran, bahwasanya tanah tersebut merupakan milik PT Buana Estate bilamana sertifikat HGU No. 149/Hambalang masih berlaku dan belum dibatalkan oleh pengadilan, dan sebaliknya bahwasanya tanah tersebut bukan lagi milik PT Buana Estate karena bukti hak kepemilikan PT Buana Estate yaitu sertifikat HGU No. 149/Hambalang sudah dibatalkan oleh pengadilan dan juga sudah dicatat pembatalannya di arsip warkah pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

Putusan pengadilan secara perdata sudah dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Cibinong, sedangkan putusan Tata Usaha Negara dimana pihak BPN sebagai pihak tergugat yang seharusnya melaksanakan isi putusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, tetapi sampai saat ini pihak Kementerian ATR/BPN dan Jajarannya belum berkenan untuk melaksanakan isi putusan Tata Usaha Negara secara sempurna karena belum melaksanakan isi putusan No. 482K/TUN/2007 tanggal 20 Februari 2008 jo. Peninjaun kembali No. 72PK/TUN/2009 tanggal 16 September 2009 yakni untuk memproses lebih lanjut penerbitan Hak Guna Bangunan atas nama PT. Genta Prana.

Disebabkan permohonan sertifikat PT Genta Prana kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN ditolak oleh Bapak Sofyan A. Djalil dengan terindikasi salahgunakan wewenang yaitu surat jawaban No. 551/39.3/II/2018 tanggal 19 Februari 2018, membuat Direktur Utama PT Genta Prana, Kombes Pol Pur. Drs. Dolok F Sirait melaporkan Sofyan A. Djalil dengan Laporan Polisi No. LB/B/1425/XI/2018/Bareskrim tanggal 5 Nopember 2018,

Secara lugas Laspen Sianturi menegaskan, adapun Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Sofyan A Djalil kita adukan kepada Kapolri dengan terindikasi terlibat mafia tanah disebabkan: 1), Karena Sofyan A Djalil menolak permohonan masyarakat/ PT Genta Prana untuk penerbitan sertifikat HGB, dimana permohonan tersebut adalah pelaksanaan putusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan No. 482K/TUN/2007 tanggal 20 Februari 2008 jo. Peninjauan Kembali No. 72PK/TUN/2009 tanggal 16 September 2009, 2), Karena Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Sofyan A Djalil diduga membangkang terhadap perintah Presiden RI. 3). Karena Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Sofyan A Djalil terindikasi memerintahkan Jajarannya Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah, DR. H.S. Muhammad Ikhsan, SH, M.Si, MH ketika itu membuat surat kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat dengan surat No. 569/27.3-200/I/2017 dimana sifatnya rahasia dan isi suratnya; agar kakanwil menindaklanjuti permohonan PT Buana Estate, dan memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk penelitian data fisik dan data yuridis bilamana permohonan PT Buana Estate sudah lengkap, perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup dalam buku register perkara, dan bahwa Berita Acara Paparan ini  untuk menjadi pedoman dan bersifat rahasia. Akibat dari surat DR. H.S. Muhammad Ikhsan, SH, M.Si, MH dimkasud membuat Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat menerbitkan Surat Keputusan perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT Buana Estate. 4). Sehubungan dengan surat Ketua Pengadilan Negeri Cibinong atas nama Irfanudin, SH, MH No. W11.U20/6124/HK.02/XI/2020 tanggal 23 Nopember 2020 kepada Direktur Utama PT Genta Prana, dengan tembusan surat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ BPN RI, Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat dan Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Bogor, dengan inti isi surat, yaitu: Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut selain telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ternyata juga bersifat COMDEMNATOIR sehingga oleh karenanya putusan tersebut dapat dilaksanakan (executable). Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, akan tetapi oleh karena amar putusan tersebut bersifat DECLARATOIR, maka terhadap putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan eksekusi secara riil berupa penyerahan dan pengosongan atas tanah objek sengketa. Walaupun Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN atas nama Sofyan A Djalil sudah mengetahui penjelasan dari Ketua Pengadilan Negeri Cibinong (surat tembusan disampaikan kepada Menteri ATR/BPN), akan tetapi sampai saat ini Menteri Agraria/ BPN dan Jajarannya belum juga berkenan untuk menjalankan isi putusan PTUN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu untuk menerbitkan sertifikat HGB atas nama PT Genta Prana, tetapi Menteri diduga memerintahkan Dirjen VII Kementerian ATR/BPN atas nama RB Agus Widjayanto untuk menggantung persoalan dengan tujuan memelihara perkara pertanahan dengan alasan acara mediasi serta serta patut diduga suap dengan nilai ratusan miliar rupiah dari dari pihak PT Sentul City. 5). Karena Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Sofyan A Djalil disinyalir melanjutkan praktik mafia tanah ‘borok warisan’ dari mantan kepala BPNRI, Joyo Winoto, PhD. 6). Karena Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Sofyan A Djalil bersikukuh tidak menjalankan putusan No. 482K/TUN/2007 tanggal 20 Februari 2008 jo. Peninjauan Kembali No. 72PK/TUN/2009 tanggal 16 September 2009, akibatnya pada tanggal 10 Juli 2020, pihak PT Sentul City bersama sama dengan pihak PT Buana Estate melakukan eksekusi tanah di lapangan demgan membongkar rumah dan bedeng proyek milik PT Genta Prana dengan terindikasi secara persekusi dan premanisme.

“Dengan adanya disposisi dari pak Kapolri atas surat pengaduan kami terhadap jajarannya sangat kami apresiasi. Baik itu pak Kabareskrim dan pak Dirtipidum, khususnya ibu Retno yang telah berkenan untuk berdiskusi dan gelar perkara terkait surat pengaduan dimaksud sebagai disposisi lanjutan atas surat pengaduan tersebut. Bravo buat Kapolri dan Jajarannya” imbuhnya menutup pembicaraan.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, dan Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah, Sofyan A Djalil  dan RB Agus Wijayanto belum berkenan memberikan tanggapan ataupun komentar.

(Arnie/Rodeo/ Endreuw Purba)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button