Rakyatbicara.id – JAKARTA, Kantor Berita RBN – Kordinator Wilayah (Korwil ) Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara (Sumut), Drs Gandi Parapat mempertanyakan keseriusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dengan tegas mengatakan bahwa semua warga negara sama kedudukannya di hadapan Hukum.
Hal itu menyangkut berita Kaesang dan Isterinya naik Jet pribadi ke Amerika Serikat (AS) dan Bobby Nasution dan Isterinya punya Jet pribadi.
Sebagai mana diketahui, di tengah sorotan terhadap anak dan menantu Presiden tersebut, seakan untuk mematahkan berbagai sindiran dari masyarakat, dengan lantam pembantu Presiden, Budi Arie mengatakan bahwa Erina istri Kaesang sedang hamil 8 makanya naik Jet pribadi ke AS.
“Jadi menurut saya para pembantu Presiden membuat Pak Jokowi dan keluarganya pusing.
Tetapi bagi kami hal itu merupakan hiburan, karena apa hubungan Erina hamil dengan memiliki Jet Pribadi dipakai ke AS,” kata Gandi Parapat kepada RBN Kamis (12/9/2024).
“Jawaban Bobby Nasution sangat memuaskan, tidak memakai uang APBD'”.
Jadi kami harap para pembantu Presiden tidak perlu lagi membuat lawakan ke publik yang akan membingungkan semua pihak.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekarang apakah Robot, Remot atau Manusia. Kenapa tidak mengikuti Presiden Jokowi, bahwa semua sama hak dan kedudukannya di mata hukum dan itu UU.
Bobby Nasution dan Istrinya, Kaesang dan Istrinya pasti taat dan patuh kepada perintah UU.
Jangan karena otak KPK akhirnya bisa hukuman rakyat dan alam kepada mereka.
Jadi masalah seseorang atau Keluarga memiliki Jet Pribadi, tidak ada UU yang melarang itu,” ujar Korwil PMPHI Sumatera Utara itu .
Masih menurut Gandi Parapat, KPK jangan mempersulit keluarga Presiden Jokowi yang kekuasaan nya sebagai kepala negara tinggal hitungan hari.
“Jadi sebelum berakhir KPK harus segera meluruskan kecurigaan itu karena mereka siap menjawab pertanyaan. Doa dan keinginan Presiden Jokowi agar Bobby Nasution menjadi Gubernur Sumatera Utara bisa gagal apabila KPK tidak mendengar pernyataan Pak Jokowi bahwa sama hak dan kedudukan semua warga masyarakat di mata hukum,” tambahnya. ( ms/rbn )
