Rakyatbicara.id – Jakarta Pusat, Kantor Berita RBN – Berlarut larutnya Polimik dilingkungan Apartemen khususnya Apartemen Puri Kemayoran Jakarta Pusat kini semakin kedepan kelihatanya semakin Aneh, adapun polimik tersebut diantaranya seperti status pengelolaan yang lazim disebut PPPRS (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Rusun) pada hal sekarang masyarakat betapa antusiasnya memiliki atau tinggal di sebuah Apartemen seperti apartemen Puri Kemayoran dan lebih dekat ketempat bekerja masing-masing, “Lain tempat beda tatacara pengelolaan Apartemen itu sendiri, khususnya apartemen harus disesuaikan peraturan pemerintah daerah itu sendiri, “Adapun penyesuaian itu tidak lepas dari pemantauan dan pengawasan Pemerintah Daerah yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta, Hal tersebut diatas diungkapkan oleh ketua PPPRS Apartemen Puri Kemayoran jakarta pusat Sri Yani kepada rakyat bicara news baru-baru ini.
Sri Yani mengungkapkan, untuk Mengurus atau mengelola sebuah Perhimpunan Pemilik Perumahan Rumah Rusun ( PPPRS) tidaklah segampang seperti yang dipikirkan oleh pihak-pihak warga yang bermukim, bertempat tinggal di Apartemen Puri Kemayoran ataupun warga yang tinggal diuar Apartemen.
Sri Yani yang didampingi kuasa hukumnya Anggiat BM Manalu S.Pd, SH mengatakan, polemik yang dialaminya, (mungkin ada atau pernah dialami oleh pengurus PPPRS apartemen lain) sampai saat ini sangatlah aneh tapi nyata, dimana saya terpilih sebagai ketua PPPRS oleh warga yang tinggal ataupun bermukim di Apartemen Puri Kemayoran untuk periode tahun 2023-2026 sah dan sudah disahkan oleh Notaris Zainuddin SH sampai saat ini berbenturan dengan aturan -aturan yang tidak jelas ( aturan yang di buat-buat oknum Dinas PRKP DKI jakarta).
Pemerintah Daerah ( Dinas Perumahan Pemukiman DKI Jakarta, yang seharusnya menempatkan diri sebagai pelindung dan pengawom dan pengawas, justru menciptakan Permasalahan yang baru di Apartemen Puri Kemayoran. “Tegas Sri Yani ke rakyatbicara news.
“Masih dengan Anggiat BM Manalu SH”, Adapun permasalahan baru yang diciptakan oleh pihak Disperum DKI jakarta baru-baru ini yaitu: menghadirinya dan diduga kuat memprakarsai rapat pembentukan pemilihan ketua PPPRS lagi ( sabtu 9 September 2023 tempat lingkungan Apartemen Puri Kemayoran) yang dibentuk oleh saudara Juddi Sohan CS ( salah seorang bekas pengurus lama yang sudah pernah mengundurkan diri dari kepengurusan, bahkan itupun dihadiri oleh orang-orang dari dinas perumahan dan pemukiman seperti Yani Malau ( konon katanya mendapat tugas dari kepala Dinas), juga dengan Suhanto dari Suku Dinas jakarta Pusat. Darihal bagian lain, Disperum DKI jakarta belum mengeluarkan surat keputusan ( SK ) pengangkatan Pengurus PPPRS yang baru, alasannya masih kurang ini dan itu, apakah yang kurang ini kurang itu tujuan supaya diberikan uang? supaya dikeluarkan SK itu? atau memang Dinas Perumahan dan Pemukiman sengaja mempersulit?. Usaha- usaha yang dilakukan Juddi Sohan CS adalah sia-sia berdasarkan Pergub No. 70 tahun 2021 pasal 45 huruf K, dalam pasal tersebut diatur bahwa saudara Juddi Sohan tidak boleh mencalonkan sebagai pengurus PPPRS Apartemen Puri Kemayoran.Tegas Angiat BM Manalu ke rakyatbicara news.
Selanjutnya Proses hukum yang sedang dijalani Juddi Sohan saat ini terkait dugaan Penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 kuhp menyangkut Pengutipan uang dari pemilik dan penghuni APK ( apartemen Puri Kemayoran) selama satu setengah tahun, dirinya mengambil alih kepengurusan secara paksa dari Faisal S dengan jumlah sekitar Rp 18 miliar, yang sekarang ini sedang di Proses Polres Jakarta Pusat dalam tahap penetapan tersangka, baik dari kelompok Juddi Sohan CS ( pengacara yang memegang token), pihak BCA KEM tower, serta oknum Dinas perumahan DKI jakarta. ” Tegas Anggiat BM Manalu SH ( aktivis dan ketua umum LSM Gerhana).
Ketika hal ini dikomfirmasikan rakyat bicara news senin tgl 18/september 2023, salah satu stafnya mengatakan, Pak Yani baru turun kebawah, (turun dari ruangan). (Rodeo)
