Rakyatbicara.id – Kota Bekasi, Kantor Berita RBN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 serta persetujuan sejumlah Raperda menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Penandatanganan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Paripurna Gedung DPRD Kota Bekasi, Selasa pagi (27/10/2026).
Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, hadir mendampingi Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto. Dalam kesempatan tersebut, Harris Bobihoe menyampaikan sambutan mengenai pentingnya sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif dalam mendukung pembangunan daerah.
Ia menegaskan bahwa penandatanganan tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk komitmen bersama untuk memastikan arah pembangunan Kota Bekasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.
Harris Bobihoe juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Bekasi atas kebersamaan, komitmen, dan kerja keras selama proses pembahasan Raperda APBD 2027 serta Raperda lainnya hingga memperoleh persetujuan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Bentuk komitmen dan semangat kemitraan serta sinergitas antara eksekutif dan legislatif dapat terjaga dengan baik. Kondisi ini modal utama untuk membangun Kota Bekasi pada masa yang akan datang, sehingga semua harapan masyarakat dapat diwujudkan secara bertahap dan berkelanjutan,” ujar Harris Bobihoe.
Ia menambahkan, penyusunan APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2027 berlangsung di tengah dinamika perekonomian yang terus berkembang. Meski melalui proses pembahasan yang panjang, tahapan tersebut dapat diselesaikan melalui kesepakatan bersama.
Dengan adanya persetujuan APBD 2027, diharapkan anggaran daerah dapat menjadi pedoman bagi pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Bekasi.
Sinergi antara DPRD dan Pemkot Bekasi diharapkan terus terjaga agar pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, bertahap, dan berkelanjutan. (Bachtiar/Tim)
