Pertanahan Dan Tata Ruang

Menteri ATR/BPN Ajak Pegawai Tingkatkan Layanan Pertanahan di Tiap-Tiap Kantor Pertanahan di Indonesia

Rakyat Bicara News – Jakarta – Kantor Berita RBN – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, meminta para pegawai untuk berkomitmen meningkatan pelayanan pertanahan dan tata ruang kepada masyarakat Indonesia.

Hal ini disampaikannya, mengingat sebagian besar proses sertifikat ada nilai bisnisnya yang berorientasi pada saat pelayanan publik. Peningkatan tersebut tidak hanya mencakup perbaikan alur pelayanan, tetapi juga evaluasi berkala agar kualitas layanan menjadi lebih terukur.


“Sekarang resolusi tahun 2026, komitmen kita bersama membangun visi pelayanan. Ada perubahan yang lebih bisa membuat kepuasan pelanggan. Tahun 2026 ini, pelayanan akan kita evaluasi setiap tiga bulan. Harapan kita setiap tiga bulan tidak ada lagi dokumen yang numpuk,” tegas Nusron dalam kegiatan Pembinaan Jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, yang berlangsung pada hari Selasa, 13 Januari 2026 kemarin, di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur.


Upaya perbaikan dan peningkatan layanan pertanahan tersebut dinilai sangat krusial, sebab, masyarakat sebagai pengguna layanan pertanahan di Kementerian ATR/BPN harus merasakan kepastian dan jelas, bukan hanya kepastian hukum, tetapi juga kepastian waktu penyelesaian layanan.


“Semisal, jika selama tujuh hari, berkasnya dikatakan sudah memenuhi syarat, maka setelahnya, jika sudah 14 hari, sudah sampai proses dimana. Kita bangun komitmen itu,” ujar Nusron.
Pada kesempatan yang sama, ia juga melakukan evaluasi terhadap progres penyelesaian berkas pertanahan, khususnya di kantor-kantor pertanahan yang berada di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta saat ini. Upaya percepatan penyelesaian berkas tersebut telah dilaksanakan secara masif oleh seluruh kantor pertanahan di Indonesia sejak kuartal IV tahun 2025.


“Kita telah buat guideline penyelesaian berkas ini. Seluruh berkas yang masuk pada Q1 2025, harus selesai di akhir bulan ini. Yang masuk Q2, 2025, harus selesai di minggu pertama dan kedua, Februari 2026, begitu seterusnya,” tandasnya.


Kenjungan dan kegiatan trut dihadiri oleh Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Virgo Eresta Jaya; Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi; Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antar lembaga, Muda Saleh; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Hadir juga dalam kegiatan tersebut, yaitu para Kepala Kantor Pertanahan lima wilayah di Provinsi DKI Jakarta yang sengaja hadir memaparkan progres pelayanan masing-masing, beserta tantangan yang dihadapi di lapangan secara langsung kepada Menteri Nusron Wahid. Hal ini bertujuan untuk memetakan permasalahan pertanahan di setiap wilayah.


Sementara itu, menanggapi hal komitmen Menteri Nusron Wahid, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat, Dewan Rakyat Pemantau Sengketa,(LSM-DERAS), Maruli Siahaan, kepada awak media pada Rabu, 14 Januari 2026, sangat mendukung pernyataan Menteri ATR/BPN, dengan adanya statement Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) itu.


Kendati demikian, menurut Maruli Siahaan, seharusnya Menteri Nusron Wahid, jangan hanya meningkatkan pelayanan saja, coba pihak BPN fokus memperbaiki masih maraknya praktik mafia tanah di lingkungan ATR BPN di Indonesia, juga tidak kalah penting jangan terus menerus luput perhatian atas keterlibatan oknum pegawai dan pihak Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang bisa merampas tanah hak orang lain dengan modus menunjuk dan mengukur lahan padahal beda objek, tentu saja lantaran ada peluang dukungan dari oknum pihak BPN itu sendiri, tandasnya. (ams)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button